Ternate, 22 Desember 2022 – Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat pada saat
perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Indonesia berfokus pada percepatan dan perluasan
akses vaksinasi COVID-19 untuk menjaga ketahanan masyarakat dan menekan risiko
penyebaran COVID-19. Di sisi lain, kondisi perekonomian dunia masih terus dinamis akibat
volatilitas harga komoditas dan inflasi yang masih relatif tinggi pada negara-negara maju.
Meskipun demikian, ekonomi Indonesia diapresiasi oleh lembaga internasional, seperti lembaga
pemeringkat kredit Fitch Ratings yang memberikan peringkat (rating) kredit Indonesia tetap pada
posisi BBB outlook stable. Afirmasi ini merupakan salah satu bentuk pengakuan atas stabilitas
makroekonomi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, di tengah situasi global yang
mengalami peningkatan risiko dan ketidakpastian.
APBN menjadi instrumen yang sangat strategis dan penting bagi negara sebagai peredam
dari berbagai guncangan perekonomian global. Daya tahan APBN terus diperkuat untuk
mendukung dan menjaga pemulihan ekonomi sampai akhir tahun 2022. Demikian disampaikan
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang PPA
II Kanwil DJPb Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab dalam acara Media Briefing Torang Pe
APBN Edisi Bulan Desember 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Kamis
(22/12).
“Sampai dengan 30 November 2022, di regional Maluku Utara, pendapatan APBN telah
terealisasi sebesar Rp2,94 Triliun atau 128,17 persen dari target sedangkan belanja APBN telah
terealisasi sebesar Rp13,66 Triliun atau 88,57 persen dari pagu,” papar Mujab pada acara
tersebut. Selanjutnya, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Maluku Utara ini juga menjelaskan
bahwa kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 30 November 2022 mengalami
kenaikan sebesar Rp1,02 T atau naik 53,82 persen yoy. Pajak penghasilan non migas
menyumbang kenaikan sebesar Rp639,05 Miliar. “Proyeksi penerimaan pada bulan November
2022 understated (proyeksi lebih rendah dari realisasi) sebesar Rp83,96 Miliar dengan rincian
realisasi pajak lebih tinggi Rp47,57 Miliar dari proyeksinya. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu
peningkatan pembyaran PPh Non Migas atas ketetapan pajak dari proses pemeriksaan NPWP
pusat, peningkatan PPN atas penjualan biji nikel dan setoran WP atas transaksi penyerapan
anggaran, dan peningkatan PBB dari wajib pertambangan.” rinci Mujab.
Sementara itu, penerimaan Bea Cukai, pada bulan November 2022 mengalami understated
proyeksi sebesar Rp32,15 Miliar yang disebabkan peningkatan penerimaan bea masuk. Deviasi
PNBP dan hibah pada bulan November 2022 sebesar Rp4,24 Miliar yoy yang disebabkan
lonjakan PNBP dari pendapatan izin keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit).
Pada sisi belanja, di Provinsi Maluku Utara, realisasi belanja sampai dengan November
2022 untuk belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp311,5 Miliar atau 7,76 persen yoy yang
disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar
Rp166,34 Miliar (11,03 persen yoy) dan Rp219,23 Miliar (20,39 persen yoy). Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yoy mengalami peningkatan sebesar 14,18 persen atau
Rp1,23 Triliun. Peningkatan disebabkan adanya kenaikan realisasi penyaluran DBH dan DAK
Fisik masing-masing Rp743,79 Miliar (122,07 persen yoy) dan Rp238,14 Miliar (23,17 persen
yoy).
Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara. Realisasi pendapatan daerah hingga
November 2022 sebesar Rp10,34 Triliun (79,52 persen pagu), belanja daerah Rp9,19 Triliun
(65,16 persen pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp454,52 Miliar. Akumulasi SiLPA yang
dihasilkan sebesar Rp1,6 Triliun. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara s.d
November 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer mencapai 89,29 persen dari
keseluruhan pendapatan APBD. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan
APBD menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu ditingkatkan. Lebih rinci, realisasi
Dana Bagi Hasil (DBH) per 30 November 2022 adalah Rp1.353,12 Miliar, Dana Alokasi Umum
(DAU) sebesar Rp5.601,39 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1.625,89 Miliar, DAK
Nonfisik sebesar Rp921,2 Miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp95,74 Miliar.
Realisasi belanja daerah sampai dengan akhir November 2022 masih terbilang rendah
karena baru menyentuh angka 65,16 persen dari pagu dengan realisasi sebesar Rp9.195,75
Miliar. Realisasi tersebut sebagian besar disokong oleh belanja komponen belanja operasional.
Achmad Syaiful Mujab menyampaikan harapannya agar pemda melakukan evaluasi terhadap
capaian realisasi pendapatan dan menyusun strategi untuk meningkatkan PAD. Salah satu
caranya dengan penguatan pemantauan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, sambung Mujab, pemda diharapkan segera melakukan akselerasi penyaluran belanja
khususnya belanja modal yang belum menyentuh 60 persen dari pagu.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan dari Kementerian Keuangan Maluku Utara juga
menjelaskan tentang kondisi perekonomian Maluku Utara. “Pertumbuhan ekonomi di Triwulan III
Tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 24,85 persen yoy, jauh di atas pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 5,72 persen, dengan kontribusi terbesar disumbang oleh sektor industri
pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian,” ungkapnya. Sektor produksi yang
mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar, sambung Mujab, adalah industri pengolahan
sebesar 96,55 persen yoy. Sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur
perekonomian di Maluku Utara dengan proporsi 29,46 persen. Hal ini disebabkan tingginya
aktivitas pada sektor industri pengolahan khususnya tambang.
“Beralih ke inflasi, Provinsi Maluku Utara pada bulan November 2022 mengalami inflasi
sebesar 0,19 persen secara m-to-m dan secara yoy sebesar 3,26 persen, lebih rendah
dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 5,42 persen (yoy). Inflasi yoy terjadi karena adanya
kenaikan harga pada kelompok transportasi sebesar 2,13 persen, sementara secara m-to-m
sumbangan inflasi didominasi beberapa jenis komoditas seperti ikan segar, rokok kretek filter, air
kemasan, dan bawang merah. “Meskipun demikian, secara year on year, inflasi pada bulan
November lebih rendah daripada bulan Oktober. Ke depan, pengendalian inflasi memiliki
tantangan antara lain tingginya ketergantungan Provinsi Maluku Utara dengan pasokan pangan
dari provinsi lain, risiko kenaikan harga akibat biaya logistik dan transportasi yang tinggi, serta
peningkatan permintaan komoditas pangan yang tinggi seiring dengan pertumbuhan industri
yang pesat”, lanjut Mujab.
Sementara itu, dari sisi produktivitas, per November 2022, Indikator Nilai Tukar Petani
(NTP) menunjukkan angka 104,84 dan Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada angka 101,82.
Neraca Perdagangan Regional Maluku Utara, per November 2022, mencatatkan hasil positif
pada ekspor dimana nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Komponen ekspor pada bulan
November 2022 tercatat USD779,15 juta, naik 2,62 persen dibandingkan bulan Oktober 2022.
Total ekspor Januari s.d. November 2022 tercatat USD7.484,86 juta. Adapun komoditas yang
paling banyak diekspor berdasarkan devisa hasil ekspor s.d November 2022 adalah ferro nickel.
Sementara itu, komponen impor tercatat sebesar USD352,16 juta, turun sebesar 14,64 persen
dibandingkan bulan Oktober 2022. Total impor selama Januari—November 2022 sebesar
USD2.532,11 juta. Komoditas yang paling banyak diimpor s.d November 2022 adalah batu
bara/semi coke.
Currents/strategis issues regional yang diangkat pada periode ini yakni terkait dengan
perkembangan penyaluran KUR dan UMi di Maluku Utara. “Hingga akhir November 2022,
penyaluran KUR relatif tumbuh dengan baik, mencapai Rp981,62 Miliar, tumbuh 33,54% (yoy)
dan telah menjangkau 15.962 debitur. Sama halnya dengan KUR, penyaluran UMi juga
berkembang dengan baik, yaitu mencapai Rp8,96 Miliar dan mengalami kenaikan sebesar
222,30% (yoy) sampai 30 November 2022 dengan peningkatan jumlah debitur sebesar 193,29%
(yoy). Meskipun menunjukkan tren positif, terdapat tantangan yang dihadapi dalam upaya
pengembangan KUR dan pendampingan debitur UMi, diantaranya perlu adanya pemerataan
penyaluran ke sektor lain karena hingga saat ini, sektor usaha perdagangan masih mendominasi.
Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi KUR dan UMi yang menjangkau ke masyarakat
luas, baik melalui media sosial maupun secara langsung hingga ke pendampingan intensif
berupa pembinaan kepada UMKM yang menjadi debitur.” Ungkap Mujab.
Sementara itu, pada Media Briefing Torang Pe APBN kali ini, analisis tematik regional yang
diangkat yaitu berupa Tata Kelola Sampah di Maluku Utara. Sebagai satu kesatuan yang penting
dalam kehidupan, air dan sanitasi menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Tanpa
sanitasi yang baik, maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan
menurun, Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan tata kelola sampah yang baik.
Berdasarkan data BPS, proporsi Rumah Tangga yang memiliki sanitasi layak di Maluku
Utara pada tahun 2022 masih berada pada angka 79,39 atau berada di bawah angka nasional
sebesar 80,92. Meskipun jika dilihat dari tren, sanitasi layak di Maluku Utara terus mengalami
perbaikan. Lebih lanjut, sanitasi di daerah perkotaan Maluku Utara telah lebih tinggi jika
dibandingkan dengan persentase nasional, akan tetapi di daerah pedesaan masih belum.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup
menunjukkan bahwa komposisi sampah di Maluku Utara didominasi oleh sampah Rumah
Tangga, Pasar, dan Perniagaan dengan setidaknya 4 TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)/TPST
(Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dan 40 Bank Sampah Unit. Adapun kendala yang
dihadapi pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah belum memadainya armada
pengangkut sampah dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada
tempatnya yang masih rendah.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya dalam mengatasi permasalahan tersebut
melalui program Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), alokasi anggaran kegiatan sanitasi layak kepada Kementerian PUPR pada tahun 2021 dan 2022,
serta realisasi DAK Fisik sub bidang sanitasi. Dengan adanya perbaikan sanitasi dan
pengelolaan sampah di Maluku Utara, sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap IPM
(Indeks Pembangunan Manusia) dan UHH (Usia Harapan Hidup) di Maluku Utara yang terus
mengalami tren peningkatan.
Berkaitan dengan current/strategic issues yang telah dibahas, Perwakilan Kementerian
Keuangan Maluku Utara menyampaikan berbagai macam policy responses, diantaranya berupa
perlu adanya pembinaan terhadap UMKM baik melalui seminar maupun pelatihan hingga kerja
sama secara intensif antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyalur KUR dan UMi serta
perlu aktifnya Pemerintah Daerah dalam mengakses dan mengupdate data di aplikasi SIKP.
Adapun terkait dengan kelayakan dan tata kelola sampah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat
menambah armada pengangkut sampah dan menempatkan lebih banyak tempat sampah di
tempat umum serta TPA guna memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008.
“Walaupun ekonomi Indonesia masih menunjukkan resiliensi di tengah peningkatan risiko
dan ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah terus mewaspadai faktor-faktor yang berpotensi
memberikan downside risks yang serius pada perekonomian. Dengan pertimbangan tersebut,
APBN 2023 didesain dengan optimis namun tetap waspada. Pemerintah terus mengoptimalkan
APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi,
dan menjaga momentum pemulihan ekonomi, dengan memastikan APBN tetap sehat dan
berkelanjutan,” pungkas Mujab.
“Selain itu, APBN juga diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas serta
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut,
Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan, melalui
bauran kebijakan yang sinergis, serta menjaga pengelolaan fiskal secara prudent agar kinerja
fiskal tetap sustainable dalam jangka menengah dan panjang,” lanjutnya.
“Kita berharap di tahun 2022 yang sebentar lagi berakhir, mampu kita lewati dengan baik
sehingga kita bisa menyongsong tahun 2023 dengan lebih optimis untuk mengawal pemulihan
ekonomi nasional.” Tutup Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara di hadapan para
media.(itw/2212)
