Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan dialog bersama jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) pada Sabtu, 24 Januari 2026, bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Kantor Pusat DJPb, Kepala Kanwil DJPb lingkup Pulau Jawa, para Kepala KPPN lingkup Jawa Tengah, serta pimpinan Kemenkeu Satu wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dialog ini merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Melalui forum komunikasi dua arah, Menteri Keuangan menegaskan peran sentral DJPb dalam memastikan pelaksanaan APBN berjalan secara efektif, efisien, terkendali, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Menkeu Purbaya menekankan bahwa DJPb memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat tertekan. Oleh karena itu, seluruh jajaran diharapkan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Pada sesi dialog, para peserta menyampaikan perkembangan implementasi program prioritas di wilayah masing-masing, termasuk capaian yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, disampaikan pula berbagai kendala yang dihadapi di lapangan untuk kemudian dibahas bersama guna menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
Selain dialog bersama jajaran DJPb, Menteri Keuangan Purbaya yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan juga berinteraksi langsung dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM tersebut merupakan binaan Kanwil DJPb Jawa Tengah, KPPN Magelang, serta Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan DJPb.
Interaksi ini menjadi wujud dukungan Kementerian Keuangan terhadap penguatan peran UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah dan nasional. Melalui sinergi antara kebijakan fiskal, pengelolaan perbendaharaan negara, dan pemberdayaan UMKM, DJPb diharapkan terus berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
