KETERANGAN PERS
Kitong Pu APBN s.d. 30 April 2025
Perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak ekonomi global dan pasar keuangan. Ekonomi Indonesia tumbuh pada Triwulan I-2025 sebesar 4,87% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Kondisi geopolitik, geoekonomi, dan perang dagang masih menjadi ancaman besar 2025. Gejolak suku bunga dan inflasi diperkirakan dapat menyebabkan pertumbuhan global terkoreksi. Indonesia tetap agile dan resilien dengan ditopang ekonomi, baik nasional maupun regional, yang tetap terjaga. Sektor Fiskal: tetap ekspansif dan prudent, belanja efisien dan berkualitas yang langsung berdampak pada masyarakat, dengan tetap menciptakan fundamental ekonomi yang kuat memasuki Triwulan II-2025. APBN sehat dengan efisiensi terkendali, menjadi fondasi untuk jalanya roda pemerintahan yang efektif.
Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, Regional Papua Barat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi. Triwulan I-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat melaju tinggi pada 25,53% (yoy) dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 4,82% (yoy). Perekonomian Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) triwulan I-2025 mencapai Rp20.163 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp12.964 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Perekonomian Papua Barat Daya berdasarkan besaran PDRB ADHB triwulan I-2025 mencapai Rp9.601 miliar dan ADHK tahun 2010 mencapai Rp6.358 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi, baik Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya, adalah pada kelompok Ekspor Barang Jasa. Inflasi terkendali terjadi pada April 2025 di kedua provinsi masing-masing sebesar 0,15% (yoy), 0,55% (mtm), -0,92% (ytd) dan 0,41% (yoy), 0,90% (mtm), -0,32% (ytd), seiring dengan peningkatan daya beli.
Dengan tingkat efisiensi belanja yang terukur dan terkendali, APBN Regional Papua Barat s.d. 30 April 2025 tetap kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi regional. Kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 mengharuskan anggaran digunakan secara efisien dan berfokus pada belanja prioritas. Sampai dengan 30 April 2025, Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp.471 miliar atau 16,2% dari target, dengan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.321,7 miliar atau 12,4% dari target dan PNBP sebesar Rp.149,3 miliar atau 48,3% dari target. Pada periode ini, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp.4,79 triliun atau 18,4% dari alokasi anggaran. Belanja Negara terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp.1,5 triliun atau 19,7% dari pagu, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp.3,3 triliun atau 17,9% dari pagu.
Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp.18,6 triliun. Sampai dengan 30 April 2025, telah terealisasi Rp.3,3 triliun atau 17,9% dari alokasi. Alokasi TKD di Regional Papua Barat tahun 2025 terdiri dari beberapa komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK), Dana Otonumi Khusus (Otsus), Dana Desa (DD) dan Insentif Fiskal (IF). DBH telah terealisasi sebesar RP.659,3 miliar atau 14,2% dari pagu, DAU terealisasi sebesar Rp.2,3 triliun atau 30,8%, DAK terealisasi Rp.273,6 miliar atau 11,6% dari pagu, DD terealisasi 70,02 miliar atau 5,1% dari alokasi. Sedangkan Dana Otsus dan IF belum tersalur. Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat perlu mengoptimalkan realisasi beberapa komponen TKD dengan memenuhi syarat salur sesuai ketentuan. Secara umum, dukungan TKD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Regional Papua Barat mencapai 94%. Dominannya alokasi belanja Transfer ke Daerah mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di Regional Papua Barat.
Sebagai Kesimpulan, hingga 30 April 2025 kinerja APBN, baik Nasional dan di Regional Papua Barat tetap on-track dan kuat, dengan efisiansi anggaran yang terukur, sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Realisasi penerimaan semakin pulih dan belanja terkendali memasukki kuartal II tahun 2025. Sementara itu, proyeksi perekonomian global masih melemah dipengaruhi faktor geopolitik, iklim, dampak kebijakan politik global, dan harga komoditas. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I-2025 tetap tangguh, a.l. didukung konsumsi masyarakat yang terjaga dan inflasi yang terkendali. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN yang kredibel dan sustain dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas. Kinerja APBN sampai dengan 30 April 2025 tetap kokoh mengawal jalannya APBN 2025, baik secara nasional pada umumnya, maupun di Regional Papua Barat pada khususnya.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
