Tanjungpinang, 23 Agustus 2023 – Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan II-2023 mengalami perkembangan yang baik dengan capaian pertumbuhan sebesar 5,04 persen (yoy), yang dimana jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022, perekonomian Kepri tumbuh lebih cepat sebesar 5,01 persen (y-on-y). Perekonomian Kepri di triwulan II-2023 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp81,50 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp49,16 triliun. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan II-2023 masih terjaga sejalan dengan tren perbaikan kondisi perekonomian yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Kepri tersebut lebih tinggi dari capaian nasional yang tercatat sebesar 5,03%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kepri secara year on year mendapat peringkat pertama diantara provinsi lainnya di Sumatera. Capaian pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepri di triwulan II tahun 2023, tentunya menjadi semangat dan motivasi untuk meraih pertumbuhan yang lebih baik kedepannya. Provinsi Kepri sebagai bagian dari regional sumatera berkontribusi sebesar 7,38% terhadap PDRB Sumatera, dan mendukung PDB nasional sebesar 1,61%.
APBN sebagai instrumen fiskal, juga berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Selama pandemi, APBN telah bekerja sangat keras dalam menjalankan fungsinya. Kebijakan anti-siklus (countercyclical) APBN berperan efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau telah menunjukkan progres pemulihan yang signifikan sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha masyarakat di provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain, berkurangnya kasus Covid-19 secara global dan domestik juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kepulauan Riau untuk kembali bangkit meningkatkan perekonomian daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 melalui efektivitas kebijakan fiskal dan APBN 2022 dalam menavigasi proses pemulihan ekonomi.
Dari sisi pendapatan, sampai dengan akhir Juli 2023 telah terealisasi Pendapatan Negara di regional Kepulauan Riau sampai dengan akhir Juli 2023 sebesar Rp6.808,02 miliar atau telah mencapai 57,64% dari total target pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar di mana s.d. akhir Juli 2023 sebesar Rp5.688,63 miliar atau 59,57% dari target pendapatan pajak tahun 2023, lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2022
Selanjutnya, total Belanja Negara di Kepulauan Riau sampai akhir Juli 2023 sebesar Rp8.155,45 miliar atau 49,63% dari total pagu. Belanja Negara di Provinsi Kepri terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat s.d. Juli sebesar Rp3.587,43 miliar atau 42,25%, realisasi ini lebih tinggi 35,35% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, hal ini karena terdapat realisasi belanja barang dan modal yang lebih tinggi pada tahun 2023.
Selanjutnya, terdapat Realisasi penyaluran TKDD di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.568,01 miliar atau 57,53%. lebih tinggi 11,37% dibanding periode yang sama pada tahun 2022. Sampai dengan akhir Juli 2023, transfer ke daerah yang telah tersalurkan adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, dan Dana Desa, TKDD tahun 2023 mengalami peningkatan 5,17 persen dibandingkan 2022 dikarenakan pada beberapa pemerintah daerah terdapat proyek Prioritas Nasional dan Major Project pada tahun 2023.
Selanjutnya, perkembangan Ekonomi Regional Pada bulan Juli 2023, gabungan 2 kota di Provinsi Kepri (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 2,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,30. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,74 pada Juli 2022 menjadi 114,30 pada Juli 2023. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat di bulan Juli 2023, Kota Batam mengalami inflasi year on year (mtm) sebesar 0,27 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 0,35 persen.
Beberapa strategic issue di regional Provinsi Kepulauan Riau per 31 Juli 2023 diantaranya yang pertama terkait Potensi Penyalahgunaan Dana Desa , Ekspor dan Impor di Provinsi Kepulauan Riau, Penyaluran KUR dan UMi serta tingkat Inflasi. Startegic issue terkait Penyalahgunaan Dana Desa sampai dengan 11 Agustus 2023, telah tersalurkan dana desa sebesar 163,56 miliar atau 75,10% dari pagu tahun 2023. Penyaluran ini lebih besar 2,67% bila dibandingkan dengan penyaluran pada periode yang sama tahun 2022. Dengan trend yang baik tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan dana desa. Besarnya jumlah alokasi dana desa yang disediakan membuat potensi penyalahgunaan juga semakin besar. Menurut catatan ICW, sejak pemerintah mengalokasikan dana desa tahun 2015 terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2022 yang melibatkan sektor desa. Dari sisi jumlah kasus maupun tersangka terdapat tren kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun sejak 2015. Hal ini menjadi masalah yang serius yang dapat menghambat laju perekonomian desa. Dengan data diatas, maka diperlukan sistem pengendalian internal yang memadai dengan tujuan tercapainya tujuan pengelolaan dana desa. Potensi kerugian yang dapat disebabkan oleh penyalahgunaan dana desa antara lain yaitu kerusakan pembagunan atas proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan standar yang ada, kemudian ketidaksetaraan pembagunan yang berakibat pada tidak meratanya akses terhadap fasilitas dan pelayanan antar wilayah terutama wilayah desa.
Strategic Issue kedua untuk ekspor dan impor, hingga 31 Juli 2023 untuk Kinerja Ekspor tercatat Sektor Nonmigas menyumbang 78,80% dari total ekspor pada bulan Juli 2023 (Mesin/peralatan listrik, mesin/pesawat mekanik) dan hal tersebut turut berperan dalam meningkatkan perolehan PPh 21 dari sektor Industri di bulan Juli 2023. Negara Singapura, AS, dan Tiongkok menjadi negara pangsa ekspor Kepulauan Riau terbesar pada bulan Juli 2023. Sedangkan untuk Kinerja Impor Sektor Nonmigas menyumbang 83,40% dari total impor pada bulan Juli 2023, yang didominasi oleh mesin/peralatan listrik dan mesin/pesawat mekanik. Negara Tiongkok, Singapura, dan Jepang menjadi negara pemasok impor Kepulauan Riau terbesar pada bulan Juli 2023.
Strategic Issue ketiga adalah Penyaluran KUR dan Umi di Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Juli 2023. Penyaluran KUR dan UMi di Kepri s.d 31 Juli 2023 sebesar Rp907,66 miliar, dengan penyaluran KUR sebesar Rp879,15 miliar dan penyaluran UMi sebesar Rp28,52 miliar. Bila dilihat per wilayah kabupaten/kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi ada di Kota Batam dengan total Rp458,85 miliar. Kabupaten Lingga dengan peringkat terendah yaitu Rp32,85 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 50,38%
Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 tetap menjadi tujuan dan harapan bersama, melalui kolaborasi instansi vertikal kementerian keuangan di diharapkan APBN sebagai instrumen fiskal dapat terlaksana secara optimal dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
