Semarang, 30 September 2021
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Hangat dan ramah, kesan inilah yang meliputi tim Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah saat berkunjung ke kantor bupati Sragen dan disambut baik oleh Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Diawali perbincangan hangat mengenai upaya dan pencapaian Kabupaten Sragen dalam mengatasi berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19,
tim Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, M.I. Sri Nuryati dan Plt Kepala KPPN Sragen, Supiyono berkesempatan menyampaikan Laporan Perkembangan DAK Fisik, Dana Desa di Sragen & Langkah-Langkah Percepatan Realisasi serta Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Dalam penjelasannya, Kabid PAPK juga menekankan hal-hal yang berpotensi menyebabkan tidak tersalurnya DAK Fisik dan Dana Desa disertai beberapa rekomendasi upaya yang perlu dilakukan untuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang lebih optimal.
Dalam sambutannya, Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang didampingi Sekda Kabupaten Sragen dan jajarannya, menyambut baik kunjungan Tim Kanwil DJPb Prov. Jateng. Beliau menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik dan atas laporan perkembangan DAK Fisik dan Dana Desa yang disampaikan juga diterima dengan baik dengan berharap dapat menentukan langkah-langkah perbaikan dan pelaksanaan yang lebih optimal.
Dalam kesempatan ini juga disampaikan apresiasi atas pencapaian Kabupaten Sragen dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2020 dengan opini WTP selama 6 kali berturut-turut. “Tantangan berikutnya adalah mempertahankan dan mewujudkan WTP yang lebih berkualitas dengan mengurangi temuan dan catatan pemeriksaan”, pungkas dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati menutup rangkaian kunjungan tim Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sragen dengan harapan agar sinergi Pemerintah Daerah dengan Ditjen Perbendaharaan tetap terjalin dengan baik dan saling memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah.
