Upaya memperkuat tata kelola lingkungan di Jawa Tengah kembali mendapat sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dari Roadmap ke Realisasi: Membangun Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Jawa Tengah” yang diselenggarakan pada 12 November.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, S.T., M.T., membeberkan kondisi pengelolaan sampah di Jawa Tengah yang masih menghadapi tantangan besar. Dari total timbulan sampah sebesar 6,33 juta ton, capaian pengelolaan sampah tahun 2024 baru 41,11%, jauh dari target yang ingin dipenuhi pada periode 2025–2029. Ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan infrastruktur menjadi elemen kunci untuk mendorong percepatan pengelolaan sampah terpadu.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, menegaskan pentingnya mengubah cara pandang terhadap isu sampah. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak seharusnya semata dipandang sebagai beban fiskal daerah, namun sebagai peluang ekonomi. “Pengelolaan sampah dapat menjadi pintu masuk circular economy, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi beban APBD melalui mekanisme pembiayaan inovatif,” ujarnya.
FGD ini menjadi bagian dari proses penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), dokumen yang menghadirkan informasi kredibel mengenai implementasi kebijakan fiskal di daerah. KFR diharapkan menjadi bahan rujukan bagi para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan langkah strategis dan kebijakan berbasis data pada sektor lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.
Dengan kolaborasi lintas instansi, inovasi pembiayaan, serta keseriusan pemerintah daerah, pengelolaan sampah di Jawa Tengah diharapkan memasuki fase baru—bukan hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga menghadirkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
