✨ Terima Kasih Masyarakat Papua Barat, Kitong Sehati! ✨

Berdasarkan hasil Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat meraih predikat “Sangat Baik” dengan nilai 4,86 dari skala 5.🌟 Hasil Indeks ini menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya serta menjadi capaian tertinggi Kanwil DJPb Papua Barat sampai dengan triwulan IV TA 2025. Capaian ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami dan motivasi untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja.

Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kolaborasi dari seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra kerja. Kami akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan, berinovasi, dan memperkuat sinergi untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang semakin akuntabel dan transparan.

Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang lebih baik untuk Papua Barat Maju, Sejahtera, Setara, dan Melayani. 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat terus menunjukkan komitmennya dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK Menuju WBBM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai rencana kergiatan yang telah disusun dengan berpedoman dengan Peraturan Menpan RB nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM diInstansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan nomor 395/KM.1/2024 Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan melibatkan seluruh pejabat dan pegawai. Rencana kerja pembangunan ZI juga telah disusun serta disosialisasikan kepada seluruh anggota tim melalui rapat kerja sebagai langkah awal penguatan komitmen bersama.

Melalui pembaruan struktur tim, peningkatan keterlibatan seluruh pegawai, serta penguatan program kerja, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Menolak gratifikasi bukan hanya soal aturan, tetapi tentang menjaga kepercayaan dan memastikan setiap keputusan tetap profesional dan bebas dari konflik kepentingan

Menjelang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idulfitri 1447 H, seluruh Pejabat dan Pegawai Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk menolak dan melaporkan atas pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan peraturan yang berlaku/ kode etik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan/atau penerimaan yang tidak patut/ tidak wajar.

Kami menghimbau seluruh mitra kerja untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tidak melakukan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat atas pelayanan yang kami berikan.

Apabila mengetahui adanya pejabat/ pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat yang menerima dan/atau meminta gratifikasi atau melakukan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik, agar disampaikan melalui saluran pengaduan wise.kemenkeu.go.id,atau pengaduandjpb.kemenkeu.go.id

Manokwari, Selasa 10 Maret 2026

Pelantikan Pejabat Administrator dilaksanakan secara serentak dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, 8 Pejabat Administrator dari Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat turut dilantik untuk mengemban amanah baru, yaitu:

- Luxman Efendy sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) A2 Bima.

- Bernand Situmorang sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Balige.

- Satriyo Budi sebagai Kepala Subdirektorat Setelman, Akuntansi, dan Pelaporan Pegelolaan Kas di Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara.

- Amoeng Priyo S.P sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Manna.

- Agus Setiawan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Ende.

- Kurniawan Santoso sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJPb Provinsi Maluku.

- Gandung Triyasmoko sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Tanjung Selor.

- Samsudin sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Pelaihari.

Kami mengucapkan Selamat dan Sukses kepada para Pejabat Administrator yang telah dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang semakin baik.

Manokwari, 09 Maret 2026

Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini menjadi forum bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan, saran, serta pandangan terhadap rancangan awal RKPD sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.

Dalam forum ini dibahas berbagai isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah guna memastikan program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Kehadiran Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Biak | 5–7 Maret 2026

Kanwil DJPb Papua Barat Terus Memperkuat Komitmen dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Papua.

Melalui diskusi internal Pokja, pemaparan tata kelola interoperabilitas SIPPP, SIPD, dan SIKD untuk penyaluran Dana Otsus Papua, sinkronisasi RAPPP dengan RPJMD Pemda, serta pembahasan dan penandatanganan Kontrak Kinerja 2026, diharapkan tercipta perencanaan yang lebih selaras, akuntabel, dan berdampak.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya bersama mendorong pembangunan Papua yang lebih maju dan berkelanjutan.

Manokwari, 3 Maret 2026

High Level Meeting TPID Papua Barat

Kanwil DJPb Papua Barat turut berpartisipasi dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat bersama Bank Indonesia, BPS, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan.

Forum ini membahas perkembangan inflasi terkini, pemantauan harga melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH), serta langkah strategis menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Koordinasi penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan pemantauan komoditas strategis menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kanwil DJPb Papua Barat juga terus mengawal efektivitas belanja APBN yang mendukung pengendalian inflasi, sehingga sinergi fiskal pusat dan daerah dapat memberikan dampak nyata bagi stabilitas ekonomi regional.

Bersama, kita jaga stabilitas harga dan ketahanan ekonomi Papua Barat.

KETERANGAN PERS
“Kitong Pu APBN” s.d. 31 Januari 2026

Di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, perekonomian nasional tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,39% (yoy) dengan inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,92% (yoy). Stabilitas ekonomi tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta kebijakan fiskal dan moneter yang responsif dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Nilai tukar Rupiah relatif stabil di kisaran Rp16.475/USD pada akhir tahun 2025, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun juga menunjukkan tren penurunan hingga sekitar 6,01% (eop) yang mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Dalam konteks tersebut, APBN terus berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, perekonomian di Regional Papua Barat juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Hingga triwulan IV tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tercatat 4,73% (yoy) dengan nilai PDRB sebesar Rp81,81 triliun (ADHB), sementara Provinsi Papua Barat Daya tumbuh 4,09% (yoy) dengan PDRB sebesar Rp39,22 triliun (ADHB). Pertumbuhan tersebut didukung oleh aktivitas pada beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian. Pada awal tahun 2026, stabilitas ekonomi regional juga tercermin dari tingkat inflasi yang tetap terkendali pada Januari 2026 yaitu 5,02% (yoy) di Papua Barat dan 3,75% (yoy) di Papua Barat Daya, sementara Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan menunjukkan kecenderungan positif meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, sejumlah indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan dan rasio gini masih memerlukan perhatian lebih lanjut guna mendorong pemerataan pembangunan yang lebih inklusif.

Dalam konteks fiskal regional, APBN tetap memainkan peran strategis sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pembangunan daerah. Hingga 31 Januari 2026, realisasi Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp146,4 miliar atau 5,3% dari target, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp114,9 miliar dan PNBP sebesar Rp31,5 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan didominasi oleh PPN dan PPnBM sebesar Rp77,48 miliar (56,62%) serta PPh Non Migas sebesar Rp55,38 miliar (40,47%), yang mencerminkan aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan, khususnya komoditas kopi, kayu hutan, dan semen. Sementara itu, realisasi PNBP sebagian besar berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp22,8 miliar serta kontribusi dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp8,7 miliar.

Di sisi belanja, hingga akhir Januari 2026 Belanja Negara di Regional Papua Barat telah terealisasi sebesar Rp1,49 triliun atau 6,7% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp305,9 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,19 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga pada awal tahun didominasi oleh belanja pegawai (gaji dan tunjangan) sebesar Rp249,8 miliar, sementara secara fungsi alokasi belanja terbesar berada pada fungsi pelayanan umum dengan pagu mencapai Rp16,11 triliun, dimana hingga Januari telah terealisasi Rp1,21 triliun atau sekitar 7,5%.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp1,19 triliun atau 7,6% dari pagu, yang sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp896 miliar, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp176,9 miliar serta Dana Bagi Hasil sebesar Rp120,6 miliar. Beberapa komponen TKD seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa masih belum tersalurkan pada awal tahun karena pemerintah daerah masih dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen seperti RAP Otsus serta penetapan APBD. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses administrasi agar penyaluran dana transfer dapat segera dilakukan dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Di sisi fiskal daerah, realisasi APBD Regional Papua Barat hingga 31 Januari 2026 menunjukkan bahwa pendapatan daerah mencapai Rp1,11 triliun atau sekitar 4,99% dari target, sedangkan belanja daerah terealisasi Rp309,15 miliar atau 1,35% dari pagu. Struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat yang mencapai sekitar 93,19% dari total pendapatan daerah, yang menunjukkan pentingnya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik.

Selain melalui belanja pemerintah, dukungan fiskal terhadap perekonomian daerah juga dilakukan melalui program pembiayaan bagi UMKM. Hingga Januari 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Regional Papua Barat mencapai Rp46,92 miliar kepada 841 debitur, dengan penyaluran terbesar berada di Kota Sorong sebesar Rp13,13 miliar. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang paling dominan dalam pemanfaatan KUR dengan nilai mencapai Rp24,44 miliar atau 52,10% dari total penyaluran, menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga telah mencapai Rp656,7 juta kepada 86 debitur, yang diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

Secara keseluruhan, kinerja APBN di Regional Papua Barat pada awal tahun 2026 menunjukkan kondisi yang tetap solid, kredibel, dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Pendapatan negara mencapai Rp146,4 miliar, sementara belanja negara sebesar Rp1,49 triliun, dengan fokus utama pada Transfer ke Daerah sebesar Rp1,19 triliun untuk mendukung layanan publik dan pembangunan daerah. Sinergi antara APBN dan APBD diharapkan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong percepatan realisasi belanja yang berkualitas, penguatan pengelolaan fiskal daerah, serta optimalisasi berbagai program perlindungan sosial dan pembiayaan UMKM agar manfaat APBN semakin dirasakan oleh masyarakat. Dengan pengelolaan fiskal yang pruden dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, APBN diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Regional Papua Barat.

Kitong Pu APBN, Kitong Jaga, Kitong Bangkit — Dari Papua Barat untuk Indonesia Maju!