KETERANGAN PERS
Kitong Pu APBN s.d. 31 Desember 2024

Perekonomian Indonesia tumbuh kuat di tengah stagnansi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan III-2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Lingkungan global masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian, antara lain berasal dari kebijakan moneter global yang masih divergen, eskalasi geopolitik di Ukraina, Timur Tengah, dan Laut Cina Selatan, potensi perang dagang, dan instabililtas politik di berbagai negara. Inflasi domestik tetap terjaga didukung oleh harga pangan yang terkendali. Tingkat inflasi Indonesia pada Desember 2024 terjaga dalam sasaran sebesar 1,57% (yoy), relatif lebih rendah dari negara-negara lain (misalnya, Eropa 2,4%, Filipina 2,9%). Indikator konsumsi masih kuat, meski kinerja sektor manufaktur tertahan. Pada triwulan IV-2024, kinerja APBN solid di tengah ketidakpastian global, dengan tetap menciptakan fundamental ekonomi yang solid untuk memasuki 2025. APBN sehat dengan defisit terjaga 2,29% PDB menjadi fondasi untuk transisi pemerintahan yang efektif.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, pada tataran Regional Papua Barat (Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya) menunjukkan hal yang serupa yaitu pada indikator: Laju ekonomi triwulan III-2024 tumbuh signifikan sebesar 19,56% (yoy); Tingkat inflasi bulan Desember di Provinsi Papua Barat sebesar -0,34% (mtm) dan 2,53% (yoy), dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 0,11% (mtm) dan 1,87% (yoy). Perekonomian Regional Papua Barat triwulan III-2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp29.560,89 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp19.380,24 miliar. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,87 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 46,15 persen. Inflasi y-on-y di Provinsi Papua Barat terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,33 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,85 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,24 persen. Sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya, Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,44 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,51 persen; kelompok transportasi sebesar 2,42 persen;  kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,63 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,44 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,26 persen.

Belanja APBN tumbuh kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Realissi belanja negara pada tahun 2024 (data sementara) telah mencapai Rp.3.350,3 triliun, tumbuh 7,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja negara tahun 2024 secara umum lebih merata dibanding tahun 2023, dan tidak menumpuk pada kuartal IV-2024. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.842,5 triliun, selaras dengan penguatan ekonomi. Defisit tahun 2024 tetap terkendali dalam batas aman yang mampu ditekan lebih rendah dibanding dengan target APBN sebesar -2,70% PDB.

Realisasi Pendapatan Negara dalam APBN Regional Papua Barat sampai dengan bulan Desember 2024 telah mencapai Rp.3.51 triliun atau 106,91%, melampaui target penerimaan. Realisasi pendapatan terbesar berasal dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.98 triliun atau 100,30% dari target. Penerimaan perpajakan didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1,52 triliun dan Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp.1,24 triliun. Pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.509,65 miliar atau 164% dari target, didominasi oleh penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp.430,02 miliar. Adapun PNBP Badan Layanan Umum mencatat realisasi sebesar Rp.79,63 miliar atau 94,84% dari target. Terlampauinya target penerimaan negara tersebut selaras dengan penguatan aktivitas ekonomi di Regional Papua Barat.

Sampai dengan bulan Desember 2024, Realisasi Belanja ABPN di Regional Papua Barat mencapai Rp.28,44 triliun atau 94,68% dari pagu anggaran (data sementara), turun 13,63% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.8,84 triliun, dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp.19,66 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai Rp.2,84 triliun, Belanja Barang Rp.3,97 triliun, Belanja Modal Rp.2,01 triliun, Bantuan Sosial Rp.8,44 miliar, dan Belanja Lainnya Rp.14,86 miliar.

Realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya s.d 31 Desember 2024 mencapai Rp.19,66 triliun atau 97,96% dari target, turun signifikan 19,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi adanya kontraksi pada hampir seluruh realisasi jenis penyaluran TKD tahun 2024 dibanding tahun 2023.  Sampai dengan Desember 2024, Realisasi TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp.4,01 triliun atau 99,39%; Dana Alokasi Umum Rp.8,11 triliun atau 98,08%, Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) Rp.1,39 triliun atau 87,40%, DAK Non Fisik Rp.1,05 triliun atau 97,89%, Dana Otonomi Khusus Rp.3,62 triliun atau 100%, Dana Desa Rp.1,44 triliun, dan Dana Insentif Fiskal Rp.42,82 miliar atau 93,83%.

Realisasi Belanja di Bidang Ketahanan Pangan pada APBN 2024 Regional Papua Barat mencapai Rp.534,32 miliar atau 95,56% dari alokasi, selaras dengan  peningkatan angka Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 Regional Papua Barat. Belanja dalam rangka ketahanan pangan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) program ketahanan pangan yang sejalan dengan aspek dan indikator ketahanan pangan. Realisasi belanja ketahanan pangan ini terbagi pada realisasi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp.323,05 miliar atau 97,90% dari target, dan TKD DAK Fisik (jalan, irigasi, pertanian, kelautan) dan Non Fisik sebesar Rp.210,37 miliar.

Pada tahun anggaran 2025, Regional Papua Barat mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp.27,42 triliun, terdiri dari Provinsi Papua Barat sebesar Rp.16,60 triliun dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 10,82 triliun. Alokasi ini turun 4,21% untuk Regional Papua Barat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah di Provinsi Papua Barat teralokasi masing-masing Rp.11,77 triliun. Sementara itu di Provinsi Papua Barat Daya teralokasi masing-masing Rp.2,29 triliun dan Rp.8,53 triliun. Dominannya alokasi belanja Transfer ke Daerah mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di Regional Papua Barat.

Sebagai Kesimpulan, hingga 31 Desember 2024 kinerja APBN, baik Nasional dan di Regional Papua Barat tetap on-track dan kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Realisasi penerimaan dan belanja terkendali, disertai realisasi Penerimaan Negara yang mampu melampaui target. Sementara itu, proyeksi perekonomian global masih melemah dipengaruhi faktor geopolitik, iklim, dampak kebijakan politik pasca pemilihan presiden Amerika Serikat, dan harga komoditas. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik di Kuartal 4 2024 tetap terjaga kuat, a.l. didukung konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang terkendali. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas Pemerintahan baru. Kinerja APBN di penghujung 2024 menjadi pondasi kuat untuk APBN 2025.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: kanwildjpbn.papuabarat@gmail