[LAPORAN PROYEK DUTA TRANSFORMASI KANWIL DJPB PAPUA BARAT]

🚀 Digipay Papua Barat Terbang Tinggi! 📈✨
Dari 26,83% melesat ke 124,33% hanya dalam 3 bulan! 🔥
Inilah bukti nyata keberhasilan proyek duta transformasi untuk mendukung *Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan* dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan negara melalui Digipay.

Melalui kolaborasi dan kerja keras Duta Transformasi Kanwil DJPb Papua Barat, digitalisasi belanja pemerintah terus dipercepat agar semakin mudah, transparan, dan akuntabel 💻💡

🌟 Capaian Membanggakan:
✅ 11 kegiatan edukasi & pendampingan
✅ 90 petugas satuan kerja teredukasi
✅ Transaksi DigiPay melonjak & vendor lokal bertambah (123 ➡️ 143)
✅ KPPN Fakfak meraih Juara I Optimalisasi CMS 🏆

Transformasi digital bukan sekadar jargon, tetapi aksi nyata Kementerian Keuangan untuk menghadirkan layanan perbendaharaan yang modern, efisien, dan berdampak langsung bagi satuan kerja, vendor, dan masyarakat 🌱✨

Bersama DigiPay, Papua Barat melangkah lebih cepat menuju pengelolaan keuangan negara yang maju, inklusif, dan berkelanjutan 🎯💰

KETERANGAN PERS
“Kitong Pu APBN” s.d. 30 November 2025

Prospek ekonomi global tetap resilien, di tengah pasang surut tensi dagang AS dan Tiongkok. Aktivitas ekonomi Indonesia membaik sejalan dengan optimisme masyarakat. Realisasi indikator ekonomi makro hingga November 2025 masih sejalan dengan asumsi APBN. Di tengah lanskap global yang masih dipenuhi ketidakpastian, Indonesia menutup triwulan III-2025 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% (yoy). Capaian ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan konsumsi pemerintah yang meningkat. Kinerja ekspor yang solid dan investasi yang resilien membantu menjaga momentum pertumbuhan. Inflasi Oktober tetap stabil menopang daya beli masyarakat dengan IHK 2,72% (yoy). Nilai tukar Rupiah terjaga di Rp16.465/USD (ytd) hingga 17 Desember 2025, dan relatif moderat dibandingkan peers. Yield SBN 10 tahun konsisten menurun hingga berada di level 6,71% (ytd) atau ke level 6,12% (eop) per 17 Desember 2025, didukung sentimen positif investor dan ketahanan pasar domestik, menunjukkan penurunan cost of funds yang signifikan. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga akhir November 2025 tercatat USD67,95 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar USD82, memberi ruang bagi efisiensi subsidi energi. Sementara lifting minyak dan gas masih di bawah asumsi APBN, masing-masing mencapai 599,3 ribu barel per hari dan 951,7 ribu barel setara minyak per hari.

APBN terus memainkan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus melindungi masyarakat, dengan posisi defisit yang tetap terjaga. Pendapatan Negara hingga 30 November 2025 mencapai Rp2.351,5 triliun, dipengaruhi moderasi penerimaan perpajakan dan tekanan pada harga komoditas. Belanja Negara terealisasi Rp2.911,8 triliun, dan terus dioptimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat melalui subsidi, bansos, dan program prioritas. APBN mencatat defisit sebesar Rp560,3 triliun (2,35% PDB) dengan keseimbangan primer negatif Rp82,2 triliun. Pembiayaan anggaran mencapai Rp573,5 triliun, dikelola secara hati-hati melalui bauran pembiayaan utang yang terkendali dan pemanfaatan pembiayaan nonutang yang semakin produktif.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, ekonomi regional Papua Barat secara umum menunjukkan momentum yang stabil. Pada triwulan III-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat terkoreksi -0,13% yoy dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 4,03% yoy. Perekonomian Provinsi Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan III-2025 (yoy) mencapai Rp20.391 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp13.140,8 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Transportasi dan Pergudangan, dan dari sisi pengeluaran adalah komponen Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, perekonomian Provinsi Papua Barat Daya di periode yang sama berdasarkan besaran PDRB ADHB tercatat Rp9.829,31 miliar dan ADHK mencapai Rp6.472,95 miliar, dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada komponen Transportasi dan Pergudangan, dan dari sisi produksi pada komponen Konsumsi LNPRT. Inflasi relatif terkendali terjadi pada bulan November 2025 di kedua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, masing-masing sebesar 1,33% (yoy), 0,65% (mtm), 0,98% (ytd) dan 1,38% (yoy), -0,02% (mtm), 1,50% (ytd), seiring dengan makin membaiknya daya beli.

Dengan pelaksanaan anggaran yang efisien, terkendali, dan terarah, APBN regional Papua Barat tetap menjadi instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hingga 30 November 2025, realisasi Pendapatan Negara regional mencapai Rp1,75 triliun atau 59,4% dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1,36 triliun atau 52,6% dan PNBP Rp385,7 miliar atau telah memenuhi target sebesar 108,4%. Sementara itu, Belanja Negara telah mencapai Rp21,38 triliun atau 80,8% dari alokasi, dengan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,99 triliun (75,9%) dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp15,38 triliun (82,9%).  Realisasi TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp3,67 triliun (78,8%), Dana Alokasi Umum Rp6,84 triliun (91,2%), Dana Alokasi Khusus Rp1,33 triliun (78,1%), Dana Desa Rp939 miliar (68,2%), Insentif Fiskal Rp32,9 miliar (89,7%), serta Dana Otonomi Khusus Rp2,55 triliun (78,3%). Besarnya kontribusi TKD yang mencapai 92,03% terhadap pendapatan APBD menunjukkan kuatnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menurunkan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Secara tematik, alokasi belanja APBN di Papua Barat tahun 2025 masih berfokus pada pembangunan infrastruktur serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja tematik hingga November 2025 meliputi infrastruktur Rp1,26 triliun atau 63,03%; kesehatan Rp86,47 miliar atau 64,26%; pendidikan Rp313 miliar atau 66,30%; penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp10,34 miliar atau 88,80%; penanganan stunting Rp1,13 miliar atau 43,79%; serta pengendalian inflasi Rp141,42 miliar atau 69,15%. Ke depan, pemerintah terus mendorong percepatan realisasi belanja secara berkualitas agar manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan konektivitas wilayah, layanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan upaya penurunan kemiskinan serta stunting.

Secara keseluruhan, perekonomian nasional hingga akhir November 2025 berada dalam kondisi yang solid dan terkendali, dengan indikator utama yang bergerak sesuai asumsi APBN dan didukung ketahanan konsumsi domestik, stabilitas harga, serta kepercayaan pasar yang tetap terjaga. APBN terus berperan sebagai instrumen utama stabilisasi dan perlindungan ekonomi melalui belanja yang produktif dan terarah, termasuk penguatan subsidi, jaring pengaman sosial, serta dukungan fiskal untuk percepatan pembangunan daerah. Pada tingkat regional Papua Barat, kinerja fiskal menunjukkan peran signifikan dengan kontribusi besar Transfer ke Daerah sebagai pendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik. Ke depan, optimalisasi realisasi anggaran perlu terus dipercepat agar manfaat APBN semakin nyata dirasakan oleh masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing, menurunkan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kitong Pu APBN, Kitong Jaga, Kitong Bangkit — Dari Papua Barat untuk Indonesia Maju!

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

📊 Koordinasi Fiskal di Kabupaten Pegunungan Arfak

✨ 17 Desember 2025 | Pegunungan Arfak

Kunjungan kerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat ke Kabupaten Pegunungan Arfak disambut hangat oleh Bapak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pegunungan Arfak. Pertemuan strategis ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi fiskal, khususnya dalam mengawal penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Fokus utama pembahasan diarahkan pada akselerasi penyampaian dokumen persyaratan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan penggunaan Dana Desa agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung, mengingat peran vital dana tersebut dalam menggerakkan ekonomi lokal di Pegunungan Arfak.

Selain membahas dana transfer, dalam koordinasi bersama Bapak Sekda, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi logistik melalui pengawalan ongkos angkut beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat kondisi geografis Pegunungan Arfak yang memiliki tantangan medan cukup berat, kepastian anggaran dan ketepatan distribusi ongkos angkut ini menjadi sangat vital. Hal ini merupakan komitmen bersama antara Kanwil DJPb dan Pemerintah Kabupaten Arfak untuk menjaga kesejahteraan pegawai serta stabilitas ketersediaan pangan bagi para pengabdi negeri di wilayah Pegunungan.

Menutup rangkaian agenda, Kabupaten Pegunungan Arfak menekankan komitmen penuh dalam persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 unaudited. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan proses rekonsiliasi data dan pelaporan berjalan akuntabel. Melalui pendampingan yang berkelanjutan kepada jajaran Pemkab Pegunungan Arfak, diharapkan kualitas laporan keuangan daerah semakin meningkat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di seluruh Papua Barat.

✨ Terima Kasih Masyarakat Papua Barat, Kitong Sehati! ✨

Berdasarkan hasil Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat meraih predikat “Sangat Baik” dengan nilai 4,85 dari skala 5.🌟 Hasil Indeks ini menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya serta menjadi capaian tertinggi Kanwil DJPb Papua Barat sampai dengan triwulan III TA 2025. Capaian ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami dan motivasi untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja.

Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kolaborasi dari seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra kerja. Kami akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan, berinovasi, dan memperkuat sinergi untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang semakin akuntabel dan transparan.

Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang lebih baik untuk Papua Barat Maju, Sejahtera, Setara, dan Melayani. 💙💛

Momentum ini kembali mengingatkan kita bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas lembaga tertentu, tetapi gerakan bersama seluruh bangsa. HAKORDIA hadir setiap tahun sebagai pengingat bahwa integritas adalah fondasi kemajuan. Melalui semangat transparansi, akuntabilitas, dan budaya kerja yang bersih, kita menegaskan komitmen untuk Indonesia yang lebih jujur dan berkeadilan.

Tahun 2025 menjadi kesempatan bagi kita untuk melangkah lebih berani. Mari memperkuat nilai antikorupsi dalam setiap tindakan kecil maupun besar baik di kantor, di rumah, maupun dalam pelayanan publik. Dengan sinergi dan kesadaran kolektif, kita bangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik curang dan penuh integritas.

Selamat HAKORDIA 2025.
Satukan Aksi, Basmi Korupsi!

📘Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2025

DJPb Papua Barat merilis Kajian Fiskal Regional edisi Triwulan III 2025 yang menghadirkan rangkuman lengkap mengenai kondisi ekonomi regional dan fiskal di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kajian ini memotret perkembangan indikator ekonomi fundamental seperti pertumbuhan PDRB, inflasi, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan Indeks Pembangunan Manusia guna memahami dinamika kesejahteraan masyarakat di wilayah Regional Papua Barat.

Pada sisi fiskal, kajian menelusuri kinerja APBN dan APBD, termasuk tren pendapatan, belanja, komponen penyumbang utama, serta analisis kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah. Di dalamnya juga dibahas pengelolaan kas daerah serta berbagai rekomendasi untuk memperkuat efektivitas belanja publik.

Kajian ini turut dilengkapi analisis tematik yang menyoroti perkembangan implementasi Program Penyaluran MBG serta isu strategis lainnya mengenai perkembangan implementasi Program KDMP di Regional Papua Barat. Melalui kajian analitis ini, DJPb Papua Barat terus berupaya menyediakan data dan insight yang akurat untuk mendukung kolaborasi fiskal pusat dan daerah demi percepatan pembangunan.

Kajian Fiskal Regional Triwulan III tahun 2025 dapat diakses melalui, bit.ly/KFRPapuaBarat

Sosialisasi Antikorupsi Road to HAKORDIA 2025

Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat melaksanakan Sosialisasi Antikorupsi sebagai bagian dari rangkaian Road to HAKORDIA 2025. Kegiatan ini menjadi ruang penguatan integritas dan pengingat bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman bagi masa depan, kesempatan, dan kepercayaan publik.

Acara dibuka dengan pesan yang menggugah kesadaran:

💬 “Kita berkumpul bukan untuk acara biasa-biasa saja, tetapi untuk sebuah momentum yang mengguncang kesadaran, menguatkan komitmen, dan menggelorakan Kanwil DJPb Papua Barat.
Korupsi merampas masa depan, merusak kesempatan, dan hanya bisa dikalahkan jika kita bergerak serentak.
KAMI TIDAK TAKUT,
KAMI TIDAK TUNDUK,
KAMI LAWAN KORUPSI!”

Kegiatan ini disampaikan oleh tiga Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI):
🔹 Master Maula
🔹 Master Safri
🔹 Master Hafizh
yang menyampaikan materi sesuai bahan presentasi, mulai dari HAKORDIA 2025, perilaku dan jenis korupsi, serta upaya pencegahannya.

Sesi sosialisasi semakin hidup dengan dua permainan edukatif:
🎯 Games Tembak Dorr — melatih fokus dan kerjasama tim.
🎯 Games PAKSI Family 100 — menekankan kecepatan, ketepatan, dan sinergi kelompok.
Melalui pendekatan interaktif ini, nilai antikorupsi disampaikan dengan cara yang dekat, menyenangkan, namun tetap bermakna.

💡 Makna Utama:
- Penguatan budaya integritas di lingkungan Kanwil DJPb Papua Barat.
- Pemahaman bersama bahwa korupsi adalah musuh kolektif yang harus dilawan melalui aksi nyata.
- Penguatan komitmen seluruh pegawai sebagai penjaga keuangan negara.

✨ HAKORDIA 2025 : “SATUKAN AKSI, BASMI KORUPSI”
Bersama melangkah menuju tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Manokwari, 4 Desember 2025

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) merupakan puncak High Level Event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan secara rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional dan regional, tantangan yang dihadapi, arah kebijakan ke depan, serta penyampaian arahan Presiden Republik Indonesia.

Pada penyelenggaraan PTBI regional Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan BI Papua Barat, Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Moch. Abdul Kobir, S.E., S.S.T., Ak., M.Si., M.Com., Ph.D. menyimak secara langsung penyampaian prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia oleh Gubernur BI Perry Warjiyo serta arahan Presiden RI Prabowo Subianto, dilanjutkan dengan Outlook Perekonomian Daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya oleh Kepala Perwakilan BI Papua Barat Setian serta arahan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani.

Kanwil DJPb Papua Barat akan terus mendukung kebijakan Bank Indonesia dan bersinergi menuju Papua Barat dan Papua Barat Daya yang tangguh dan mandiri, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan.

Manokwari, 2 Desember 2025