Ternate, 30 April 2026 – Kinerja fiskal di Provinsi Maluku Utara hingga April 2026 menunjukkan perkembangan yang positif di tengah dinamika perekonomian global dan nasional. Pendapatan negara tumbuh kuat ditopang penerimaan perpajakan, sementara belanja negara tetap diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung pembangunan daerah. Perkembangan tersebut disampaikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dalam rilis perkembangan APBN Regional Maluku Utara edisi April 2026.
Dari sisi ekonomi regional, Maluku Utara masih mencatat pertumbuhan yang tinggi. Pada Triwulan IV Tahun 2025, ekonomi Maluku Utara tumbuh sebesar 29,81 persen (year on year/yoy), jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh industri pengolahan dan aktivitas pertambangan yang mendorong ekspor dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Kondisi makroekonomi daerah juga menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 2,56 persen (yoy) dan masih berada pada rentang sasaran pengendalian inflasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,52, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,59 persen, serta rasio gini tercatat 0,275 yang menunjukkan ketimpangan relatif terjaga. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut masih menghadapi tantangan dari sisi inklusivitas. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 4,44 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 0,44. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor ekstraktif dan industri padat modal masih perlu diikuti penguatan serapan tenaga kerja lokal dan pemerataan manfaat ekonomi.
Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan APBN Regional Maluku Utara hingga Maret 2026 mencapai Rp1,13 triliun atau 18,7 persen dari target dan tumbuh signifikan sebesar 69,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja penerimaan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang mencapai Rp487,71 miliar atau meningkat 251,11 persen (yoy), serta penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp483,27 miliar, tumbuh 143,57 persen (yoy). Sementara itu PBB/BPHTB dan Pajak Lainnya mengalami kontraksi masing-masing sebesar 74,76 persen (yoy) dan 356,90 persen (yoy) yang dipengaruhi penataan kewajiban perpajakan yang terpusat dan terintegrasi, serta reklasifikasi penerimaan dari akun titipan (pajak lainnya) ke akun pajak yang semestinya. Penerimaan dari perdagangan internasional turut memperkuat kinerja fiskal regional. Hingga Maret 2026, penerimaan bea masuk mencapai Rp204,11 miliar. Aktivitas perdagangan luar negeri Maluku Utara masih didominasi komoditas ferronickel sebagai komoditas ekspor utama, sementara impor didominasi belerang hasil endapan dan belerang koloidal. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp106,36 miliar atau tumbuh 19,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian PNBP tersebut berasal dari layanan KPKNL Ternate, antara lain pengelolaan aset BMN, piutang negara, dan layanan lelang.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara hingga Maret 2026 mencapai Rp3,28 triliun atau 23,51 persen dari pagu. Secara agregat, belanja mengalami kontraksi sebesar 7,60 persen (yoy), terutama dipengaruhi perlambatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, Belanja Pemerintah Pusat tetap menunjukkan kinerja positif. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp908,79 miliar atau 17,41 persen dari pagu dan tumbuh 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong peningkatan belanja modal sebesar 205,85 persen dan belanja barang sebesar 16,97 persen. Belanja gaji dan tunjangan masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp467,96 miliar atau sekitar 51,49 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat, diikuti belanja honorarium dan tunjangan khusus sebesar Rp159,40 miliar serta belanja barang operasional sebesar Rp113,08 miliar. Dari sisi penyerapan anggaran, beberapa kementerian/lembaga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Badan SAR Nasional, Badan Pengawas Pemilu, dan Kejaksaan RI tercatat sebagai satuan kerja dengan tingkat penyerapan tertinggi. Sementara pada kementerian/lembaga dengan pagu terbesar, realisasi belanja masih terus didorong agar pelaksanaan program pembangunan berjalan semakin optimal.
Pada tingkat daerah, realisasi APBD konsolidasi Maluku Utara hingga Maret 2026 menunjukkan bahwa dana transfer pusat masih menjadi penopang utama fiskal daerah. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,85 triliun atau 23,70 persen dari target, dengan kontribusi Transfer ke Daerah mencapai 83,16 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,49 persen. PAD menunjukkan perkembangan positif, terutama ditopang peningkatan penerimaan pajak daerah. Kondisi ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk secara bertahap memperkuat tingkat kemandirian fiskalnya. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,68 triliun atau 13,12 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan 12,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh kenaikan belanja tak terduga dan belanja operasi. Sementara belanja modal masih berada di bawah capaian periode yang sama tahun lalu. Besarnya transfer yang telah diterima daerah perlu diimbangi percepatan realisasi belanja yang lebih produktif dan berkualitas agar manfaat fiskal dapat lebih cepat dirasakan masyarakat. Optimalisasi belanja infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta program pemberdayaan ekonomi lokal menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan daerah.
Sebagai bagian dari isu tematik regional, implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku Utara mengalami tantangan yang cukup dinamis. KUR adalah salah satu program prioritas pemerintah dalam kerangka Pembangunan MenengahJangka Panjang (RPJMN) 2025 – 2029 yang berfokus kepada peningkatan produktivitas UMKM. Melalui Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh DJPb, Sebagian besar penerima KUR cukup puas terhadap program ini. Namun dalam impelementasinya di Maluku Utara Penyaluran KUR mengalami tantangan terkait dengan aksesibilitas dan demografi penyaluran yang terfokus hanya kepada pusat kota, kurang aware-nya calon debitur terhadap skor kredit individu serta belum merata di sektor-sektor strategis.
Ke depan, sinergi antara APBN, APBD, dan penguatan ekonomi lokal diharapkan dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Maluku Utara agar semakin inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.
