1. Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) Tidak Terpusat
2. Persetujuan Dispensasi Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)
3. Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dari Dalam Negeri
4. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Akuntansi Pemerintah
5. Penyediaan Data Fiskal Terkait Pelaksanaan APBN
6. Persetujuan Pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum di setor
7. Persetujuan Dispensasi SPM pada Akhir Tahun
8. Persetujuan Pemberian Uang Persediaan (UP) yang Melampaui Besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN
9. Standar Pelayanan Persetujuan Perubahan Proporsi UP Tunai dalam Rangka Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
10. Pengesahan Revisi DIPA Kementerian/Lembaga di Daerah
11. Analisis/Telaah Laporan keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
