Semarang — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah menuntaskan penyelenggaraan Crash Program Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah Tahun 2025. Diikuti oleh Pemerintah Daerah lingkup Jawa Tengah, Crash Program menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar memahami aturan, namun memastikan setiap rupiah direncanakan, dikelola, dan dibelanjakan secara akurat. Perencanaan kas yang matang, kualitas belanja, serta koordinasi lintas OPD menjadi faktor penting untuk menjamin pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Melalui penguatan kompetensi ini, Pemerintah Daerah didorong untuk semakin profesional dalam menyusun rencana kas, memitigasi deviasi anggaran, dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan nilai nyata bagi masyarakat. Digelar dalam empat batch, berbagai isu strategis menjadi bahan diskusi dan sharing session. Pemerintah Daerah menyampaikan harapan agar ke depan pengelolaan APBD dapat menggunakan sistem yang mendukung percepatan proses pencairan anggaran. Respons ini menunjukkan tingginya kebutuhan Pemda terhadap tata kelola yang semakin modern, adaptif, dan berbasis sistem.
Selain itu, aspirasi untuk mengadopsi sistem milik Pemerintah Pusat agar pelaksanaan anggaran di daerah semakin objektif, akuntabel, dan transparan turut disampaikan. Harapan adanya sertifikasi bagi Pengelola Keuangan Daerah sebagai standar nasional profesi juga disampaikan pada kesempatan ini.
Antusiasme peserta sangat tinggi disetiap batch-nya. Pertanyaan mengenai cash buffer dan RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) juga disampaikan oleh Pemda. Isu ini menjadi perhatian karena di sebagian Pemda, standar cash buffer masih belum optimal, dan RPATA juga belum tersedia sehingga memerlukan penguatan ke depan demi perencanaan kas yang lebih sehat, belanja yang lebih berkualitas, dan APBD yang semakin akuntabel.
Melalui Crash Program, Kanwil DJPb Jateng mendorong peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah dengan materi yang mencakup: gambaran umum pengelolaan kas negara, perencanaan kas pemerintah dan cash buffer, kebijakan dan pola pengelolaan keuangan, kualitas belanja dalam mendorong ekonomi di daerah, current issue pengelolaan TKD, LLSPA dan LLAT Pemda, serta monev spending better.
Diharapkan, program ini menjadi momentum bagi Pemda untuk memperkuat tata kelola APBD sehingga pembangunan daerah semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Kanwil DJPb Jateng berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
