Pekanbaru, 17 Juni 2025

Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan 31 Mei 2025

1. Kanwil DJBC Riau mencatat s.d. 31 Mei 2025, nilai ekspor mencapai USD 7,93 miliar yang didominasi oleh industri pengolahan (97,78 persen) dan nilai impor sebesar USD 0,71 miliar yang didominasi oleh bahan baku/penolong (99,58 persen).
2. Sementara itu, s.d. 31 Mei 2025 Sektor Riil memberikan total kontribusi fiskal ke perekonomian regional diperkirakan sebesar Rp18.954,79 miliar yang didominasi dalam bentuk pengeluaran pemerintah (G) sebesar 96,65 persen.
3. Sementara itu, pada bulan Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,78 persen (m-to-m), dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama penurunan harga cabai merah, bawang merah, dan cabe rawit.

Perkembangan APBN Riau s.d. 31 Mei 2025

1. Pendapatan negara mencapai Rp10.455,80 miliar atau tumbuh 52,14 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan pajak lainnya yang tumbuh sebesar 33.612,10 persen dan penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 821,75 persen (y-o-y). Pendapatan pajak terkontraksi 2,11 persen disebabkan penurunan penerimaan pada jenis pajak PPh.
2. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian target tahunan mencapai 222,98 persen atau Rp4.264,97 miliar. Sedangkan PNBP terealisasi Rp533,79 miliar atau terkontraksi 3,97 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
3. Belanja negara mencapai Rp11.262,14 miliar atau terkontraksi 2,48 persen dibanding 2024 (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 25,86 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu. Walau demikian Pos Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial tercatat mengalami pertumbuhan.
4. Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 7,06 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp8.781,94 miliar. Hal ini didorong pertumbuhan penyaluran DAU yang memiliki pagu terbesar sebesar 5,35 persen (y-o-y) diiringi dengan DBH yang mencatatkan pertumbuhan 20,80 persen.
5. Berbalik dari bulan sebelumnya, pada Mei 2025 neraca APBN Regional Riau berbalik mencatatkan defisit sebesar Rp806,33 miliar.

Perkembangan APBD Riau s.d. 31 Mei 2025

1. Hingga 31 Mei 2025, Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp8.355,11 miliar sebesar 22,44% dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 5,35% (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada beberapa komponen pendapatan, yaitu pendapatan transfer sebesar 7,32% (y-o-y), transfer antar daerah sebesar 70,69% (y-o-y). Sedangkan PAD tumbuh 16,16 persen (y-o-y) dan LLPDyS 96,11% (y-o-y).
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 21,08% dari target yaitu Rp8.126,25 miliar didominasi oleh belanja operasi (84,22%). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 10,86% (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja transfer sebesar 29,06% (y-o-y) khususnya belanja bagi hasil (69,79%), belanja modal 30,39% (y-o-y), dan belanja operasi sebesar 6,30% (y-o-y) khususnya belanja barang dan jasa (11,93%).
3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp228,86 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Adapun pada Mei 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp102,40 miliar di lingkup Provinsi Riau.

Sumber: Portal DJPK, SIKRI, Dit.APK (diolah)

Dampak Operasi Pemerintah di Riau

1. Pada sektor Riil, belanja pemerintah (G) masih mendominasi sebesar Rp18.953,79 miliar dengan porsi 96,65 persen, sedangkan private consumption (C) dan government investment (I) relatif sangat kecil yaitu 0,61 persen dan 2,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah selalu menjadi mesin utama penggerak aktivitas ekonomi.
2. Selanjutnya pada sektor Eksternal tercatat aliran bersih sebesar Rp4.261,90 miliar ke neraca pembayaran, yang berasal dari pendapatan bea keluar sebesar Rp4.186,14 miliar, sedangkan pendapatan bea masuk sebesar Rp75,76 miliar.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Sampai dengan 31 Mei 2025 APBN Regional Riau mencatatkan Defisit sebesar Rp806,33 miliar, sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp228,86 miliar.
2. Pendapatan negara mencapai Rp455,80 miliar atau tumbuh 52,14 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y), terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 821,75 persen (y-on-y).
3. Beberapa isu strategis lokal:

1. Dari total 1.862 desa/kelurahan, seluruhnya telah menyelesaikan tahapan Musyawarah desa/kelurahan khusus. Berlanjut ke proses notaris, sampai dengan tanggal 5 Juni 2025 telah didaftarkan sebanyak 1.779 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau 95,54%. Pembiayan notaris sebesar Rp2.500.000 dibiayai Pemda melalui DPMD untuk koperasi desa dan Dinas Perindagkop & UKM untuk koperasi kelurahan.
2. Dari 1.779 yang sudah di proses di Notaris tersebut, baru 589 KMP (31,63%) yang telah resmi tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM (AHU). Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya daerah dengan capaian 100% pengesahan KDMP, sementara Rokan Hilir (1,63%), Indragiri Hulu (3,09%), dan Kuantan Singingi (4,80%) menunjukkan angka yang sangat rendah. 

4. Beberapa Tantangan yang dihadapi

1. Pemda saat ini masih berfokus pada pendirian dan belum terdapat rencana kerja koperasi termasuk pembiayaan koperasi, dan masih menunggu arahan Kementerian Koperasi.
2. Terkait pembiayaan dari APBN/APBD/APBDes, masih belum terdapat pandangan yang sama mengenai status pendanaannya apakah diperlakukan sebagai modal atau sebagai utang koperasi.