Ternate, 12 Mei 2023 – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara bersama Local Expert (LE) Dr. Aziz Hasyim menerima kunjungan kerja Panitia Khusus Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara pada Jumat (12/5).
Bertempat di Aula Gamalama Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, agenda kerja Panitia Khusus Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Pansus OPKD) DPRD Provinsi Maluku Utara ini dilakukan dalam rangka konsultasi terkait pengoptimalisasian dana transfer tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 beserta dengan realisasi dana dekonestrasi tahun 2023.
Dalam forum diskusi ini, Ishak Naser, SE selaku Ketua Pansus OKPD menyampaikan beberapa concern terkait dengan permasalahan dari pengelolaan keuangan daerah di Porvinsi Maluku Utara, khususnya berkaitan dengan pengoptimalisasian realisasi pendapatan transfer. Pasalnya pendapatan transfer ini menjadi komponen terbesar dari pendapatan daerah yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi hak-hak dari pihak yang terlibat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan public bagi masyarakat.
Guna memberikan gambaran atas realisasi dan kondisi terkini dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara juga memaparkan data-data penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah Maluku Utara dimana secara umum mengalami peningkatan dari tahun-tahun sejak 2020. Ke depannya, diproyeksikan dana transfer akan terus meningkat mengingat besarnya pendapatan dari hasil pertambangan dan pengolahan minerba yang semakin besar di Maluku Utara.
Dengan adanya forum diskusi ini, diharapkan secara bersama-sama dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memanfaatkan potensi sumber pendapatan daerah yang baru.
“Harapannya adalah bagaimana potensi-potensi pendapatan daerah yang selama ini masih belum keluar dapat dimanfaatkan, khususnya potensi pariwisata yang sangat besar yang diharapkan dapat menjadi backbone perekonomian Maluku Utara.” Ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara di hadapan anggota Pansus OPKD DPRD Provinsi Maluku Utara.(isti/2305)
