Yogyakarta, 11 Maret 2026 - Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan representasi Kementerian Keuangan di daerah telah menyelesaikan penyusunan Laporan LKPK-TW dan LSKP-TW Periode Preliminary Tahun 2025. Laporan ini merupakan laporan manajerial yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah konsolidasian.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta preliminary Tahun 2025, Pendapatan Konsolidasi tercatat Rp15,27 triliun atau turun 4,17% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan pajak dan hibah, meskipun PNBP mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, Belanja Konsolidasi juga turun menjadi Rp26,89 triliun, namun tetap menghasilkan defisit sebesar Rp11,62 triliun. Pembiayaan neto sebesar Rp823,93 miliar menghasilkan SiKPA Rp10,80 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, dalam Statistik Keuangan Pemerintah, pendapatan tercatat Rp15,23 triliun atau turun 6,79 persen akibat melemahnya penerimaan pajak. Beban memang sedikit menurun, tetapi masih lebih tinggi dari pendapatan sehingga terjadi defisit saldo operasi bruto Rp6,87 triliun. Meski demikian, kekayaan bersih tetap tumbuh menjadi Rp152,45 triliun.

Secara umum, kondisi fiskal DIY tahun 2025 masih terjaga dari sisi aset dan solvabilitas, namun tekanan pada pendapatan dan peningkatan kewajiban menjadi perhatian untuk menjaga keberlanjutan fiskal ke depan.

Informasi lengkap terkait LKPK-TW dan LSKP-TW Periode Preliminary Tahun 2025 dapat diakses dan diunduh dengan klik di sini.