Ternate, 24 November 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara kembali menggelar media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi November 2025 pada Senin (24/11). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini berlangsung di Aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dan dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan Maluku Utara serta perwakilan media lokal.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, memaparkan perkembangan terkini kondisi ekonomi nasional dan regional, serta kinerja APBN di wilayah Maluku Utara. Dalam paparannya, ia menyoroti sejumlah kondisi global yang mempengaruhi dinamika ekonomi nasional, antara lain ekonomi global membaik dengan ditandai pertumbuhan ekonomi global dan ekspansi PMI manufaktur. Pasar keuangan global mulai pulih dengan meredanya perang dagang dan pemangkasan Fed-Fund Rate. Selain itu, kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan surplus, didukung oleh ekspor produk bernilai tambah tinggi dan daya saing yang kuat.

Perekonomian Provinsi Maluku Utara mencatatkan kinerja regional yang relatif tinggi, 39,10 persen (yoy) pada Triwulan III Tahun 2025. Lonjakan pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi industri pengolahan dan pertambangan yang secara aktif menopang hilirisasi. Di tengah pertumbuhan yang tinggi, stabilitas ekonomi makro di Maluku Utara juga terjaga dengan baik. Terjadi inflasi sebesar 1,18 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap terjaga dan tekanan inflasi masih berada pada level yang terkendali.

“Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini turut diiringi dengan perbaikan signifikan pada indikator kesejahteraan. IPM Maluku Utara naik menjadi 72,52, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,32 persen. Namun, pesatnya pertumbuhan ini belum sepenuhnya inklusif. Beberapa tantangan sosio-ekonomi yang masih perlu diatasi antara lain kenaikan TPT menjadi 4,55 persen dengan TPAK yang masih rendah 0,44 persen, NTP mengalami penurunan menjadi 105,81 dan kenaikan rasio gini yang berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi sebesar 0,299. Dinamika ini menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi berbasis sumber daya alam perlu disertai kebijakan yang mendorong pemerataan manfaat, termasuk mitigasi dampak sosial dan ekologis dari ekspansi industri ekstraktif,” jelas Sakop.

Dari sisi fiskal, APBN regional Maluku Utara terus menunjukkan kinerja positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga akhir Oktober 2025, pendapatan negara mencapai Rp3.629,48 miliar atau 95,47 persen dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 44,99 persen (yoy). Kontribusi utama berasal dari penerimaan PPh Non-Migas sebesar Rp 1.126,15 miliar atau 44,99 persen (yoy). Dari sisi sektoral, transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dalam negeri dengan kontribusi mencapai 45,21 persen. Sementara dari perpajakan internasional, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp 487,33 miliar, didorong peningkatan impor barang modal, khususnya untuk keperluan pengolahan nikel, serta bahan baku mineral pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di sisi belanja, realisasi telah mencapai Rp 13.833,23 miliar dari pagu Rp 18.230,43 miliar, mengalami kontraksi 7,00 persen (yoy), sehingga mencatatkan defisit sebesar Rp 10.204,03 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pada Belanja Pemerintah Pusat. Sementara belanja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan 2,11 persen (yoy) disebabkan oleh penurunan pada komponen Dana Transfer Khusus 26,37% (yoy) dan DAU 5,18 (yoy) sementara komponen lainnya mengalami kenaikan.

Pada level APBD, hingga Oktober 2025, pendapatan daerah agregat pemda se-Maluku Utara terealisasi sebesar Rp 12,049.84 miliar, tumbuh 2,66 persen (yoy). PAD terealisasi Rp1.653,27 miliar (80,83 persen dari pagu), tumbuh 43,88 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan pajak daerah. Sementara pendapatan transfer mendominasi 83,84 persen dari total pendapatan dan telah terealisasi sebesar Rp10.363,60 miliar (85,48 persen dari target). Di sisi lain, belanja daerah mengalami kontraksi 1.93 persen (yoy) menjadi Rp 9,264.11 miliar dari pagu Rp16.995,11 miliar atau sebesar 54.51 persen, yang terealisasikan pada belanja gaji dan tunjangan ASN, jasa, tambahan penghasilan ASN, transfer bantuan keuangan, dan lain-lain. Pada belanja transfer, terdapat isu-isu strategis berupa percepatan realisasi DAK Fisik tahap II, masih terdapat pemda yang belum salur DAU Specific Grant, upaya peningkatan PAD, dan perlunya akselerasi belanja daerah.

Dalam paparan tematik, Sakop juga menyoroti terkait pemantauan dampak strategis program FLPP di Maluku Utara, di mana program telah berlangsung dan berjalan dengan baik. Program FLPP sudah menjangkau 641 rumah dengan nilai tealisasi mencapai Rp 57,74 miliar. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala, diantara lain (i) akses terbatas bagi pekerja informal, (ii) regulasi perizinan yang masih rumit, (iii) pengembang perumahan yang fraud, (iv) akses terhadap infrastruktur belum memadai, (v) pengembang membutuhkan modal, dan (vi) keterbatasan lahan di Pulau Ternate.

 Ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaanya, yaitu (i) Bank Penyalur perlu merelaksasi dan memberikan kemudahaan bagi pekerja informal dalam persyaratan program, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, (ii) Mempermudah regulasi dan pemerataan pembanguna, dan (iii) Sosialisasi terhadap program FLPP yang lebih luas.

Kegiatan media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi November 2025 juga dihadiri oleh Local Expert Regional Maluku Utara, Dr. Chairullah Amin, S.E., M.Si dari Universitas Khairun Ternate. Chairullah menyampaikan rekomendasi dari perspektif akademisi independen berbasis riset mengenai pemanfaatan APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku Utara.