KETERANGAN PERS
“Kitong Pu APBN” s.d. 31 Oktober 2025

Ekonomi Indonesia tetap resilien, meski dihadapkan pada dinamika eksternal dan ketidakpastian global. Realisasi indikator ekonomi makro hingga Oktober 2025 masih sejalan dengan asumsi APBN. Di tengah lanskap global yang masih dipenuhi ketidakpastian, Indonesia menutup triwulan III-2025 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% (yoy). Capaian ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan konsumsi pemerintah yang meningkat. Kinerja ekspor yang solid dan investasi yang resilien membantu menjaga momentum pertumbuhan. Inflasi Oktober tetap stabil menopang daya beli masyarakat dengan IHK 2,86% (yoy). Nilai tukar Rupiah terjaga di Rp16.441/USD (ytd) hingga 14 November 2025, dan relatif moderat dibandingkan peers. Yield SBN 10 tahun konsisten menurun hingga berada di level 6,72% (ytd) atau ke level 6,11% (eop) per 14 November 2025, didukung sentimen positif investor dan ketahanan pasar domestik, menunjukkan penurunan cost of fund yang signifikan. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga akhir Oktober 2025 tercatat USD69,01 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar USD82, memberi ruang bagi efisiensi subsidi energi. Sementara lifting minyak dan gas masih di bawah asumsi APBN, masing-masing mencapai 580,3 ribu barel per hari dan 974,0 ribu barel setara minyak per hari.

APBN terus memainkan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus melindungi masyarakat, dengan posisi defisit yang tetap terjaga. Pendapatan Negara hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp2.113,3 triliun, dipengaruhi moderasi penerimaan perpajakan dan tekanan pada harga komoditas.  Belanja Negara terealisasi Rp2.593,0 triliun, dan terus dioptimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat melalui subsidi, bansos, dan program prioritas. APBN mencatat defisit sebesar Rp479,7 triliun (2,02% PDB) dengan keseimbangan primer negatif Rp45,0 triliun. Pembiayaan anggaran mencapai Rp532,9 triliun, dikelola secara hati-hati melalui bauran pembiayaan utang yang terkendali dan pemanfaatan pembiayaan nonutang yang semakin produktif.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, ekonomi regional Papua Barat secara umum menunjukkan momentum yang stabil. Pada triwulan III-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat terkoreksi -0,13% yoy dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 4,03% yoy. Perekonomian Provinsi Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan III-2025 (yoy) mencapai Rp20.391 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp13.140,8 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Transportasi dan Pergudangan, dan dari sisi pengeluaran adalah komponen Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, perekonomian Provinsi Papua Barat Daya di periode yang sama berdasarkan besaran PDRB ADHB tercatat Rp9.829,31 miliar dan ADHK mencapai Rp6.472,95 miliar, dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada komponen Transportasi dan Pergudangan, dan dari sisi produksi pada komponen Konsumsi LNPRT. Inflasi relatif terkendali terjadi pada bulan Oktober 2025 di kedua provinsi masing-masing sebesar 1,42% (yoy), -0,19% (mtm), 0,33% (ytd) dan 1,36% (yoy), -0,08% (mtm), 1,52% (ytd), seiring dengan makin membaiknya daya beli.

Dengan pelaksanaan anggaran yang efisien, terkendali, dan terarah, APBN regional Papua Barat tetap menjadi instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hingga 31 Oktober 2025, realisasi Pendapatan Negara regional mencapai Rp1,50 triliun atau 51,0% dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1,15 triliun atau 44,3% dan PNBP Rp356,6 miliar atau telah memenuhi target sebesar 100,2%. Sementara itu, Belanja Negara telah mencapai Rp17,88 triliun atau 67,7% dari alokasi, dengan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,22 triliun (66,4%) dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp12,67 triliun (68,3%).  Realisasi TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp2,43 triliun (52,3%), Dana Alokasi Umum Rp6,22 triliun (82,9%), Dana Alokasi Khusus Rp1,16 triliun (67,8%), Dana Desa Rp852,9 miliar (61,9%), Insentif Fiskal Rp25,8 miliar (70,3%), serta Dana Otonomi Khusus Rp1,96 triliun (60,3%). Besarnya kontribusi TKD yang mencapai 91,88% terhadap pendapatan APBD menunjukkan kuatnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menurunkan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Secara tematik, alokasi belanja APBN di Papua Barat tahun 2025 masih berfokus pada pembangunan infrastruktur serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja tematik hingga Oktober 2025 meliputi infrastruktur Rp1,03 triliun atau 51,32%; kesehatan Rp74,1 miliar atau 55,1%; pendidikan Rp255,6 miliar atau 53,15%; penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp10,2 miliar atau 87,4%; penanganan stunting Rp887 juta atau 33,7%; serta pengendalian inflasi Rp116,7 miliar atau 54,97%. Ke depan, pemerintah terus mendorong percepatan realisasi belanja secara berkualitas agar manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan konektivitas wilayah, layanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan upaya penurunan kemiskinan serta stunting.

Secara keseluruhan, perekonomian nasional hingga akhir Oktober 2025 berada dalam kondisi yang solid dan terkendali, dengan indikator utama yang bergerak sesuai asumsi APBN dan didukung ketahanan konsumsi domestik, stabilitas harga, serta kepercayaan pasar yang tetap terjaga. APBN terus berperan sebagai instrumen utama stabilisasi dan perlindungan ekonomi melalui belanja yang produktif dan terarah, termasuk penguatan subsidi, jaring pengaman sosial, serta dukungan fiskal untuk percepatan pembangunan daerah. Pada tingkat regional Papua Barat, kinerja fiskal menunjukkan peran signifikan dengan kontribusi besar Transfer ke Daerah sebagai pendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik. Ke depan, optimalisasi realisasi anggaran perlu terus dipercepat agar manfaat APBN semakin nyata dirasakan oleh masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing, menurunkan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kitong Pu APBN, Kitong Jaga, Kitong Bangkit — Dari Papua Barat untuk Indonesia Maju!

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.