Karanganyar, 11 Oktober 2021
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Bertempat di Rumah Dinas Buapati Karanganyar, Kepala Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Maria Imaculata Sri Nuryati bertemu langsung dengan orang nomor satu di Kab. Karanganyar, Senin, 11 Oktober 2021 dalam rangka peyerahan piagam WTP atas LKPD TA. 2020 Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2021.
Selain agenda tersebut, diadakan pula kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai bagian pembinaan pemda. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah mendorong pemda untuk terus meningkatkan kualitas LKPD dan akselerasi penyaluran DFDD di Kabupaten Karanganyar.
Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar, H. Juliyatmono yang didampingi Kepala Dinas Pengelola DFDD Kab.Karanganyar, menyambut baik kunjungan Tim Kanwil DJPb Prov. Jateng. Beliau menyampaikan rasa syukur, penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas Opini WTP. Sejak 2014 hingga tahun 2021, Karanganyar dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dua tahun terakhir mendapatkan WTP Plus sebab menyampaikan laporan keuangan selalu di awal tahun.
“Terkait DAK Fisik saya berharap petunjuk teknis juga dilakukan di awal tahun sehingga penyerapaan anggaran DAK bisa tepat waktu. Untuk tahun 2020 lalu, Pemkab Karanganyar mendapatkan DAK sebesar Rp 42 miliar namun pada tahun 2021 kali ini hanya mendapatkan Rp 21 miliar. Meskipun mengalami penurunan, kami tetap optimis dan selalu bersemangat,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Maria Imaculata Sri Nuryati menyampaikan apresiasinya tehadap Kab. Karanganyar yang tujuh tahun berturut-turut memperoleh opini WTP atas LKPD dan berharap untuk terus mempertahankan bahkan lebih meningkatkan kualitasnya.
“Perkembangan opini LKPD di Jawa Tengah sejak tahun 2016 sangat menggembirakan, hingga mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini tidak ada lagi LKPD yang memperoleh opini WDP. Prestasi ini agar tetap dipertahankan. Terkait Dana Desa agar Perdes APBDdes dapat ditetapkan bulan Desember, sehingga pada bulan Januari Dana Desa sudah dapat salur. Ada beberapa point penting yang harus diperhatikan Pemda. Untuk tahun berikutnya, agar dilakukan percepatan pennyusunan Perbup dan Perdes APBDdes; pengajuan pencarian dana desa ke KPPN tidak menunggu banyak atau beberapa desa siap salur; dan melakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN setempat atau Kanwil DJb Jateng.,” pungkasnya.
Kegiatan audiensi dan koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemda dan Kanwil DJPb untuk terus meningkatkan kualitas LKPD dan akselerasi penyaluran DFDD di Kabupaten Karanganyar.
