Jln. Ir. H. Juanda No. 04, Samarinda

Berita

Seputar Kanwil DJPb Kalimantan Timur

PRESS RELEASE : FORUM ALCO REGIONAL KALIMANTAN TIMUR BULAN SEPTEMBER 2022

Melalui Belanja Negara, APBN Bekerja sebagai Shock Absorber

Samarinda- Perekonomian Kalimantan Timur pada Triwulan III 2022 masih melanjutkan perbaikan dengan capaian yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan capaian kinerja positif pada hampir seluruh lapangan usaha terutama dari pertambangan dan industri pengolahan, yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian. Melandainya kasus Covid-19 di tengah program vaksinasi yang massif turut menjadi pendorong berlanjutnya kinerja positif perekonomian Kalimantan Timur. Secara spasial, seluruh provinsi di Kalimantan juga melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan kontribusi perekonomian terbesar di Kalimantan yaitu sebesar 53,47% terhadap total perekonomian Kalimantan.

Sejalan dengan berlanjutnya kinerja positif di Kalimantan Timur, pendapatan dan belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Meningkatnya belanja APBD utamanya disebabkan oleh besarnya belanja transfer bagi hasil pajak sejalan dengan meningkatnya pendapatan pajak. Selain itu, APBN turut meningkat pada Triwulan III didorong dengan berlanjutnya pembangunan berbagai proyek pemerintah.

Secara nasional, realisasi Pendapatan APBN s.d. September 2022 tercatat mencapai Rp1.974,7 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp1.913,9 triliun atau 61,6% terhadap pagu. Dengan demikian, terjadi surplus sebesar Rp60,9 triliun atau 0,33% terhadap PDB. Ditengah beragam tantangan, Kinerja APBN September 2022 tetap positif dan terkendali, ditopang pendapatan yang sangat baik. Sementara itu, belanja negara tumbuh, namun perlu akselerasi.

Berdasarkan data I Account APBN Kaltim (sumber: OMSPAN), Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp13,51 triliun atau sebesar 102,63% yoy.  Pendapatan Pajak Dalam Negeri masih mengalami peningkatan sebesar 119,55% yoy, seiring dengan meningkatnya seluruh komponen Pajak Dalam Negeri. Penerimaan nonmigas masih menjadi tumpuan penerimaan di Kaltim dengan kontribusi secara akumulatif sebesar 52,03%, yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan batubara dan lignit serta pertanian. Peningkatan penerimaan pada komponen PBB dan PPN disebabkan karena kondisi ekonomi Kaltim terus membaik sejalan dengan tingkat konsumsi masyarakat yang kembali pulih serta kebijakan kenaikan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11%.

Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan kinerja positif dari seluruh komponen pendukungnya yang terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar, dan tumbuh sebesar 81,99% yoy. Hal yang sama juga terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengalami pertumbuhan sebesar 15,92% yoy.

“Sampai dengan 30 September 2022, realisasi pendapatan dan Hibah Kalimantan Timur sebesar Rp26,68 triliun atau 101,83% dari target. Tingginya capaian tersebut didorong oleh tingginya penerimaan per komponen yang juga telah melebihi target. Pajak Dalam Negeri mencatatkan penerimaannya sebesar Rp20,86 triliun atau 100,83%, Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp4,32 triliun atau 105,38% dan PNBP sebesar Rp1,49 triliun atau 106,20%”. Ungkap Plh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur pada acara ALCo Regional Kalimantan Timur dan Utara secara daring melalui aplikasi zoom meeting.”

Dari realisasi tersebut, deviasi pajak sebesar Rp885,00 miliar lebih tinggi dari proyeksi sebesar Rp1,46 triliun disebabkan oleh tingginya pembayaran PBB. Deviasi dari penerimaan Bea Cukai sebesar Rp424,74 miliar lebih tinggi dari proyeksi yang hanya sebesar Rp91,52 miliar. Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan nilai bea keluar dari bulan sebelumnya. Sementara itu, deviasi PNBP sebesar Rp87,96 miliar lebih rendah dari proyeksi sebesar 215,90 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan pada Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

 “Sampai dengan 30 September 2022, realisasi belanja K/L sebesar Rp6,83 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp2,32 triliun (74,98%), belanja barang Rp1,93 triliun (59,25%), belanja modal Rp2,56 triliun (84,64%) dan belanja bantuan sosial sebesar Rp5,77 miliar (84,94%). Sementara itu, untuk realisasi TKDD sebesar Rp16,00 triliun atau 59,90% dari total pagu sebesar Rp26,71 triliun (sumber : SIMTRADA), dengan persentase realisasi terbesar pada Dana Alokasi Umum sebesar 79,01% atau Rp4,21 triliun dari pagu sebesar Rp5,33 triliun.” Ungkap Plh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur.  

Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 11,41% dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan peningkatan pada belanja modal sebesar 61,41% atas realisasi yang sangat signifikan pada termin kontrak yang jatuh tempo sebesar Rp1,2 triliun. Sementara itu, belanja barang mengalami penurunan sebesar 1,85% (yoy), penyebabnya antara lain karena masih terdapat blokir akibat kebijakan automatic adjustment yang belum dibuka blokirnya dan dimungkinkan tidak dibuka s.d. akhir tahun serta adanya anggaran belanja tambahan pada akhir Agustus yang cukup signifikan untuk beberapa satker. Anggaran tersebut hingga akhir September belum terealisasi. Berdasarkan perhitungan proyeksi, realisasi belanja K/L lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebesar Rp1.109,58 miliar. Deviasi tertinggi pada Belanja Modal karena penambahan pekerjaan dengan tambahan pagu sebesar Rp4,83 triliun pada Kementerian PUPR, dimana sebagian besar dari penambahan pagu tersebut jatuh tempo pada September – Desember.

Komponen belanja transfer pada postur APBN mengalami peningkatan sebesar Rp3.235,04 miliar atau 25,34% dibanding tahun sebelumnya. Tingginya deviasi dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan Dana Bagi Hasil dikarenakan terdapat penambahan pagu DBH di wilayah Kalimantan Timur yang mencapai Rp7 triliun.

Dari sisi APBD, pendapatan APBD sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp26,18 triliun didominasi oleh komponen TKDD (Sumber: Portal DJPK). Pendapatan transfer berkontribusi sebesar 61,50% terhadap total pendapatan APBD. Pendapatan Asli Daerah merupakan representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri. Strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan public sebagai penghasil PAD serta koordinasi lintas instansi. Sementara itu, realisasi Belanja APBD sebesar Rp17,98 triliun atau 50,04% dari pagu yang didominasi oleh komponen Belanja Pegawai.

Selain perkembangan fiskal di Kalimantan Timur, rapat ALCo Regional juga menjelaskan perkembangan ekonomi pada September 2022. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mencapai 3,03% qtq, dengan menunjukkan kinerja keuangan yang positif dengan nilai PDRB sebesar Rp230,13 triliun (ADHB) dan Rp124,48 triliun (ADHK).

Pada bulan September 2022 Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,85 persen dengan tingkat inflasi 4,76 persen ytd dan 5,69 persen yoy, setelah sebelumnya mengalami deflasi 0,26% mtm. Inflasi di Kaltim diperkirakan masih mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Faktor peningkatan inflasi utamanya didorong oleh perbaikan permintaan (demand pull inflation) sejalan dengan peningkatan mobilitas ditengah penurunan angka Covid-19. Selain itu, kenaikan BBM secara perlahan akan meningkatkan harga barang dan jasa lainnya.

Pada komponen Neraca Perdagangan Agustus 2022, terjadi surplus sebesar US$3,27 miliar, dengan nilai ekspor US$3,70 miliar dan impor US$428,79 juta.

“Nilai Tukar Petani (NTP) September 2022 sebesar 122,61 (naik 4,38% dibanding bulan Juli 2022 yang sebesar 117,47). Capaian NTP Kaltim lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya mencapai 106,82 setelah mengalami kenaikan 0,49% dari bulan Agustus yang senilai 106,31. Namun demikian, peningkatan NTP tersebut hanya didorong pada satu subsektor yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat (10,31%), sementara empat subsektor lainnya justru mengalami penurunan.” Ungkap Plh. Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur.

“Peningkatan NTP Kalimantan Timur pada bulan September tersebut merupakan tertinggi di Kalimantan”, tambah Plh. Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur.

“Penyaluran KUR sebesar Rp3,82 triliun kepada 63.523 debitur, mengalami peningkatan sebesar 20,14% yoy namun mengalami penurunan sebesar 5,77% yoy. Secara nasional, penyaluran Kalimantan Timur berada di posisi ke 18, dengan andil sebesar 1,41%. Sementara itu, realisasi penyaluran UMi mencapai Rp27,12 miliar kepada 6.529 debitur, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 15,74% yoy dan 4,95% yoy.” Ungkap Plh. Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur.  

 

Current Issues di Regional terdiri dari Analisis Tematik I (Pembangunan Daerah) dan Analisis Tematik II (Dampak Kebijakan Kenaikan BBM di Kalimantan Timur).

Pembangunan tol Samarinda-Bontang merupakan salah satu Proyek Strategi Nasional yang telah dihapuskan pada tahun 2022 melalui Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 pada 22 Juli 2022. Hal ini disebabkan karena pembangunan tersebut tidak dapat memenuhi syarat Proyek Strategi Nasional, yaitu pembangunan selesai pada tahun 2024. Isu besar yang menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur diantaranya (1) pembebasan lahan yang kerap muncul karena kurangnya alokasi dana dan lambatnya proses pengadaan lahan, (2) perencanaan dan penyiapan proyek terkait koordinasi antar stakeholder proyek dan kualitas dokumen proyek, serta (3) pendanaan.

“Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Peningkatan harga BBM secara perlahan meningkatkan harga barang dan jasa di Kalimantan Timur. Selama bulan September 2022, harga barang dan jasa masih relatif stabil dan belum terjadi lonjakan harga yang signifikan kecuali sektor transportasi. Selain itu, kenaikan harga BBM juga berimbas pada sektor dunia usaha. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan bahan baku dan biaya transportasi. Namun demikian, pelaku UMKM memilih tidak menaikkan harga.” ungkap Plh. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pengendalian inflasi pada bulan Agustus 2022 dengan menaikkan BI-Day Reverse Repo Rate (BI7DDR) sebesar 25 bps menjadi 3,75% suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pre emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Secara fundamental moneter di Wilayah Kalimantan Timur masih relatif kuat dan kedepannya diperkirakan harga-harga akan cenderung stabil. Hal ini didasari fakta bahwa reaksi masyarakat Kalimantan Timur yang relatif moderat terhadap kebijakan pengalihan subsidi. Walaupun demikian, perlu sinergi antar pemangku kepentingan baik pusat dan daerah dalam menjalankan program kegiatan yang telah direncanakan terutama bantuan sosial supaya tepat sasaran baik secara nominal maupun penerimanya.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search