Jakarta, 18 Desember 2025 - Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2025 telah selesai disusun dan menjadi referensi strategis dalam menganalisis serta mengevaluasi kebijakan fiskal di Provinsi DKI Jakarta. Dokumen ini turut memperkuat peran Regional Chief Economist (RCE) dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data.
KFR Triwulan III 2025 menyajikan analisis komprehensif mengenai perkembangan ekonomi dan pembangunan DKI Jakarta hingga November 2025.
Kajian ini mencakup dinamika ekonomi regional, analisis fiskal, serta analisis tematik dengan tema “Progres Program Makan Bergizi Gratis dan Efektifitas Program Sekolah Rakyat”. Dengan menitik beratkan pada harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, KFR ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusi.
Analisis Ekonomi Regional
Perekonomian DKI Jakarta hingga Triwulan III 2025 tetap menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan sebesar 4,96% (yoy) dan kontribusi 16,39% terhadap PDB nasional. Struktur ekonomi masih didominasi sektor jasa, khususnya perdagangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencatat pertumbuhan tertinggi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama, mencerminkan peran kebijakan fiskal dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Stabilitas ekonomi juga tercermin dari inflasi yang terjaga pada level 2,40% (yoy). Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren perbaikan, terlihat dari kondisi ketenagakerjaan yang relatif stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta perbaikan kesejahteraan nelayan dan petani. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan ketahanan ekonomi Jakarta di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Analisis Fiskal Regional
Kinerja fiskal regional DKI Jakarta pada Triwulan III 2025 menunjukkan sinergi yang kuat antara APBN dan APBD dalam mendukung stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. APBN mengalami defisit seiring dengan akselerasi belanja negara untuk mendorong pelaksanaan program prioritas nasional, sementara pendapatan negara tetap terjaga dengan pertumbuhan positif pada penerimaan perpajakan.
Di sisi lain, APBD DKI Jakarta mencatatkan surplus yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah dan efisiensi pelaksanaan belanja. Transfer ke daerah menunjukkan peningkatan signifikan, memperkuat kapasitas fiskal daerah. Secara keseluruhan, bauran kebijakan fiskal pusat dan daerah tetap terkelola dengan baik dan berperan sebagai instrumen stabilisasi serta stimulus pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Analisis Tematik
Kajian tematik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan perkembangan yang positif dengan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan penerima manfaat. Pendekatan implementasi di DKI Jakarta menekankan kualitas, kepatuhan, dan sinergi antarpemangku kepentingan, sehingga meskipun realisasi operasional relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain, hal tersebut tidak mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah daerah.
Sementara itu, kajian efektivitas Program Sekolah Rakyat (SR) menunjukkan capaian optimal pada aspek jumlah peserta didik dan jumlah satuan pendidikan yang beroperasi. Namun, efektivitas realisasi anggaran masih tergolong rendah, dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana dan tenaga pendidik. Tantangan ini perlu menjadi perhatian agar tujuan pengurangan angka putus sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara berkelanjutan.
Rekomendasi Kebijakan
Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi DKI Jakarta, diperlukan kebijakan percepatan investasi produktif melalui insentif fiskal bertarget, kemudahan perizinan, dan pemanfaatan ruang usaha bagi UMKM. Selain itu, penguatan peran koperasi dan stabilisasi harga pangan strategis perlu terus dilakukan guna menjaga inflasi dan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Di bidang fiskal, optimalisasi pendapatan dapat dilakukan melalui penguatan kepatuhan perpajakan dan diversifikasi sumber penerimaan, sementara kualitas belanja diarahkan pada program berdampak langsung terhadap kesejahteraan. Penguatan tata kelola dan integrasi Program MBG dan SR dengan program sosial lainnya menjadi kunci agar kebijakan fiskal lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.
Selengkapnya KFR dapat diunduh melalui link berikut:
Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2025
