Yogyakarta, 3 Juli 2026 - Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) terus berkomitmen untuk memperkuat literasi publik tentang keuangan, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Edukasi APBN yang diselenggarakan di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta pada Jumat (3/7/2026) dengan menghadirkan peserta dari Komunitas Uangkita (Komunita) dan Mata Garuda sebagai representasi generasi muda serta masyarakat yang diharapkan memiliki kepedulian terhadap isu-isu keuangan negara.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto yang menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap APBN merupakan fondasi penting dalam membangun partisipasi publik yang konstruktif. Menurutnya, APBN bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda menjadi faktor penting agar pengelolaan APBN semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Ia berharap para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai APBN, tetapi juga mampu menjadi penyambung informasi kepada masyarakat luas. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, literasi fiskal yang baik menjadi bekal penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan pemerintah dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu sesuai dengan fakta.
Sebagai narasumber utama, Kepala Kanwil DJPb DIY, Taukhid memaparkan berbagai aspek mengenai peran strategis APBN dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Ia menjelaskan peran APBN menjadi instrumen fiskal yang berfungsi melindungi masyarakat dari berbagai tantangan ekonomi, mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat perlindungan sosial hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Taukhid juga mengajak peserta untuk memandang APBN sebagai milik seluruh rakyat Indonesia yang perlu dipahami, dikawal, dan dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, peningkatan literasi keuangan masyarakat akan melahirkan kepedulian terhadap penggunaan uang negara sekaligus memperkuat budaya pengawasan publik yang sehat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem yang ikut memastikan setiap rupiah APBN dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan mengenai kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan negara hingga tantangan pengelolaan APBN di tengah dinamika ekonomi global. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat generasi muda untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal pemerintah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat serta pembangunan di daerah.
Melalui kegiatan edukasi ini, Kanwil DJPb DIY menegaskan komitmennya untuk terus memperluas literasi APBN kepada berbagai lapisan masyarakat. Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami fungsi dan manfaat APBN, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan negara sehingga APBN benar-benar mampu menghadirkan manfaat nyata, mendorong kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pembangunan Indonesia yang semakin maju dan berkelanjutan.
