Menjaga Dapur tetap Mengepul: Di Balik Layar Pengendalian Inflasi Nusa Tenggara Timur
Oleh : Kondrado K. Thomas dan Artika Taryani (Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II)
Di Nusa Tenggara Timur, kalender tidak hanya berfungsi menandai hari libur. Ia adalah “alarm” untuk melihat tren pergerakan harga. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), denyut pasar berdegup kencang. Dapur-dapur rumah tangga lebih sibuk, dan arus barang dari pelabuhan hingga pulau-pulau terluar bekerja dua kali lebih keras. Di balik keramaian itu, Nusa Tenggara Timur menyimpan tantangan yang tak selalu tampak di permukaan: produktivitas pertanian yang belum merata, ongkos logistik antarpulau yang tinggi, serta cuaca yang sewaktu-waktu bisa mengubah hasil panen menjadi ketidakpastian. Kombinasi tekanan musiman dan persoalan struktural inilah yang membuat inflasi di Nusa Tenggara Timur harus dikelola dengan kewaspadaan tinggi.
Tren inflasi menjadi peringatan dini. Jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat tergerus. Namun, jika inflasi terlalu rendah (atau deflasi), kondisi ini merupakan early warning bagi ekonomi yang lesu atau produksi yang tidak terserap.
Sepanjang tahun 2025, inflasi di Nusa Tenggara Timur bergerak fluktuatif terkendali di rentang -0,06% hingga 3,03%. Komoditas yang konsisten menjadi pendorong tekanan harga antara lain beras, bawang merah, cabai, serta tarif listrik. Tahun 2025 ditutup dengan inflasi tahunan sebesar 2,39%, yang membuktikan bahwa di tengah lonjakan permintaan akhir tahun, bantalan ekonomi bekerja dengan baik.
Kestabilan harga ini lahir dari ruang-ruang diskusi tematik yang bernaung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). High-Level Meeting TPID tidak hanya melibatkan Pemerintah Daerah, tetapi hadir pula Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, otoritas perhubungan, dan para distributor besar.
Dalam forum inilah Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil peran strategis sebagai regional chief economist dan financial advisor, yang hadir membawa data fiskal, memastikan setiap rupiah belanja pemerintah benar-benar "menyentuh" sasaran masalah inflasi.
Strategi 4K: Ketika Anggaran menjadi Aksi Nyata
TPID Nusa Tenggara Timur menggunakan strategi bernama: 4K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Keempatnya bukan sekadar slogan, melainkan pilar intervensi yang berjalan sepanjang tahun, memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, dan menyasar akar tekanan inflasi dari hulu ke hilir. Pada 2025, alokasi belanja pengendalian inflasi mencapai Rp787,31 miliar, dengan realisasi 98,67% atau Rp776,83 miliar. Belanja tersebut tersebar di berbagai K/L, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, BPS, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Mari kita bedah bagaimana dana itu bekerja:
- Ketersediaan Pasokan, merupakan intervensi dengan porsi terbesar. Realisasi mencapai Rp548,99 miliar (99,25%). Anggaran ini digunakan untuk penguatan cadangan pangan dan modernisasi pertanian. Tujuannya sederhana: memastikan stok beras, cabai, dan bawang tetap ada meski panen menghadapi tantangan cuaca.
- Keterjangkauan Harga, menjaga dompet mama-mama di pasar agar tidak menjerit. Dana sekitar Rp0,128 miliar dikucurkan untuk subsidi harga dan operasi pasar murah, memastikan komoditas strategis tetap bisa dibeli.
- Kelancaran Distribusi, Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan, di mana harga sering ditentukan oleh ongkos angkut. Pemerintah mengintervensi dengan realisasi anggaran Rp232,41 miliar. Dana ini membiayai subsidi transportasi dan optimalisasi simpul logistik seperti di Terminal Petikemas Tenau, Kupang.
- Komunikasi Efektif, intervensi yang sering dianggap pelengkap, tapi vital untuk mencegah panic buying. Dengan realisasi anggaran 76,19%, pemerintah gencar melakukan edukasi belanja bijak agar ekspektasi masyarakat tetap terkendali.
TREFA di Garda Depan: Mengawal Belanja agar Tepat Sasaran
Kanwil DJPb Nusa Tenggara Timur hadir sebagai treasurer, regional economist, dan financial advisor, melakukan analisis fiskal, memetakan belanja yang relevan dengan pengendalian inflasi, serta mendorong efektivitas penggunaan anggaran pusat dan daerah.
Misalnya, saat data menunjukkan harga beras mulai "menggeliat", DJPb memastikan anggaran ketahanan pangan segera dieksekusi. Jika respons terlambat, stok atau distribusi tersendat, kenaikan harga akan menjalar cepat. Di sinilah data dari hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) dan forum ALCo menjadi kompas bagi TPID untuk mengambil keputusan.
Menatap 2026: Sinergi yang Berkelanjutan
Di awal tahun 2026 ini, telah dilaksanakan pertemuan TPID dengan mengusung tema: “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi Nusa Tenggara Timur yang Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan.” Dukungan fiskal terus berlanjut, dengan alokasi pagu awal sebesar Rp762,38 miliar yang tersebar di 55 satuan kerja untuk 179 kegiatan. Lima besar kegiatan (berdasarkan jumlah kegiatan) mencakup diseminasi informasi statistik (46 kegiatan), operasi/pemeliharaan sarpras SDA dan penanggulangan darurat bencana (26), statistik harga (19), konektivitas transportasi udara (13), serta perakitan dan modernisasi pertanian (11). Adapun realisasi hingga akhir Januari 2026 tercatat Rp16,33 miliar (2,14%).
Menjaga Inflasi, Menjaga Nafas Ekonomi
Pengalaman NTT pada 2025 hingga awal 2026 memperlihatkan bahwa inflasi yang terkendali tidak lahir dari satu kebijakan tunggal. Ia adalah hasil dari orkestrasi yang rumit namun harmonis, data yang akurat, respons yang cepat, dan belanja negara yang tepat. Di sinilah DJPb hadir, memastikan APBN tidak hanya menjadi deretan angka, tetapi menjadi solusi nyata yang menjaga stabilitas harga dan daya beli yang dirasakan warga.
