Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur terhadap risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah). Tujuan SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut.

Responden SPI adalah pihak internal (pegawai), eksternal (pengguna layanan), dan narasumber ahli (eksper) yang dipilih secara acak oleh @official.kpk.

Untuk lingkup DJPb, survei berlangsung dalam periode 1 Agustus s.d. 31 Oktober 2025.
Yuk, dukung kelancaran SPI Tahun 2025 dengan berpartisipasi dalam pengisian survei bagi unit/pihak yang ditunjuk.

ANCAMAN KEAMANAN INFORMASI

Di era digital saat ini, ancaman keamanan informasi semakin kompleks dan beragam. Informasi merupakan aset yang sangat berharga, baik bagi individu maupun organisasi. Sayangnya, banyak pihak tidak menyadari bahwa ancaman bisa datang kapan saja, baik dari luar maupun dari dalam sistem. Mulai dari gangguan layanan hingga serangan siber, semua dapat menimbulkan dampak serius apabila tidak diantisipasi. Oleh karena itu, mengenali jenis ancaman sejak awal merupakan langkah penting agar kita dapat melindungi data, menjaga kelancaran layanan, dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Gangguan layanan adalah salah satu bentuk ancaman yang sering terjadi dan langsung dirasakan dampaknya. Bayangkan ketika server tiba-tiba down saat jam sibuk, maka transaksi, layanan publik, hingga aktivitas penting lainnya bisa lumpuh total. Tidak hanya itu, kebocoran informasi juga menjadi ancaman serius. Data pribadi atau dokumen rahasia yang bocor ke tangan pihak yang tidak berwenang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan tertentu, misalnya penipuan atau pemerasan. Kasus penyalahgunaan data pegawai/masyarakat kerap kali menimbulkan keresahan, bahkan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sebuah instansi.

Ancaman lain yang tak kalah berbahaya adalah serangan siber, seperti malware, phishing, dan ransomware. Serangan ini seringkali disamarkan melalui email palsu atau tautan berbahaya yang tampak meyakinkan. Sekali saja lengah, sistem bisa ditembus dan data dapat dicuri atau dikunci. Selain itu, penyalahgunaan hak akses dari dalam organisasi juga perlu diwaspadai. Ketika pegawai yang tidak memiliki otorisasi dapat masuk ke informasi penting, risiko kebocoran dan manipulasi data semakin besar. Itulah mengapa prinsip least privilege sangat penting diterapkan: hanya memberikan akses kepada pihak yang benar-benar membutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Tak kalah penting, ancaman juga bisa datang melalui web berbahaya dan dokumen ilegal, seperti penggunaan software bajakan yang diam-diam membawa malware. Reputasi organisasi pun bisa tercoreng hanya karena kelalaian kecil tersebut. Selain itu, tanda-tanda awal serangan sering terlihat dari perilaku anomali sistem, misalnya komputer tiba-tiba melambat, muncul aktivitas tidak wajar, atau sistem bekerja dengan cara yang aneh. Gejala sekecil apapun jangan pernah dianggap remeh, melainkan segera dilaporkan kepada Petugas Keamanan Informasi. Pada akhirnya, keamanan informasi bukan hanya tugas satu orang atau satu unit, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan waspada dan saling peduli, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.

KETERANGAN PERS
Kitong Pu APBN s.d. 31 Juli 2025

Di tengah gejolak ekonomi global dan pasar keuangan, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan pada Triwulan II-2025 sebesar 5,12% (yoy) atau 4,99% (ctc), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Kondisi geopolitik, geoekonomi, dan perang dagang masih menjadi tantangan besar selama 2025. Gejolak suku bunga dan inflasi diperkirakan dapat menyebabkan pertumbuhan global terkoreksi. Indonesia tetap agile dan resilien dengan ditopang ekonomi, baik nasional maupun regional, yang tetap terjaga. Sektor Fiskal: tetap ekspansif dan prudent, belanja efisien dan berkualitas yang  langsung berdampak pada masyarakat, dengan tetap menciptakan fundamental ekonomi yang kuat memasui triwulan III-2025. Kinerja APBN 2025 tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat. APBN sehat dengan efisiensi terkendali, menjadi fondasi untuk jalanya roda pemerintahan yang efektif.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, Regional Papua Barat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan triwulan II-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat melaju tinggi pada 11,11%  (ctc) dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 3,99% (ctc). Perekonomian Provinsi Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sampai dengan triwulan II-2025 (ctc) mencapai Rp40,487 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp26,068 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Industri Pengolahan, dan dari sisi pengeluaran adalah komponen Ekspor Barang Jasa. Sementara itu, perekonomian Provinsi Papua Barat Daya di periode yang sama berdasarkan besaran PDRB ADHB tercatat  Rp19.341 miliar dan ADHK mencapai Rp12.800 miliar, dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada komponen Industri Pengolahan,  dan dari sisi produksi pada komponen Impor Barang Jasa. Inflasi terkendali terjadi pada bulan Juli 2025 di kedua provinsi masing-masing sebesar 0,43% (yoy), 1,24 % (mtm), 0,57% (ytd) dan 0,96% (yoy), 0,71% (mtm), 0,84% (ytd), seiring dengan makin membaiknya daya beli.

Dengan tingkat efisiensi belanja yang terukur dan terkendali, APBN Regional Papua Barat tetap kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi regional. Kinerja APBN s.d. 31 Juli semakin baik, tetap solid, efisien & kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi di Regional Papua Barat. Pendapatan membaik, serta belanja negara, baik K/L maupun TKD semakin meningkat. Kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 mengharuskan anggaran digunakan secara efisien dan berfokus pada belanja prioritas. Sampai dengan 31 Juli 2025, Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp890 miliar atau 30,6% dari target, dengan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp643,6 miliar atau 24,8% dari target, dan PNBP sebesar Rp246,5 miliar atau 77,4% dari target.  Pada periode ini, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp11,8 triliun atau 45,3% dari alokasi anggaran. Belanja Negara terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp3,3 triliun atau 42,8% dari pagu, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp8,6 triliun atau 46,3% dari pagu.

Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp18,6 triliun. Sampai dengan 31 Juli 2025, telah terealisasi Rp8,6 triliun atau 46,3% dari alokasi. Alokasi TKD di Regional Papua Barat tahun 2025 terdiri dari beberapa komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK), Dana Otonumi Khusus (Otsus), Dana Desa (DD) dan Insentif Fiskal (IF). DBH telah terealisasi sebesar RP2,1 triliun atau 44,2% dari pagu, DAU terealisasi sebesar Rp4,2 triliun atau 56,2%, DAK terealisasi Rp627 miliar atau 36,6% dari pagu, DD terealisasi Rp730,7 miliar atau 53,1% dari alokasi, IF telah terealisasi sebesar Rp18,3 miliar atau 50%, serta Dana Otsus telah terealisasi Rp937,3 miliar atau 28,8%. Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat perlu mengoptimalkan realisasi beberapa komponen TKD dengan memenuhi syarat salur sesuai ketentuan. Secara umum, dukungan TKD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Regional Papua Barat mencapai 94%. Dominannya alokasi belanja Transfer ke Daerah mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di Regional Papua Barat. Di sisi lain, kemandirian daerah masih perlu ditingkatkan.

Sebagai Kesimpulan, hingga 31 Juli 2025 kinerja APBN, baik Nasional dan di Regional Papua Barat tetap on-track dan kuat, dengan efisiansi anggaran yang terukur, sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Di tengah lonjakan tensi politik dan pasar global yang volatile, Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung kebijakan fiskal ekspansif, terarah dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat. Ekonomi Provinsi Papua Barat tumbuh tinggi, sementara Provinsi Papua Barat Daya tetap stabil. Indonesia tetap agile dan resilien. Belanja Negara dioptimalkan peranannya dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas Pemerintah. APBN terus dijaga kredibilitas dan sustainabilitasnya, dengan pengelolaan secara hati-hati. Kinerja fiskal sampai dengan 31 Juli 2025 mencerminkan peluang besar sekaligus tantangan nyata. APBN hadir sebagai stabilisator dan enabler, namun perlu segera disambut oleh akselerasi belanja Pemda, optimalisasi Dana Transfer, serta sinergi multipihak dalam menjalankan program prioritas nasional.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Hai, TemanHAI! 🧡

Pernah tergoda install aplikasi gratisan yang katanya keren?

🚨 Reminder ya!
Laptop kantor bukan tempat coba-coba software bajakan!

Pakai aplikasi dari sumber ngga jelas bisa menyebabkan:
💻 Laptop jadi lemot
📢 Muncul iklan aneh
🔓 Bahkan data bisa dicuri malware!

Tips aman:
🔒 Selalu pakai software resmi dari sumber tepercaya
❌ Jangan install aplikasi crack/mod/bajakan
🧹 Langsung lapor ke Tim TI kalau ketemu file mencurigakan

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI Ke-80, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat bersama Kemenkeu Satu bangga telah menyelenggarakan "Seminar Ekonomi-Fiskal Regional: Pembiayaan Alternatif untuk Mendorong Pembangunan Ekonomi Papua Barat" di Universitas Papua. Acara ini bukan sekadar seminar biasa, melainkan 'Kick-off' penting untuk "Papua Barat Financing Roadmap 2025-2030"! 🚀

Seminar ini menggali strategi pembiayaan pembangunan daerah yang inovatif dan kreatif, tanpa membebani APBN maupun APBD. Diskusi mendalam ini dihadiri oleh para ahli dan tokoh penting, termasuk Bapak Hugo Warami, Rektor Universitas Papua, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat serta para pejabat dari berbagai instansi terkait.

Para narasumber ahli yang hadir antara lain:
📊 Bank Indonesia (BI) & Badan Pusat Statistik (BPS): Mengupas tuntas fenomena ekonomi dan moneter Papua Barat di tahun 2025 serta tantangan ke depan, termasuk potensi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan tantangan backlog pembangunan infrastruktur.
💰Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat: Menjelaskan peran strategis Kanwil DJPb sebagai Regional Central Economic (RCE) dalam menganalisis dampak APBN dan APBD regional, serta membahas aspek fiskal daerah dengan perspektif yang mencerahkan.
🤝 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK): Memaparkan potensi besar pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang telah terbukti sukses di berbagai daerah seperti proyek SPAM di Semarang dan APJ Madiun. Selain KPBU, berbagai instrumen inovatif seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, hingga Instrumen Keuangan Syariah turut dibahas sebagai solusi pembiayaan.

Seminar ini menjadi tonggak penting dan wadah kolaborasi pemikiran untuk merumuskan masa depan ekonomi Papua Barat yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera. Mari bersama-sama wujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat dan mendorong kemajuan daerah!

Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Provinsi Papua Barat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Papua Barat.

Upacara kali ini diikuti seluruh pejabat dan pegawai Kemenkeu Satu Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, KPPN Manokwari, KPPBC Manokwari, dan KPP Pratama Manokwari

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat berkesempatan menghadiri dua agenda penting penuh makna yaitu Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan yang dipimpin oleh Pangdam XVIII/Kasuari dan Ziarah Laut di Dermaga Biryosi Fasharkan TNI-AL Manokwari yang dipimpin oleh Gubernur Papua Barat.

Kedua kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan doa bagi para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Mari kita teruskan semangat perjuangan ini dengan memperkuat sinergi dan kontribusi nyata untuk kemajuan Papua Barat dan Indonesia. Dengan Semangat 80 Tahun Indonesia Merdeka, Kita Wujudkan Indonesia Maju yang Berkelanjutan dan Inklusif.

KONSEP DASAR KEAMANAN INFORMASI (SECURITY AWARENESS)

Keamanan informasi merupakan upaya strategis untuk melindungi data dan sistem dari ancaman yang dapat merugikan organisasi maupun individu. Konsep ini bertumpu pada tiga prinsip utama yang dikenal dengan sebutan CIA (Confidentiality, Integrity, Availability). Confidentiality menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi, biasanya dengan penerapan enkripsi, otentikasi, atau kontrol akses ketat. Integrity memastikan data yang tersimpan maupun yang ditransmisikan tetap utuh, akurat, dan tidak berubah tanpa izin, melalui mekanisme seperti tanda tangan digital, hashing, dan pencatatan log aktivitas. Sedangkan Availability menjamin bahwa sistem dan informasi selalu tersedia ketika dibutuhkan, yang diwujudkan melalui redundansi infrastruktur, sistem pemulihan bencana, serta perlindungan dari serangan siber yang mengganggu layanan.

Dalam konteks penerapan, prinsip CIA tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan perlindungan terhadap aset-aset penting organisasi. Aset tersebut meliputi

• Data, baik dalam bentuk digital maupun fisik, yang merupakan inti dari informasi yang dilindungi;
• Proses bisnis sebagai landasan operasional yang harus berjalan tanpa gangguan;
• Perangkat keras seperti server, komputer, dan perangkat jaringan yang menjadi tulang punggung infrastruktur;
• Perangkat lunak yang berfungsi mengelola data dan sistem aplikasi.
• Jaringan komunikasi perlu dijaga dari ancaman peretasan, penyadapan, atau serangan malware melalui teknologi firewall, IDS/IPS, dan VPN.
• Sumber daya manusia (SDM) adalah elemen yang paling krusial sekaligus paling rentan dalam keamanan informasi. Human error, kelalaian, hingga serangan berbasis rekayasa sosial (social engineering) sering menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, organisasi perlu menanamkan kesadaran keamanan (security awareness), menerapkan kebijakan yang jelas, serta melakukan pelatihan rutin bagi pegawai. Dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup teknologi, prosedur, dan perilaku manusia, keamanan informasi dapat terjaga sehingga organisasi mampu menjaga kepercayaan publik, melindungi aset berharga, serta memastikan keberlangsungan bisnis di tengah ancaman siber yang terus berkembang.