Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan kuliah umum kepada sivitas akademika Universitas Diponegoro dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Semarang, Jumat (3/7). Kegiatan ini menjadi wadah berbagi wawasan mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan global, serta peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
Kuliah umum diikuti oleh pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, sivitas akademika Universitas Diponegoro, serta masyarakat umum. Melalui forum akademik tersebut, Menteri Keuangan mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen utama pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika perekonomian global.
Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, APBN tetap mampu berperan sebagai instrumen yang menjaga stabilitas ekonomi nasional. APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai guncangan ekonomi yang terjadi.
Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal guna mempertahankan kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, pengelolaan fiskal yang sehat menjadi fondasi penting agar Indonesia tetap memiliki ruang yang memadai dalam merespons berbagai tantangan sekaligus mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Selain menyampaikan materi mengenai kebijakan fiskal, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam membangun literasi keuangan negara. Melalui kolaborasi dengan dunia akademik, diharapkan lahir generasi muda yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai peran APBN serta mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Kuliah umum tersebut menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Keuangan di Jawa Tengah yang bertujuan memperkuat koordinasi, membangun dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
