Yogyakarta, 7 Maret 2024
Dalam rangka penguatan peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan representasi Kementerian Keuangan di daerah, dilakukan optimalisasi output dari tugas dan fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb antara lain dengan penyusunan analisis laporan keuangan, penyusunan analisis Statistik Keuangan Pemerintah dan optimalisasi fungsi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Periode Tahun 2023 Preliminary sebagai bagian dari analisis Statistik Keuangan Pemerintah memuat:
- Gambaran umum kondisi keuangan LKPP-TW. LKPDK-TW, LKPK-TW dan LSKP-TW;
- Perkembangan kondisi keuangan berdasarkan analisis laporan keuangan;
- Permasalahan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang berdampak pada kinerja keuangan dan statistik;
- Resume Pelaksanaan Kegiatan
- Kesimpulan dan Rekomendasi.
GFS Strategis Tingkat Wilayah Periode Tahun 2023 Preliminary juga memuat analisis tematik “Peran Daerah dalam Mencapai Target Stunting Tahun 2024”. Analisis ini memberikan gambaran terkait prevalensi stunting di Provinsi DIY yang meliputi setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi meliputi data alokasi dan realisasi anggaran, program kerja penanganan prevalensi stunting dan tantangan yang dihadapi serta policy responsenya. Analisis regresi data panel dilakukan untuk mengetahui dampak belanja APBN dan belanja APBD terhadap prevalensi stunting di Provinsi DIY dengan menambahkan variabel IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan hasil analisis terkait peran daerah dalam penanganan prevalensi stunting di provinsi DIY dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat prevalensi stunting di DIY dalam rentang periode 2018 s.d. 2022 sudah menunjukkan tren menurun dengan capaian tahun 2022 sebesar 16,40%. Tantangan yang dihadapi Pemda dalam penanganan prevalensi stunting secara umum antara lain akurasi data terkait prevalensi stunting, keterlibatan pemerintahan dan masyarakat di level kapanewon dan kalurahan yang masih belum maksimal, edukasi yang masih terus menghadapi hambatan baik terkait kondisi topografi maupun anggaran, dan kondisi kemiskinan penduduk terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Hasil uji regresi data panel, secara statistik Government Spending dapat menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY namun pengaruhnya tidak signifikan sedangkan IPM berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY.
Selengkapnya Unduh Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Periode Tahun 2023 Preliminary disini.
