Yogyakarta, 29 Mei 2026 - Hingga akhir April 2026, realisasi Belanja Negara di DIY mencapai Rp6.213,39 miliar atau 31,79% dari pagu anggaran serta Pendapatan Negara di DIY terealisasi Rp3.247,18 miliar atau 29,84% dari target yang ditetapkan. Realisasi anggaran tersebut diwujudkan pemerintah dalam bentuk Program Strategis Nasional (PSN) dan belanja tematik yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah DIY di tengah dinamika perekonomian global yang terus berkembang.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyebut dalam rangka mendukung PSN yang bertujuan menjaga perekonomian daerah, pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Revitalisasi Sekolah serta program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program MBG hingga akhir April 2026 telah menjangkau 828.963 penerima manfaat melalui 402 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dengan dukungan 16.513 petugas dan 2.448 pemasok. Realisasi program mencapai Rp633,15 miliar dan menunjukkan perkembangan progresif di seluruh kabupaten/kota di DIY.
"Lalu, program Koperasi Desa Merah Putih juga menunjukkan perkembangan positif dengan 438 koperasi telah memiliki akun Simkopdes. Program ini juga didukung Dana Keistimewaan DIY melalui inkubasi bisnis koperasi dan integrasi dalam platform SiBakul," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti dalam siaran pers yang diterbitkan Jumat (29/5/2026).
Pada sektor perumahan, program FLPP telah dilaksanakan di 21 perumahan yang tersebar di empat kabupaten/kota dengan total pembangunan mencapai 83 unit rumah. Program tersebut melibatkan 7 bank, 4 asosiasi, dan 18 pengembang.
Di bidang pendidikan, program Sekolah Rakyat telah berjalan melalui operasional 2 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan total 275 siswa. Selain itu, DIY juga menjadi lokasi penyelenggaraan SMA Unggul Garuda melalui SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Sleman yang menerapkan kurikulum International Baccalaureate dan sistem boarding school semi-militer. Pemerintah juga melaksanakan program revitalisasi sekolah di DIY sebagai upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Hingga akhir April 2026, sebanyak 211 sekolah telah direvitalisasi dari target 215 sekolah.
Selain itu, pemerintah juga terus mendukung pelaksanaan belanja tematik di DIY yang mencakup ketahanan pangan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pada sektor ketahanan pangan, dukungan diberikan melalui program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional serta kementerian terkait lainnya. Program tersebut antara lain meliputi identifikasi penyakit hewan, pendidikan vokasi pertanian, gerakan pangan murah, dan pengembangan prasarana bidang pertanian.
Pada sektor infrastruktur, dukungan APBN di DIY diwujudkan melalui pembangunan Groundsill Sungai Srandakan, Bendungan Bener, preservasi jalan koridor logistik, jaringan irigasi sentra produksi pangan, dan prasarana pengendalian banjir kawasan metropolitan strategis. Program tersebut didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.
Sektor kesehatan memperoleh dukungan melalui pembangunan laboratorium pengawasan obat dan makanan, pemeriksaan sampel obat dan kosmetik sesuai standar serta pengadaan alat laboratorium pengujian. Selain itu, dukungan TKD pada sektor kesehatan juga disalurkan melalui DAK Nonfisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
Pada sektor pendidikan, dukungan pemerintah diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan tinggi, pemberian tunjangan profesi guru non-PNS, dukungan pendidikan teknologi nuklir serta pengembangan Sekolah Rakyat. Dukungan TKD pada sektor pendidikan terutama berasal dari DAK Nonfisik untuk BOS, BOP PAUD, tunjangan profesi guru, dan bantuan pengembangan perpustakaan daerah.
Juli Kestijanti menegaskan pemerintah terus memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah melalui optimalisasi APBN guna menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah DIY di tengah dinamika perekonomian global yang terus berkembang.
