Yogyakarta, 8 September 2023
Peningkatan nilai APBN dari waktu ke waktu menggambarkan semakin vitalnya peran APBN bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Ketidakpastian global, langkah pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan bayang-bayang perubahan iklim, menjadikan peran APBN melalui fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi semakin nyata dibutuhkan. Kenaikan APBN tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan negara, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban, dengan harapan dapat mewujudkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Guna menjawab tantangan di atas, pelaksanaan peran Treasurer oleh Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta perlu tetap dijaga dengan mendorong terwujudnya belanja berkualitas (Spending better) oleh seluruh satuan kerja melalui penyerapan anggaran serta pencapaian ouput dan kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Melalui peran baru sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta juga diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang tepat sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Digitalisasi pengelolaan keuangan negara juga terus dikembangkan dan diperluas pemanfaatannnya oleh satuan kerja untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif dan akurat. Reviu Pelaksanaan Anggaran adalah salah satu output pelaksanaan tugas Kanwil DJPb yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran di Provinsi D.I. Yogyakarta dan mengidentifikasi permasalahan structural yang dihadapi oleh satuan kerja dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan menyampaikan rekomendasi terkait dengan kendala tersebut agar tidak berulang di masa mendatang.
Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu output pelaksanaan tugas Kanwil DJPb yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran di Provinsi D.I. Yogyakarta dan mengidentifikasi permasalahan structural yang dihadapi oleh satuan kerja dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan menyampaikan rekomendasi terkait dengan kendala tersebut agar tidak berulang di masa mendatang.
Di tahun 2023 belanja pemerintah pusat yang disalurkan ke D.I. Yogyakarta sebesar Rp22,16 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp12,04 triliun serta Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Desa sebesar Rp10,12 triliun. Alokasi belanja K/L pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,87 persen dibandingkan tahun 2022 yang dialokasikan kepada sebanyak 44 K/L dengan 330 satuan kerja (satker). Realisasi belanja K/L sampai dengan Semester I 2023 mencapai Rp4,96 triliun atau 41,22 persen dari pagu, atau tumbuh sebesar 11,2 persen dibandingkan Semester I 2022.
Pada Semester I 2023, alokasi anggaran pada 10 K/L pagu terbesar memiliki pagu agregat sebesar 87,77 persen dari total pagu belanja K/L di D.I Yogyakarta. Penyerapan belanja tertinggi dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan tingkat penyerapan 52,96% dan terendah pada Kementerian Perhubungan dan Badan Pangan Nasional yang belum terdapat penyerapan. Berdasarkan fungsi, fungsi Pendidikan dan fungsi Ekonomi memiliki porsi belanja, masing-masing sebesar 16 persen dan 13 persen dari total pagu. Penyerapan terbesar terdapat pada Fungsi Pertahanan sebesar 53 persen dari total penyerapan atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 46,5 persen. Berdasarkan sumber dana, alokasi belanja terbesar terdapat pada belanja bersumber dana Rupiah Murni yang menempati 85 persen dari total pagu belanja K/L, dengan tingkat penyerapan mencapai 50,3 persen. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang digunakan sebagai parameter untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa pada semester I 2023, kualitas pelaksanaan anggaran satker di lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta berkategori “sangat baik” dengan capaian sebesar 95,18. Dari 8 indikator, nilai sempurna/mendekati sempurna dicapai oleh hampir semua indikator, kecuali Indikator deviasi halaman III DIPA. Capaian tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan Semester I 2022 yang tercatat sebesar 93,68.
Selengkapnya Laporan RPA Semester I TA 2023 dapat diunduh disini!
