Rakor Perwakilan Kemenkeu Jateng, Rumuskan Strategi Kebijakan Fiskal untuk Perbaikan Perekonomian Jateng
Perbaikan perekonomian Jawa Tengah sepanjang tahun 2022 diperkirakan terus berlanjut. Sebagaimana diungkapkan Kepala Kanwil DJPb Jateng, Muhdi, strategi kebijakan fiskal terkait pengelolaan APBN dan APBD di Jawa Tengah telah memberikan kontribusi berupa peningkatan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik.
“Hal ini ditandai dengan realisasi pendapatan yang berasal dari APBN dan APBD sampai dengan 31 Desember tercatat sebesar Rp207,96 triliun atau 103,95% dari target. Kinerja pendapatan APBN mengalami peningkatan Rp11,76 triliun, tumbuh 12,80% (yoy). Sumbangan terbesar pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp96,89 triliun (110,50%), atau berkontribusi sebesar 93,48% terhadap total pendapatan APBN,” ungkap Muhdi dalam Press Conference Kinerja APBN di Magelang (27/1).
Sedangkan untuk realisasi belanja di Jawa Tengah, Muhdi menyampaikan sampai dengan akhir Desember 2022 telah mencapai Rp139,66 triliun atau 94,81% dari alokasi tahun 2022 sebesar Rp147,30 triliun. Kinerja belanja tersebut meliputi belanja negara (APBN) dan belanja daerah (APBD). Kinerja belanja negara (APBN) terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp37,82 triliun (97,22%) dan belanja APBD sebesar Rp101,84 triliun (93,95%).
Press Conference tersebut merupakan salah satu dari berbagai rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah 2023. Selain itu, diselenggarakan Talkshow Kolaboratif APBN 2023 bertajuk “Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan Global di 2023” yang dihadiri oleh jajaran Kemenkeu Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula serah terima jabatan Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah kepada Muhdi dari semula Teguh Budiharto, Kepala Kanwil DJP Jateng 1. (DR/AGR)
