Bimtek Penganggaran Regional, Kanwil DJPb Jateng Ingatkan Indonesia sebagai Seven Biggest Economies in the World
Sistem penganggaran yang diterapkan saat ini yaitu berbasis kinerja telah berhasil membawa Indonesia menjadi Seven Biggest Economies in the World. Pernyataan itu mengemuka oleh Plt.Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Taukhid, dalam Bimtek Penganggaran Evaluasi RSPP dan Peningkatan Kinerja Anggaran di Hotel Aston Semarang, Jumat (11/11).
“Kita sudah resmi menjadi kekuatan ketujuh terbesar ekonomi di dunia. Tentunya berkat sistem penganggaran yang baik sehingga berhasil menumbuhkan ekonomi kita minimum 5% setiap tahun, bahkan triwulan III ini tumbuh 5,7%. Ini berarti Indonesia tetap tangguh dan resilien,” jelas Taukhid.
Taukhid mengingatkan bahwa yang menjadi fokus utama bagi para pengelola ekonomi telah tertuang dalam pasal 23 UUD 1945 bahwa APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang dan harus diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Setiap dari kita adalah bagian dari yang terus menerus membangun indonesia menuju the big player dalam ekonomi dunia. Kita sekarang sedang mendesain terus indikator input dan outcome yang harus dapat dinilai dari setiap anggaran yang diperuntukkan setiap tahun” tuturnya.
Bimtek tersebut diisi oleh narasumber dari Kanwil DJPb Jateng yaitu Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, Triana Ambarsari, dari DJA yaitu Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Chalimah Pujihastuti, Direktur Anggaran Bidang PMK, Putut Hari Satyaka, kemudian Plh Kasubdit Evaluasi Kinerja Penganggaran, Amnu Fuadiy dan moderator oleh Kasubdit Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan, John David Siburian. Bimtek ini dihadiri oleh satker dari wilayah tengah (Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh provinsi di Kalimantan)
Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi Kemenkeu Satu antara DJPb dan DJA serta merupakan salah satu kegiatan startegis yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kemenkeu kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara. (DR/AGR)
