Dalam rangka pelaksanaan fungsi Financial Advisory dan Regional Chief Economist (RCE), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Bapak Abdul Kobir, melakukan audiensi dan kunjungan kerja ke Bupati dan Wakil Bupati Fakfak serta Bupati Kaimana. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dan kolaboratif serta mendapatkan dukungan dan komitmen di tingkat high-level dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Dengan terbangunnya sinergi yang kuat, diharapkan pelaksanaan fungsi Kanwil DJPb sebagai Financial Advisor dan Regional Chief Economist dapat berjalan optimal di wilayah Papua Barat.

Adapun agenda utama dalam audiensi dan kunjungan kerja ini meliputi:

1. Review Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Semester I Tahun 2025.

2. Perkembangan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Desa.

3. Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

4. Perkembangan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

5. Perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).

6. Penguatan peran DJPb di daerah sebagai TREFA (Treasurer, Regional Economist, Financial Advisor).

Kunjungan kerja ini dilaksanakan juga sejalan dengan pelaksanaan Program Kerja 100 Hari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana, Bapak Abdul Kobir memberikan apresiasi atas tersalurnya Dana Otsus Tahap I Tahun 2025 serta realisasi TKD lainnya, termasuk DAK Fisik dan Dana Desa. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Bupati Kaimana, Bapak Hasan Achmad, menyampaikan bahwa dukungan dan perhatian Kementerian Keuangan terhadap pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal sangat dibutuhkan, agar kemerataan pembangunan di wilayah Papua Barat dapat terwujud dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Bapak Abdul Kobir menegaskan peran strategis DJPb melalui Kanwil dan KPPN sebagai Regional Chief Economist (RCE), Treasurer, dan Financial Advisor, yang siap mendukung penuh program-program pembangunan daerah melalui penguatan sinergi dan kolaborasi lintas institusi.

Kanwil DJPb Papua Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan para Kepala Daerah dan Pimpinan Stakeholders Mitra Strategis dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, serta memperkuat peran Kanwil DJPb Papua Barat sebagai TREFA di wilayah Papua Barat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Papua Barat, Moch Abdul Kobir mengapresiasi kinerja Pemda Kaimana dalam penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) karena sesuai peruntukan.

Apresiasi disampaikan Abdul Kobir saat silaturahmi bersama Pemda dalam agenda melakukan kunjungan kerjanya Kaimana, Kamis (24/7/2025).

Momen kunjungan kerja Kakanwil Moch Abdul Kobir ke Kaimana disambut Bupati Kaimana Hasan Achmad, Sekda Donald R Wakum, Kepala BPKAD Arsami dan sejumlah pimpinan OPD.

Abdul Kobir menyatakan bahwa dalam penyaluran dana Otsus, Kaimana lebih baik dari daerah-daerah lain di Papua Barat.

"Ini menandakan kerjasama dan komunikasi antara Pemda Kaimana dengan pemerintah pusat cukup baik dalam melakukan percepatan-percepatan pembangunan," ujarnya.

Dengan kerjasama yang baik tersebut, Abdul Kobir yakin bahwa kondisi perekonomian di Kaimana akan jauh lebih baik dari waktu ke waktu.

"Kerjasama yang baik dalam hal pengelolaan Dana Otsus merupakan langkah yang harus dipertahankan agar masyarakat dapat menikmati hasilnya," tuturnya.

Kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb juga menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu pertumbuhan Usaka Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kaimana.

"Soal UMKM Kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, masyarakat mana yang perlu untuk dibantu. Kita akan membantu permodalan dari kredit usaha rakyat, atau dari usaha Mikro, hal itu kita siap fasilitasi," ujar Abdul Kobir. 

Terakhir, Ia mengajak masyarakat Kaimana untuk mengawal APBD daerah, bahwa Ia Juga mengajak Pemeda agar terus membangun komunikasi yang intens bersama pemerintah pusat. 

"Komunikasi intens harus dijaga agar kucuran anggaran baik dari APBD maupun APBN bisa berdampak signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat Kaimana," pungkasnya. 

Kesempata yang sama, Bupati Kabupaten Kaimana, Hasan Achmad  mengapresiasi kunjungan Kanwil DJPb dan staf ke Kaimana.

Menurut Bupati, kunjungan Kanwil DJPb ke Kaimana sangat bermanfaat. 

"Kunjungan ini sangat bermanfaat, karena Kanwil DJPb bisa memberi arahan dan petunjuk bagi Pemda dalam pengelolaan keuangan di daerah," jelas Bupati.

Bupati Hasan Achmad akui bahwa dalam pertemuan itu, ada masukan dan arahan dari Kanwil DPJb kepada Pemda Kaimana. 

Menurutnya, masukan tersebut bertujuan agar Pemda Kaiman lebih cermat dalam mengelola keuangan daerah. 

"Ada beberapa masukan yang tujuannya positif, agar pengelolaan keuangan daerah bisa berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat," tutur Bupati.

Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul DJPb Papua Barat Apresiasi Penyaluran Dana Otsus di Kabupaten Kaimana  , https://papuabarat.tribunnews.com/2025/07/25/djpb-papua-barat-apresiasi-penyaluran-dana-otsus-di-kabupaten-kaimana.
Penulis: Arfat Jempot | Editor: Hans Arnold Kapisa

Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat Mendukung Koperasi Desa Merah Putih untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi di Tanah Papua

Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di Papua Barat, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sangat hadir dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan melibatkan 47 pendiri terletak di lahan seluas 814 hektar. Dengan sektor pekerjaan yang beragam—41% petani dan 59% pekerja di sektor peternakan, perdagangan, wiraswasta, serta BUMN—koperasi ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian lokal.

Partisipasi Kanwil DJPb dalam acara tersebut sebagai komitmen kuat kementerian keuangan dalam mendukung setiap inisiatif yang dapat membawa perubahan positif, terutama dalam mempercepat penguatan kemandirian ekonomi bagi masyarakat Papua Barat. Kanwil DJPB Papua Barat memiliki peran vital dalam memastikan bahwa alokasi APBN tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sektor-sektor ekonomi lokal yang berpotensi besar.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan. dengan sinergi yang baik, koperasi ini diharapkan menjadi wahana pemberdayaan ekonomi yang dapat mempercepat kemajuan desa-desa di Papua Barat, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Kanwil DJPB Papua Barat siap mendukung koperasi ini melalui pendampingan teknis, pengelolaan keuangan yang transparan, serta memastikan peran aktif APBN dalam memajukan ekonomi lokal.

DJPb Papua Barat Tinjau Dapur Sehat Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Fakfak “Analisis Dampak MBG”

Fakfak – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Moch. Abdul Kobir, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak untuk meninjau secara langsung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, beliau menyambangi dua lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni di Kawasan Wagom dan di Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Kobir bertemu langsung dengan Bagian Lapangan CV Kencana Tata Boga, Ilyas Kim Batubara, serta tim gizi yang bertugas di dapur sehat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Fungsi DJPb Kemenkeu dalam program MBG adalah menjaga aspek fiskal atau keuangan,” jelas Moch. Abdul Kobir kepada awak media.
“Kami memastikan bahwa penyaluran anggaran untuk program ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.”

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa DJPb juga melakukan analisis terhadap dampak fiskal dari program MBG terhadap masyarakat.

“Kami menilai sejauh mana MBG berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak, serta memberdayakan rumah tangga yang terlibat dalam proses memasak,” tambahnya.

Program MBG tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kami melihat efek ekonomi dari program ini bagi masyarakat sekitar, termasuk para penyedia bahan makanan (supplier). Hal ini tentu mendorong perputaran ekonomi di wilayah Papua Barat,” ujarnya.

Secara umum, perkembangan program MBG di Papua Barat dinilai cukup positif. Di Kabupaten Fakfak sendiri, saat ini baru satu unit SPPG yang telah beroperasi sejak Januari 2025. Kepala Kanwil DJPb berharap ke depan akan semakin banyak SPPG yang dapat melayani siswa-siswi di daerah tersebut.

“Kami berharap jumlah SPPG terus bertambah agar cakupan distribusi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah semakin meluas,” ungkapnya.

Lebih jauh, beliau juga mendorong Pemerintah Daerah Fakfak untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sebagai pemasok bahan makanan, seperti telur, sayuran, dan buah-buahan.

“Kami ingin ke depan bahan makanan bisa dipasok langsung oleh masyarakat melalui BumDes, agar manfaat ekonomi bisa lebih dirasakan warga lokal,” katanya.

Selain itu, DJPb Papua Barat juga mendorong adanya dukungan transportasi untuk memperlancar distribusi bahan makanan dari sumber ke dapur sehat.

“Akan sangat membantu jika tersedia armada transportasi yang dapat mengangkut bahan makanan dari sumber lokal ke lokasi dapur sehat,” tutup Moch. Abdul Kobir.

KETERANGAN PERS
Kitong Pu APBN s.d. 30 April 2025

Perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak ekonomi global dan pasar keuangan. Ekonomi Indonesia tumbuh pada Triwulan I-2025 sebesar 4,87% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Kondisi geopolitik, geoekonomi, dan perang dagang masih menjadi ancaman besar 2025. Gejolak suku bunga dan inflasi diperkirakan dapat menyebabkan pertumbuhan global terkoreksi. Indonesia tetap agile dan resilien dengan ditopang ekonomi, baik nasional maupun regional, yang tetap terjaga. Sektor Fiskal: tetap ekspansif dan prudent, belanja efisien dan berkualitas yang  langsung berdampak pada masyarakat, dengan tetap menciptakan fundamental ekonomi yang kuat memasuki Triwulan II-2025. APBN sehat dengan efisiensi terkendali, menjadi fondasi untuk jalanya roda pemerintahan yang efektif.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, Regional Papua Barat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi. Triwulan I-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat melaju tinggi pada 25,53%  (yoy) dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 4,82% (yoy). Perekonomian Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) triwulan I-2025 mencapai Rp20.163 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp12.964 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Perekonomian Papua Barat Daya berdasarkan besaran PDRB ADHB triwulan I-2025 mencapai Rp9.601 miliar dan ADHK tahun 2010 mencapai Rp6.358 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi, baik Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya, adalah pada kelompok Ekspor Barang Jasa. Inflasi terkendali terjadi pada April 2025 di kedua provinsi masing-masing sebesar 0,15% (yoy), 0,55% (mtm), -0,92% (ytd) dan 0,41% (yoy), 0,90% (mtm), -0,32% (ytd), seiring dengan peningkatan daya beli.

Dengan tingkat efisiensi belanja yang terukur dan terkendali, APBN Regional Papua Barat s.d. 30 April 2025 tetap kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi regional. Kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 mengharuskan anggaran digunakan secara efisien dan berfokus pada belanja prioritas. Sampai dengan 30 April 2025, Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp.471 miliar atau 16,2% dari target, dengan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.321,7 miliar atau 12,4% dari target dan PNBP sebesar Rp.149,3 miliar atau 48,3% dari target.  Pada periode ini, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp.4,79 triliun atau 18,4% dari alokasi anggaran. Belanja Negara terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp.1,5 triliun atau 19,7% dari pagu, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp.3,3 triliun atau 17,9% dari pagu.

Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp.18,6 triliun. Sampai dengan 30 April 2025, telah terealisasi Rp.3,3 triliun atau 17,9% dari alokasi. Alokasi TKD di Regional Papua Barat tahun 2025 terdiri dari beberapa komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK), Dana Otonumi Khusus (Otsus), Dana Desa (DD) dan Insentif Fiskal (IF). DBH telah terealisasi sebesar RP.659,3 miliar atau 14,2% dari pagu, DAU terealisasi sebesar Rp.2,3 triliun atau 30,8%, DAK terealisasi Rp.273,6 miliar atau 11,6% dari pagu, DD terealisasi 70,02 miliar atau 5,1% dari alokasi. Sedangkan Dana Otsus dan IF belum tersalur. Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat perlu mengoptimalkan realisasi beberapa komponen TKD dengan memenuhi syarat salur sesuai ketentuan. Secara umum, dukungan TKD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Regional Papua Barat mencapai 94%. Dominannya alokasi belanja Transfer ke Daerah mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di Regional Papua Barat.

Sebagai Kesimpulan, hingga 30 April 2025 kinerja APBN, baik Nasional dan di Regional Papua Barat tetap on-track dan kuat, dengan efisiansi anggaran yang terukur, sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Realisasi penerimaan semakin pulih dan belanja terkendali memasukki kuartal II tahun 2025. Sementara itu, proyeksi perekonomian global masih melemah dipengaruhi faktor geopolitik, iklim, dampak kebijakan politik global, dan harga komoditas. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I-2025 tetap tangguh, a.l. didukung konsumsi masyarakat yang terjaga dan inflasi yang terkendali. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN yang kredibel dan sustain dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas. Kinerja APBN sampai dengan 30 April 2025 tetap kokoh mengawal jalannya APBN 2025, baik secara nasional pada umumnya, maupun di Regional Papua Barat pada khususnya.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

KETERANGAN PERS
Kitong Pu APBN s.d. 31 Maret 2025

Perekonomian Indonesia tumbuh kuat di tengah gejolak ekonomi global dan pasar keuangan. Ekonomi Indonesia tumbuh pada tahun 2024 sebesar 5,03% (ctc), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Kondisi geopolitik, geoekonomi, dan perang dagang menjadi ancaman besar 2025. Suku bunga dan inflasi yang masih akan tinggi diperkirakan dapat menyebabkan pertumbuhan global terkoreksi. Indonesia harus tetap agile dan resilien dengan ditopang sektor riil: PMI (Purchasing Managers' Index) membaik, ekspor harus terus naik, inflasi rendah (-0,09% yoy pada Februari 2025) mendukung daya beli, investasi harus terus naik, dan penciptaan lapangan kerja. Sektor moneter: suku bunga mulai turun dan likuiditas mulai bertambah. Sektor Fiskal: tetap ekspansif dan prudent, belanja efisien dan berkualitas yang  langsung berdampak pada masyarakat, dengan tetap menciptakan fundamental ekonomi yang kuat dalam mengawali tahun 2025. APBN sehat dengan efisiensi terkendali, menjadi fondasi untuk jalanya roda pemerintahan yang efektif.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, Regional Papua Barat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi tahunan (ctc). Tahun 2024, perekonomian Provinsi Papua Barat melaju tinggi pada 20,80% (ctc) dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 3,60% (ctc). Perekonomian Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2024 mencapai Rp76.177,48 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp49.486,23 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 32,90%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,10%. Perekonomian Papua Barat Daya berdasarkan besaran PDRB ADHB tahun 2024 mencapai Rp37.040,34 miliar dan ADHK tahun 2010 mencapai Rp24.873,72 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,82%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 13,08%. Inflasi terkendali terjadi pada Maret 2025 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masing-masing sebesar -0,23% (yoy), 2,30% (mtm), -1,45% (ytd) dan 0,24% (yoy), 1,11% (mtm), -1,21% (ytd), seiring dengan peningkatan daya beli menjelang hari besar keagamaan.

Dengan tingkat efisiensi belanja yang terukur dan terkendali, APBN Regional Papua Barat s.d. 31 Maret 2025 tetap kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi regional. Kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 mengharuskan anggaran digunakan secara efisien dan berfokus pada belanja prioritas. Sampai dengan 31 Maret 2025, Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp.377,7 miliar atau 12,2% dari target, dengan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.237,1 miliar atau 9,2% dari target dan PNBP sebesar Rp.118,6 miliar atau 38,4% dari target.  Pada periode ini, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp.3,6 triliun atau 14,1% dari alokasi anggaran. Belanja Negara terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp.1,1 triliun atau 15,4% dari pagu, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp.2,6 triliun atau 13,6% dari pagu.

Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp.18,9 triliun. Sampai dengan 31 Maret 2025, telah terealisasi Rp.2,6 triliun atau 13,6% dari alokasi. Alokasi TKD di Regional Papua Barat tahun 2025 terdiri dari beberapa komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Transfer Khusus (DAK). DBH telah terealisasi sebesar RP.348,1 miliar atau 7,5% dari pagu, DAU terealisasi sebesar Rp.1,9 triliun atau 26,9%, dan DAK NonFisik terealisasi Rp.236,6 miliar atau 19,4% dari pagu. Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat perlu mengoptimalkan pemenuhan syarat salur terhadap komponen DAK Fisik dan Dana Desa yang hingga bulan Maret 2024 telah terealisasikan sebesar 45,7 miliar atau 3,3% dari pagu. Secara umum, dukungan TKD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Regional Papua Barat mencapai 96%. Dominannya alokasi belanja Transfer ke Daerah mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di Regional Papua Barat.

Sebagai Kesimpulan, hingga 31 Maret 2025 kinerja APBN, baik Nasional dan di Regional Papua Barat tetap on-track dan kuat dengan efisiansi anggaran yang terukur, sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Realisasi penerimaan dan belanja terkendali pada awal tahun 2025. Sementara itu, proyeksi perekonomian global masih melemah dipengaruhi faktor geopolitik, iklim, dampak kebijakan politik global, dan harga komoditas. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2024 tetap terjaga kuat, a.l. didukung konsumsi masyarakat yang terjaga dan inflasi yang terkendali. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas. Kinerja APBN sampai dengan 31 Maret 2025 tetap kokoh mengawali jalannya APBN 2025, baik secara nasional pada umumnya, maupun di Regional Papua Barat pada khususnya.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

KETERANGAN PERS

Kitong Pu APBN Periode s.d. Februari 2025

Perekonomian Indonesia tumbuh kuat di tengah gejolak ekonomi global dan pasar keuangan. Ekonomi Indonesia tumbuh pada tahun 2024 sebesar 5,03% (ctc), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Kondisi geopolitik, geoekonomi, dan perang dagang menjadi ancaman besar 2025. Suku bunga dan inflasi yang masih akan tinggi diperkirakan dapat menyebabkan pertumbuhan global terkoreksi. Indonesia harus tetap agile dan resilien dengan ditopang sektor riil: PMI (Purchasing Managers' Index) membaik, ekspor harus terus naik, inflasi rendah (-0,09% yoy pada Februari 2025) mendukung daya beli, investasi harus terus naik, dan penciptaan lapangan kerja. Sektor moneter: suku bunga mulai turun dan likuiditas mulai bertambah. Sektor Fiskal: tetap ekspansif dan prudent, belanja efisien dan berkualitas yang  langsung berdampak pada masyarakat, dengan tetap menciptakan fundamental ekonomi yang kuat dalam mengawali tahun 2025. APBN sehat dengan efisiensi terkendali, menjadi fondasi untuk jalanya roda pemerintahan yang efektif.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, Regional Papua Barat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi tahunan (ctc). Tahun 2024, perekonomian Provinsi Papua Barat melaju tinggi pada 20,80% (ctc) dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 3,60% (ctc). Perekonomian Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2024 mencapai Rp76.177,48 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp49.486,23 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 32,90%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,10%. Perekonomian Papua Barat Daya berdasarkan besaran PDRB ADHB tahun 2024 mencapai Rp37.040,34 miliar dan ADHK tahun 2010 mencapai Rp24.873,72 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,82%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 13,08%. Deflasi terkendali terjadi pada Februari 2025 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masing-masing sebesar -1,98% (yoy), -1,41% (mtm), -3,67% (ytd) dan -0,49% (yoy), 0,95% (mtm), -2,30% (ytd), seiring dengan kebijakan subsidi listrik pemerintah pada bulan Januari dan Februari 2025, dan upaya pengendalian inflasi di daerah melalui program TPID.

Dengan tingkat efisiensi belanja yang terukur dan terkendali, APBN Regional Papua Barat s.d. 28 Februari 2025 tetap kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi regional. Kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 mengharuskan anggaran digunakan secara efisien dan berfokus pada belanja prioritas. Sampai dengan 28 Februari 2025, Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp.233,8 miliar atau 8,1% dari target, dengan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.158,9 miliar atau 6,1% dari target dan PNBP sebesar Rp.74,9 miliar atau 24,3 % dari target.  Pada periode ini, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp.2,1 triliun atau 7,7% dari alokasi anggaran. Belanja Negara terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp.536,9 miliar atau 7,5% dari pagu, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp.1,6 triliun atau 7,8% dari pagu.

Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp.20,3 triliun, meningkat 1,2% dari tahun sebelumnya. Sampai dengan 28 Februari 2025, telah terealisasi Rp.1,6 triliun atau 7,8% dari alokasi. Kenaikan alokasi TKD di Regional Papua Barat tahun 2025 dipengaruhi kenaikan pada alokasi beberapa komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Transfer Khusus (DAK). DBH telah terealisasi sebesar RP.143,6 miliar atau 3,1% dari pagu, DAU terealisasi sebesar Rp.1,3 triliun atau 14,8%, DAK NonFisik Rp.182,8 miliar. Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat perlu mengoptimalkan pemenuhan syarat salur terhadap komponen DAK Fisik dan Dana Desa yang hingga bulan Februari 2024 belum dilakukan realisasi. Secara umum, dukungan TKD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Regional Papua Barat mencapai 96%. Dominannya alokasi belanja Transfer ke Daerah mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di Regional Papua Barat.

Sebagai Kesimpulan, hingga 28 Februari 2025 kinerja APBN, baik Nasional dan di Regional Papua Barat tetap on-track dan kuat dengan efisiansi anggaran yang terukur, sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Realisasi penerimaan dan belanja terkendali pada awal tahun 2025. Sementara itu, proyeksi perekonomian global masih melemah dipengaruhi faktor geopolitik, iklim, dampak kebijakan politik global, dan harga komoditas. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2024 tetap terjaga kuat, a.l. didukung konsumsi masyarakat yang terjaga dan inflasi yang terkendali. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas. Kinerja APBN sampai dengan 28 Februari 2025 tetap kokoh mengawali jalannya APBN 2025, baik secara nasional pada umumnya, maupun di Regional Papua Barat pada khususnya.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.