Ternate, 29 Januari 2026 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara kembali menggelar media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Januari 2026 pada Kamis (29/01). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini berlangsung di Aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dan dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan Maluku Utara serta perwakilan media lokal.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, memaparkan perkembangan terkini kondisi ekonomi nasional dan regional, serta kinerja APBN di wilayah Maluku Utara. Dalam paparannya, ia menyoroti sejumlah kondisi global yang mempengaruhi dinamika ekonomi nasional, antara lain resiliensi ekonomi global di tengah kembali naiknya tensi antara AS dan Tiongkok. AS juga melancarkan tarif yang cukup agresif sehingga memicu kecenderungan kebijakan proteksi dan fragmentasi di beberapa wilayah di dunia. Pemerintah terus memperkuat resiliensi eksternal melalui diplomasi perdagangan yang aktif, untuk menjaga daya saing dan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Perekonomian Provinsi Maluku Utara mencatatkan kinerja regional yang relatif tinggi, 39,10 persen (yoy) pada Triwulan III Tahun 2025. Lonjakan pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi industri pengolahan dan pertambangan yang secara aktif menopang hilirisasi. Di tengah pertumbuhan yang tinggi, stabilitas ekonomi makro di Maluku Utara juga terjaga dengan baik. Terjadi inflasi sebesar 1,63 persen. Kondisi ini menunjukkan harga tetap stabil dan inflasi masih berada pada level yang terkendali.

“Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini turut diiringi dengan perbaikan signifikan pada indikator kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara naik menjadi 72,52, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,81 persen. Namun, pesatnya pertumbuhan ini belum sepenuhnya inklusif. Beberapa tantangan sosio-ekonomi yang masih perlu diatasi antara lain kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,55 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih rendah 0,44 persen, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan menjadi 103,14 dan kenaikan rasio gini yang berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi sebesar 0,299. Dinamika ini menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi berbasis sumber daya alam perlu disertai kebijakan yang mendorong pemerataan manfaat, termasuk mitigasi dampak sosial dan ekologis dari ekspansi industri ekstraktif,” jelas Sakop.

Dari sisi fiskal, APBN regional Maluku Utara terus menunjukkan kinerja positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga akhir Desember 2025, pendapatan negara mencapai Rp4.908,19 miliar atau 122,54 persen dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 40,30 persen (yoy). Kontribusi utama berasal dari penerimaan PPh Non-Migas sebesar Rp 618,89 miliar atau 54,51 persen (yoy). Dari sisi sektoral, transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dalam negeri dengan kontribusi mencapai 45,21 persen. Sementara dari perpajakan internasional, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp 585,20 miliar, didorong peningkatan impor barang modal, khususnya untuk keperluan pengolahan nikel, serta bahan baku mineral pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di sisi belanja, realisasi telah mencapai Rp 17.453,53 miliar dari pagu Rp 18.213,84 miliar, mengalami kontraksi 7,56 persen (yoy), sehingga mencatatkan defisit sebesar Rp 12.545,34 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pada Belanja Pemerintah Pusat. Sementara belanja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kontraksi 3,09 persen (yoy) disebabkan oleh penurunan pada komponen Dana Insentif Fiskal 84,53% (yoy) dan DAK Fisik mengalami kontraksi 54,48% (yoy).

Pada level APBD, hingga Desember 2025, pendapatan daerah agregat pemda se-Maluku Utara terealisasi sebesar Rp 14.359,20 miliar, tumbuh 2,50 persen (yoy). PAD terealisasi Rp1899,51 miliar (92,87 persen dari pagu), tumbuh 60,22 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan pajak daerah. Sementara pendapatan transfer mendominasi 86,51 persen dari total pendapatan dan telah terealisasi sebesar Rp12.422,20 miliar (96,87 persen dari target). Di sisi lain, belanja daerah mengalami pertumbuhan 0.98 persen (yoy) menjadi Rp 10.805,64 miliar dari pagu Rp16.995,11 miliar atau sebesar 63.58 persen, yang terealisasikan pada belanja gaji dan tunjangan ASN, jasa, tambahan penghasilan ASN, transfer bantuan keuangan, dan lain-lain. Pada belanja transfer, terdapat isu strategis berupa gagal salur TKD 2025 yang disebabkan oleh keterlambatan penyampaian dokumen syarat salur, adanya perubahan rencana kegiatan, serta legacy issue dan permasalahan hukum.

Dalam paparan tematik, Sakop juga menyoroti terkait operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Tantangan yang dialami saat pelaksanaan KDMP di Maluku Utara antara lain, meskipun sebagian besar telah memiliki akun Simkopdes, namun KDMP yang sudah beroperasional baru 76 koperasi. Percepatan pembangunan terus dilaksanakan di tengah beberapa kendala seperti skala ekonomi, permodalan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, kebijakan tentang pengelolaan KDMP yang dinamis, resiko menyempitnya fiskal desa, dan konflik kepentingan dan risiko tata kelola. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain, mempercepat pembangunan fisik dan gudang, ekspansi melalui koordinasi antar koperasi atau membentuk holding koperasi, pengawasan internal dan eksternal yang berlapis, melakukan capacity building, memperbaharui informasi dan regulasi yang berlaku.

 Kegiatan media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Januari 2025 juga dihadiri oleh Local Expert Regional Maluku Utara, Dr. Chairullah Amin, S.E., M.Si dari Universitas Khairun Ternate. Chairullah menyampaikan rekomendasi dari perspektif akademisi independen berbasis riset mengenai pemanfaatan APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku Utara.