Jakarta, 20 Maret 2021
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di lingkup wilayah kerjanya berkomintmen secara nyata untuk terus menerus mengupayakan dukungan bagi terwujudnya percepatan program prioritas nasional yang ada dalam setiap misi serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban berbagai Kementerian Negara/Lembaga (K/L).
Komitmen tersebut secara nyata terlihat dalam pendampingan pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja Badan Pengembangan SDM & Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, & Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT) oleh tim Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Ka Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Alfiker Siringoringo dan dihadiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan lingkup BPSDM Kemendes PTT, serta Plt Kepala BPSDM, Jajang Abdullah,SPd,M.Si.
Pendampingan dilakukan terkait dengan penyaluran dana honor kepada 7.603 orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dengan nilai sebesar Rp 27.661.242.227,-. Secara keseluruhan penyaluran dana Honor Tenaga Pendamping Profesional (TPP) telah tersalurkan sebesar Rp 117.575.511.628,- untuk 32.861 penerima. Dengan adanya pendampingan tersebut, tentu sangat bermanfaat bagi sukes dan lancarnya pelaksanaan penyaluran dana Honor Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Terlebih mulai tahun 2021 honor TPP ini dibayarkan melalui Kantor Pusat, setelah sebelumnya disalurkan melalui daerah masing-masing.
“Kita siap extra effort untuk mendukungan satker menuntaskan misi yang diemban oleh satker-satker di lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta.” tegas Ka Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dalam arahannya kepada jajaran BPSDM Kemendes PTT yang hadir dalam pendampingan tersebut. Ia menyatakan bahwa sesuai arahan Menteri Keuangan di masa pandemi Covid-19 ini dibutuhkan upaya khusus, untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah tetap berjalan sesuai target dan harapan masyarakat.
Alfiker menambahkan bahwa pendampingan bagi satker dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan APBN merupakan misi penting Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mewujudkan perannya sebagai mitra sekaligus pembina satker dalam ranah pelaksanaan APBN.Hal ini juga merupakan perwujudan komitmen dalam rangka meningkatkan eksistensi DJPb melalui kantor-kantor vertikal dibawahnya, termasuk Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta beserta KPPN di lingkup wilayah kerjanya.
Kemendes PTT sendiri menyambut baik inisiatif Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta tersebut. “Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas upaya pendampingan yang telah dilakukan oleh jajaran Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, sehingga penyaluran dana bagi para TPP dapat dilaksanakan secara tepat waktu” demikian disampaikan oleh Jajang Abdullah yang memimpin kegiatan tersebut.
