Perekonomian Indonesia di tahun 2023 masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Risiko tersebut utamanya dipengaruhi potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional, melalui tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sebagai instrumen dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat, maka pelaksanaan anggaran dan belanja pemerintah khususnya pada lingkup Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan reviu melalui kajian dalam rangka mendorong percepatan belanja dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran, identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) Kementerian Negara/Lembaga (K/L), sehingga dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif.

Alokasi anggaran belanja K/L Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp44,12 triliun yang tersebar pada 43 K/L. Realisasi belanja K/L di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan semester II tahun 2023 mencapai Rp42,35 triliun dari pagu sebesar Rp44,12 triliun atau sebesar 95,98%.

Berdasarkan tracking analysis terhadap permasalahan penyerapan yang rendah pada satker K/L dengan pagu besar, tantangan utama terdapat pada penganggaran, pengadaaan barang dan jasa, dan kendala eksekusi kegiatan.

Lebih lanjut tentang hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Jateng TA. 2023 dapat diunduh dan dibaca pada tautan ini >>>

https://s.id/RPA2023S2 atau https://drive.google.com/file/d/1eYy9gabQGNvY_1D5rBxRZRE_rzeQdNAs/view?usp=sharing