KETERANGAN PERS
“Kitong Pu APBN” s.d. 30 Juni 2026
Manokwari, 3 Juli 2026
Di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,61 persen (year on year/yoy), didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta akselerasi belanja pemerintah. Di sisi lain, inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (yoy) dan masih berada pada level yang terkendali sehingga mampu menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting bagi APBN untuk terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya tahan nasional, serta mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
Sejalan dengan kondisi nasional, kinerja ekonomi Regional Papua Barat tetap menunjukkan tren yang positif pada Triwulan I Tahun 2026. Provinsi Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64 persen (yoy) dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp21.100,6 miliar atas dasar harga berlaku (ADHB) atau Rp13.565,9 miliar atas dasar harga konstan (ADHK). Sementara itu, Provinsi Papua Barat Daya tumbuh sebesar 4,16 persen (yoy) dengan nilai PDRB mencapai Rp10.126,1 miliar (ADHB) atau Rp6.622,3 miliar (ADHK). Seluruh lapangan usaha di kedua provinsi masih mengalami pertumbuhan positif dengan sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan menjadi penggerak utama di Provinsi Papua Barat, sedangkan Industri Pengolahan dan Konstruksi menjadi sektor utama di Provinsi Papua Barat Daya. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah masih menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional yang mencerminkan peran APBN dan APBD dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih memerlukan penguatan kebijakan yang berkelanjutan. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 4,10 persen di Papua Barat, sekaligus merupakan capaian terendah dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 juga terus meningkat menjadi 68,48 di Papua Barat dan 70,55 di Papua Barat Daya, di mana Papua Barat Daya telah masuk dalam kategori tinggi. Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi, yaitu sebesar 19,58 persen di Papua Barat dan 17,50 persen di Papua Barat Daya sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang semakin inklusif. Inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 6,99 persen (yoy) di Papua Barat dan 5,14 persen (yoy) di Papua Barat Daya, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh kelompok transportasi. Sementara itu, neraca perdagangan Regional Papua Barat hingga Juni 2026 masih membukukan surplus sebesar US$1,21 miliar meskipun secara kumulatif mengalami kontraksi sebesar 27,1 persen (yoy), sehingga penguatan daya saing ekspor dan diversifikasi ekonomi tetap menjadi perhatian pemerintah.
Hingga 30 Juni 2026, kinerja pelaksanaan APBN di Regional Papua Barat yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya terus menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1,02 triliun atau 36,6 persen dari target penerimaan. Kinerja tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp695,8 miliar atau 29,1 persen dari target yang tumbuh sebesar 30,8 persen (yoy), didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui implementasi Coretax, meningkatnya setoran wajib pajak instansi pemerintah, serta pertumbuhan aktivitas pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp323,8 miliar atau 82,2 persen dari target dan tumbuh sebesar 53,2 persen (yoy). PNBP didominasi oleh PNBP lainnya sebesar Rp271,3 miliar atau telah melampaui target tahunan, yang menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan penerimaan negara di Regional Papua Barat.
Dari sisi belanja negara, realisasi hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp10,66 triliun atau 45,4 persen dari total pagu anggaran. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp3,58 triliun atau 50,9 persen dari pagu, meningkat 33,9 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp2,05 triliun atau 62,3 persen dari pagu, sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik di Regional Papua Barat. Selain itu, Belanja Barang telah terealisasi sebesar Rp1,01 triliun atau 39,3 persen dari pagu, sedangkan Belanja Modal mencapai Rp514,7 miliar atau 44,4 persen dari pagu. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, meskipun masih terdapat ruang percepatan terutama melalui penyelesaian blokir anggaran dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan satuan kerja.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp7,08 triliun atau 43,1 persen dari pagu, tumbuh 20,6 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penyaluran TKD masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,58 triliun, diikuti Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,80 triliun, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp695,9 miliar, Dana Transfer Khusus sebesar Rp679,3 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp324,0 miliar. Percepatan penyaluran TKD tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah guna menjaga kesinambungan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Regional Papua Barat.
Selain mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, APBN juga terus diarahkan untuk membiayai berbagai fungsi pelayanan publik. Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja terbesar masih berada pada fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp7,29 triliun atau 43,1 persen dari pagu. Selanjutnya diikuti fungsi Ekonomi sebesar Rp943,5 miliar atau 44,7 persen, fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp818,2 miliar atau 49,6 persen, serta fungsi Pertahanan sebesar Rp1,09 triliun atau telah mencapai 70,0 persen dari pagu. Di bidang pendidikan, realisasi belanja mencapai Rp272,2 miliar atau 41,9 persen, sedangkan pada fungsi kesehatan telah terealisasi sebesar Rp41,1 miliar atau 47,5 persen dari pagu. Alokasi belanja tersebut menunjukkan bahwa APBN tetap diarahkan untuk menjaga kualitas layanan dasar, memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah daerah di Regional Papua Barat juga terus mengoptimalkan pengelolaan APBD sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hingga 30 Juni 2026, realisasi pendapatan daerah secara konsolidasi mencapai Rp6,49 triliun atau 32,38 persen dari target, tumbuh 36,3 persen (year on year/yoy). Pendapatan tersebut masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar Rp6,10 triliun atau sekitar 94,03 persen dari total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp379,71 miliar atau 20,68 persen dari target. Dari sisi belanja, APBD telah terealisasi sebesar Rp5,13 triliun atau 25,29 persen dari pagu dengan pertumbuhan 35,0 persen (yoy). Meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Regional Papua Barat masih berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, sehingga optimalisasi PAD serta percepatan belanja produktif tetap menjadi agenda penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Regional Papua Barat sampai dengan 30 Juni 2026 tetap menunjukkan kinerja yang solid, efektif, dan kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Pendapatan negara yang telah mencapai Rp1,02 triliun, percepatan realisasi belanja negara sebesar Rp10,66 triliun, serta penyaluran Transfer ke Daerah sebesar Rp7,08 triliun menunjukkan bahwa APBN terus bekerja secara optimal sebagai shock absorber sekaligus instrumen pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di Regional Papua Barat. Ke depan, sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan fiskal, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua.
Kitong Pu APBN, Kitong Jaga, Kitong Bangkit — Dari Papua Barat untuk Indonesia Maju
