Senin, 20 April 2026 

Reviu pelaksanaan anggaran Provinsi Papua Barat s.d. April 2026 
Terus mendorong percepatan realisasi, penguatan koordinasi, dan peningkatan kualitas belanja agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Selain itu, dalam rangka menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum pengelolaan aset negara, dilakukan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui audiensi guna membahas penyelesaian permasalahan terkait kepemilikan tanah dan bangunan.

Kepala Kanwil DJPb juga menyampaikan kepada Gubernur pentingnya dukungan Pemerintah Daerah dalam penyampaian LKPD dan Laporan Keuangan BUMD secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai fondasi penyusunan Laporan GFS. Sinergi ini diharapkan memperkuat kualitas statistik fiskal dan mendukung kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh para pejabat administrator serta anggota BP3OKP Papua Barat.

Harapannya, setiap proses dapat berjalan dengan baik, transparan, dan menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak