KETERANGAN PERS
“Kitong Pu APBN” s.d. 31 Januari 2026
Di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, perekonomian nasional tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,39% (yoy) dengan inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,92% (yoy). Stabilitas ekonomi tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta kebijakan fiskal dan moneter yang responsif dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Nilai tukar Rupiah relatif stabil di kisaran Rp16.475/USD pada akhir tahun 2025, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun juga menunjukkan tren penurunan hingga sekitar 6,01% (eop) yang mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Dalam konteks tersebut, APBN terus berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, perekonomian di Regional Papua Barat juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Hingga triwulan IV tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tercatat 4,73% (yoy) dengan nilai PDRB sebesar Rp81,81 triliun (ADHB), sementara Provinsi Papua Barat Daya tumbuh 4,09% (yoy) dengan PDRB sebesar Rp39,22 triliun (ADHB). Pertumbuhan tersebut didukung oleh aktivitas pada beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian. Pada awal tahun 2026, stabilitas ekonomi regional juga tercermin dari tingkat inflasi yang tetap terkendali pada Januari 2026 yaitu 5,02% (yoy) di Papua Barat dan 3,75% (yoy) di Papua Barat Daya, sementara Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan menunjukkan kecenderungan positif meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, sejumlah indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan dan rasio gini masih memerlukan perhatian lebih lanjut guna mendorong pemerataan pembangunan yang lebih inklusif.
Dalam konteks fiskal regional, APBN tetap memainkan peran strategis sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pembangunan daerah. Hingga 31 Januari 2026, realisasi Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp146,4 miliar atau 5,3% dari target, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp114,9 miliar dan PNBP sebesar Rp31,5 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan didominasi oleh PPN dan PPnBM sebesar Rp77,48 miliar (56,62%) serta PPh Non Migas sebesar Rp55,38 miliar (40,47%), yang mencerminkan aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan, khususnya komoditas kopi, kayu hutan, dan semen. Sementara itu, realisasi PNBP sebagian besar berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp22,8 miliar serta kontribusi dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp8,7 miliar.
Di sisi belanja, hingga akhir Januari 2026 Belanja Negara di Regional Papua Barat telah terealisasi sebesar Rp1,49 triliun atau 6,7% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp305,9 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,19 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga pada awal tahun didominasi oleh belanja pegawai (gaji dan tunjangan) sebesar Rp249,8 miliar, sementara secara fungsi alokasi belanja terbesar berada pada fungsi pelayanan umum dengan pagu mencapai Rp16,11 triliun, dimana hingga Januari telah terealisasi Rp1,21 triliun atau sekitar 7,5%.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp1,19 triliun atau 7,6% dari pagu, yang sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp896 miliar, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp176,9 miliar serta Dana Bagi Hasil sebesar Rp120,6 miliar. Beberapa komponen TKD seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa masih belum tersalurkan pada awal tahun karena pemerintah daerah masih dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen seperti RAP Otsus serta penetapan APBD. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses administrasi agar penyaluran dana transfer dapat segera dilakukan dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.
Di sisi fiskal daerah, realisasi APBD Regional Papua Barat hingga 31 Januari 2026 menunjukkan bahwa pendapatan daerah mencapai Rp1,11 triliun atau sekitar 4,99% dari target, sedangkan belanja daerah terealisasi Rp309,15 miliar atau 1,35% dari pagu. Struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat yang mencapai sekitar 93,19% dari total pendapatan daerah, yang menunjukkan pentingnya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik.
Selain melalui belanja pemerintah, dukungan fiskal terhadap perekonomian daerah juga dilakukan melalui program pembiayaan bagi UMKM. Hingga Januari 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Regional Papua Barat mencapai Rp46,92 miliar kepada 841 debitur, dengan penyaluran terbesar berada di Kota Sorong sebesar Rp13,13 miliar. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang paling dominan dalam pemanfaatan KUR dengan nilai mencapai Rp24,44 miliar atau 52,10% dari total penyaluran, menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga telah mencapai Rp656,7 juta kepada 86 debitur, yang diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Regional Papua Barat pada awal tahun 2026 menunjukkan kondisi yang tetap solid, kredibel, dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Pendapatan negara mencapai Rp146,4 miliar, sementara belanja negara sebesar Rp1,49 triliun, dengan fokus utama pada Transfer ke Daerah sebesar Rp1,19 triliun untuk mendukung layanan publik dan pembangunan daerah. Sinergi antara APBN dan APBD diharapkan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong percepatan realisasi belanja yang berkualitas, penguatan pengelolaan fiskal daerah, serta optimalisasi berbagai program perlindungan sosial dan pembiayaan UMKM agar manfaat APBN semakin dirasakan oleh masyarakat. Dengan pengelolaan fiskal yang pruden dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, APBN diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Regional Papua Barat.
Kitong Pu APBN, Kitong Jaga, Kitong Bangkit — Dari Papua Barat untuk Indonesia Maju!
