Jakarta, 12 Maret 2024 – Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2024 telah selesai disusun. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data. Selain itu, penyusunan KFR ini turut memperkuat peran Regional Chief Economist (RCE) dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran bagi para pemangku kepentingan di tingkat regional.
Kajian Fiskal Regional (KFR) Tingkat Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini menyajikan uraian dan analisis yang relevan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2024. Cakupan KFR Tahun 2025 ini meliputi: uraian tentang sasaran pembangunan dan tantangan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta, analisis ekonomi regional, analisis fiskal regional, pengembangan ekonomi daerah dengan topik: “Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Daerah”, analisis tematik dengan topik “Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah” dan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. Di samping itu KFR Tahun 2024 juga dilengkapi 4 box yang membahas tentang: 1) Outlook 2025, Dorong Transformasi Perekonomian Jakarta, 2) Analisis Potensi Implementasi Aglomerasi Jabodetabekjur, 3) “Potensi Implementasi Ekonomi Syariah di Jakarta, 4) Analisis Faktor Penurunan Daya Beli Masyarakat Jakarta.
Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah
DKI Jakarta berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan investasi infrastruktur, optimalisasi belanja daerah, dan stimulasi sektor konsumsi dan investasi guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses terhadap perumahan, transportasi, dan layanan publik, seiring dengan penguatan daya saing ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi. Meskipun tantangan seperti ketimpangan pendapatan, inflasi, dan tekanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih menjadi perhatian, berbagai kebijakan adaptif dan berbasis data terus dikembangkan untuk memastikan efektivitas subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dengan strategi pembangunan yang terintegrasi, Jakarta berupaya menciptakan ekosistem perkotaan yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya saing bagi seluruh lapisan masyarakat.
Analisis Ekonomi Regional
Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan positif dengan laju cumulative to cumulative (c-to-c) sebesar 4,90%, sementara pertumbuhan triwulan IV 2024 secara year-on-year (yoy) mencapai 5,01%, dan quarter-to-quarter (q-to-q) sebesar 2,68%. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus membaik, tren c-to-c sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan masih berada di bawah level pra-COVID-19. Jakarta tetap menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian nasional dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp3.679,36 triliun dan atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp2.151,04 triliun, menyumbang 16,71% terhadap ekonomi Indonesia. Namun, kontribusi ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 (16,77%) dan pra-pandemi 2019 (17,83%), mencerminkan tantangan dalam pemulihan ekonomi dan adanya pergeseran struktur ekonomi ke sektor tersier yang semakin dominan.
Tantangan utama yang dihadapi Jakarta adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh Gini Ratio yang mencapai 0,431 pada 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,381. Selain itu, efisiensi investasi masih menjadi perhatian dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi, menandakan perlunya peningkatan produktivitas dalam perekonomian daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang perlu diperkuat meliputi peningkatan investasi yang lebih berkualitas di sektor-sektor produktif, penguatan kebijakan inklusif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dan optimalisasi peran sektor tersier agar mampu memberikan dampak lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong inovasi dan digitalisasi guna meningkatkan daya saing ekonomi, sekaligus memperkuat kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Analisis Fiskal Regional
Sinergi antara APBN dengan APBD di DKI Jakarta terus diperkuat guna memastikan stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2024, meskipun pendapatan mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,20% untuk APBN dan 0,5% untuk APBD, pemerintah berhasil meningkatkan efektivitas belanja negara, yang tumbuh signifikan terutama pada belanja modal dan barang, mencerminkan komitmen terhadap penguatan infrastruktur dan pengembangan ekonomi jangka panjang. Penerimaan perpajakan, yang menjadi kontributor utama pendapatan, tetap tumbuh positif sebesar 1,65%, sementara kontraksi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diantisipasi melalui strategi diversifikasi sumber pendapatan. Dengan kontribusi belanja negara terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat menjadi 11,33%, berbagai kebijakan strategis, termasuk optimalisasi belanja, reformasi perpajakan, dan kemitraan publik-swasta, terus diimplementasikan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat daya saing ekonomi Jakarta di tengah dinamika global yang menantang.
Pengembangan Ekonomi Daerah, “Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Daerah”
Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah terus diperkuat melalui sinergi antara Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) guna memastikan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah. Di DKI Jakarta, alokasi pagu belanja K/L yang mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik mencapai Rp26,68 triliun dengan tingkat realisasi yang optimal sebesar 95,69%, mencerminkan efektivitas koordinasi dalam implementasi program. Bidang Pendidikan dan Air Minum menunjukkan pencapaian tinggi dengan realisasi di atas 98%, sementara bidang Kesehatan dan Sanitasi masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan. Untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program, pemerintah terus melakukan reviu kinerja realisasi anggaran, mengidentifikasi kendala, serta mengoptimalkan strategi harmonisasi guna memperkuat peran belanja negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
Meskipun pelaksanaan harmonisasi belanja K/L dan DAK fisik masih menghadapi tantangan, seperti terkait proses revisi anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan dinamika harga bahan dan pengadaan barang/jasa, berbagai langkah strategis telah diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas teknis Satker dalam penggunaan sistem informasi keuangan, dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan berbasis data dan kebijakan yang adaptif, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna, sehingga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Analisis Tematik, “Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah”
Ketahanan pangan di DKI Jakarta menunjukkan perkembangan positif dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mencapai 83,80 pada 2023, menempatkannya dalam kategori "Sangat Tahan" dan peringkat ketiga secara nasional. Pemerintah daerah terus memperkuat strategi ketahanan pangan melalui optimalisasi distribusi, stabilisasi harga, serta implementasi urban farming guna meningkatkan ketersediaan pangan. Meskipun produksi padi setara beras mengalami penurunan signifikan dari 2.278 ton pada 2020 menjadi 1.255 ton pada 2024, berbagai kebijakan, termasuk penguatan cadangan beras daerah dan subsidi pangan, telah berhasil menjaga stabilitas harga dan akses pangan bagi masyarakat. Sinergi antara kebijakan daerah dan nasional telah berkontribusi pada peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, yang tercermin dalam kenaikan IKP serta penurunan inflasi dari 3,83% (2023) menjadi 1,83% (2024).
Dari sisi pendanaan, belanja ketahanan pangan di DKI Jakarta melalui APBN dan APBD tetap signifikan meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2024. Belanja ketahanan pangan nasional di Jakarta mencapai Rp15,65 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp957,99 miliar, dengan tingkat realisasi tinggi sebesar 98,69%. Program unggulan, seperti subsidi pangan, operasi pasar, dan inovasi pertanian perkotaan, telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses pangan murah serta menjaga stabilitas harga. Analisis menunjukkan bahwa produksi beras, pendapatan per kapita, dan tingkat pendidikan perempuan memiliki pengaruh terhadap prevalensi stunting dengan IKP sebagai variabel perantara. Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu berfokus pada penguatan distribusi pangan antarwilayah, diversifikasi sumber pangan, serta peningkatan efisiensi logistik guna memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Jakarta.
Selengkapnya KFR dapat diunduh melalui link berikut:
