Sumber: Materi BimaSAKTI dari Dit. APK

Sehubungan dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyempurnakan pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan (PMK 84) sebagai pengganti PMK Nomor 109 Tahun 2023.
2. Secara garis besar, pokok-pokok perubahan dalam PMK 84 adalah sebagai berikut:

-Kebijakan tentang pemberian kesempatan atas pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran diberikan untuk:

• pekerjaan tertentu sesuai lampiran huruf E untuk RPATA dan lampiran huruf F untuk RPATA BLU, atau
• pekerjaan yang kontraknya ditandatangani paling lambat tanggal 30 November dengan progres untuk jenis pekerjaan konstruksi minimal 75% pada tanggal 31 Desember.

-Perpanjangan batas waktu penyampaian SPM Pembayaran/SPM Penihilan ke KPPN menjadi 10 hari kerja.

-Pengaturan RPATA BLU untuk Satker BLU terkait kriteria pekerjaan yang dapat menggunakan RPATA BLU, pembukaan rekening, penampungan dana, pembayaran ke penyedia, dan penutupan rekening.

-Pekerjaan harga satuan dikecualikan untuk membuat surat pernyataan wanprestasi.

-Penyesuaian pengaturan pemberian kesempatan dengan sumberdana P/H/SBSN mengikuti ketentuan perundang-undangan.

-Penyesuaian dengan regulasi terkini pada pencairan anggaran diantaranya PPR

-Penguatan peran KPPN dalam mekanisme pemberian kesempatan untuk melakukan verifikasi terhadap pemberian kesempatan yang diajukan oleh Satker dan memonitor penyelesaian pekerjaan sesuai dengan perencanaan.

3. Untuk menyamakan persepsi mengenai pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, terdapat ketentuan sebagai berikut:

-atas pekerjaan tertentu dalam Lampiran huruf E dan Huruf F tidak diperlukan syarat kontrak ditandatangani maksimal 30 November dan pekerjaan konstruksi minimal 75%

-apabila terdapat pekerjaan diluar dari Lampiran Huruf E dan Huruf F, maka pekerjaan tersebut harus memenuhi ketentuan kontrak ditandatangani maksimal 30 November dan untuk pekerjaan konstruksi minimal prestasi 75%.

4. Selanjutnya, apabila terdapat pekerjaan tertentu selain dari pekerjaan yang ada pada Lampiran huruf E dan huruf F tersebut pada poin 2 huruf a angka 1), maka Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan permohonan pemberian kesempatan kepada Menteri Keuangan paling lambat 15 Desember tahun berkenaan.
5. Dalam rangka menjaga konsistensi antara pengaturan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2025 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 (LLAT) dengan PMK 84, maka:

-Penyampaian SPM Penampungan RPATA diajukan mulai tanggal 17 Desember d. 23 Desember 2025 jam kerja.

-Dalam hal Satker memberikan kesempatan pekerjaan untuk dilanjutkan ke TA berikutnya, maka Satker perlu menyampaikan perubahan data kontrak kepada KPPN paling lambat tanggal 31 Desember 2025 atau sebelum batas akhir kontrak.

-Sesuai dengan pengaturan LLAT, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat memberikan persetujuan atas pengajuan SPM di luar batas waktu tersebut poin a.

-Permohonan persetujuan atas pengajuan SPM di luar batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin c, disampaikan oleh Pimpinan Unit Eselon I dari Satker berkenaan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Sumber: Materi Bimbingan Akuntansi Dit. APK Oktober 2025

A. Ketentuan Rekonsiliasi Eksternal Periode September 2025

-Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga.

-Rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN Periode September 2025 dilakukan melalui Aplikasi MonSAKTI yang diakses melalui alamat website https://monsakti.kemenkeu.go.id.

-Satker agar memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan memastikan data Aplikasi SAKTI sudah lengkap dan valid.

-Pelaksanaan rekonsiliasi eskternal dilakukan oleh setiap UAKPA sampai dengan terbit SHR dengan ketentuan sebagai berikut:

• Tidak terdapat TDK Rupiah maupun TDK Chart of Account (CoA) pada menu rekonsiliasi SAKTI-SPAN atau terdapat TDK pada periode terkait namun telah mendapatkan persetujuan hasil rekonsiliasi dari KPPN;
• Tidak terdapat data pada menu To Do List yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode penyelesaian/tindak lanjutnya;
• Telah melakukan tutup periode pada Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Piutang serta melakukan tutup periode permanen Modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) pada periode terkait (paling cepat tanggal 11 Oktober 2025).

-Khusus untuk satker Kementerian Keuangan yang membukukan penerimaan perpajakan, rekonsiliasi data atas penerimaan perpajakan menggunakan data SAI dan SAU dengan cut off per tanggal 3 Oktober 2025.

-Bagi UAKPA yang tidak memperoleh SHR sampai dengan batas waktu penerbitan SHR, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan SPM. Penolakan SPM dikecualikan terhadap SPM-LS belanja pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM pengembalian.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 pada setiap jenjang terdiri dari:

1. LRA yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA Triwulan III tahun berjalan dengan LRA Triwulan III tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 September 2025 dan periode sampai dengan 30 September 2024).
2. LO yang disampaikan adalah LO perbandingan antara LO Triwulan III tahun berjalan dengan LO Triwulan III tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 September 2025 dan periode sampai dengan 30 September 2024).
3. LPE yang disampaikan adalah LPE perbandingan antara LPE Triwulan III tahun berjalan dengan LPE Triwulan III tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 September 2025 dan periode sampai dengan 30 September 2024).
4. Neraca yang disampaikan adalah Neraca perbandingan antara Neraca per 30 September tahun berjalan dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya (posisi per 30 September 2025 dan posisi per 31 Desember 2024).

Pedoman Pelaksanaan Tutup Periode

Kementerian/Lembaga agar memastikan seluruh satker telah selesai melakukan penginputan, validasi, dan persetujuan transaksi serta tutup buku untuk Periode September 2025 pada Modul Persediaan, Aset Tetap, Piutang, dan Aklap untuk kepentingan berikut:

1. Persetujuan transaksi pada Modul Persediaan dan Aset Tetap agar dilakukan secara cermat dan teliti dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara perekaman transaksi dengan dokumen sumbernya. Persetujuan transaksi tersebut akan membentuk jurnal yang selanjutnya terkirim ke Modul Aklap.
2. Tutup Periode September 2025 pada Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap wajib dilakukan sebelum tutup buku pada Modul Aklap.
3. Apabila semua perekaman transaksi telah diselesaikan secara tuntas, satker agar melakukan tutup buku permanen Modul Aklap periode September 2025 mulai tanggal 11 Oktober 2025 untuk mendapatkan SHR, dengan batas rekonsiliasi tidak dikenakan sanksi pada tanggal 20 Oktober 2025.

4. Setelah dilakukan tutup buku permanen periode September 2025 pada Modul Aklap, satker tidak dapat melakukan perubahan/penambahan jurnal transaksi dan laporan keuangan siap untuk dicetak/disusun.
5. K/L agar memonitor dan mengoordinasikan tutup buku permanen pada Modul Aklap periode September 2025 pada semua satker sehingga LKKL Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dengan status final.
6. Terhadap transaksi yang secara proses bisnis, pencatatan, dan validasi di aplikasi SAKTI harus dibukukan pada periode yang telah tertutup, satker dapat mengajukan permohonan buka periode kepada Direktorat APK melalui unit konsolidator K/L yang membawahi satker berkenaan.

 Ketentuan Penyampaian LKKL Triwulan III Tahun 2025

1. LKKL Triwulan III Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. LKKL disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan jadwal sebagai berikut:

2. UAKPA (satker) menyampaikan LK tingkat UAKPA Triwulan III Tahun 2025 kepada KPPN mitra kerja melalui sarana e-mail atau sarana lain sesuai pengaturan dari masing-masing KPPN mitra kerja, paling lambat sesuai dengan batas akhir penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPA kepada Kementerian Keuangan (cq. Direktorat APK, DJPb). Selanjutnya satker mengunggah Surat Pengantar penyampaian LK pada Aplikasi MonSAKTI.
3. UAPPA-W menyampaikan LK Tingkat UAPPA-W Triwulan III Tahun 2025 kepada Kanwil DJPb mitra kerja melalui sarana e-mail atau sarana lain sesuai pengaturan dari masing- masing Kanwil DJPb mitra kerja, paling lambat sesuai dengan batas akhir penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPA kepada Kementerian Keuangan (cq. Direktorat APK, DJPb). Selanjutnya UAPPA-W mengunggah Surat Pengantar penyampaian LK pada Aplikasi MonSAKTI.
4. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Tahun 2025 disampaikan dalam bentuk softcopy (dalam format .pdf) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui alamat e-mail Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Penyampaian LKKL Triwulan III Tahun 2025 disertai dengan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
5. Bagi UAKPA dan/atau UAPPA-W yang tidak/terlambat menyampaikan laporan keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan SPM. Penolakan SPM dikecualikan terhadap SPM-LS belanja pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM pengembalian.

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 30 September 2025

-Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi Kementerian/Lembaga:

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi belanja barang/modal/bansos sebesar Rp..... (persentase dari pagu belanja barang/modal/bansos). Serapan tersebut masih di bawah target penyerapan (< 70%) disebabkan oleh .....

Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025, direncanakan akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut: (narasi dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga).

Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 total realisasi adalah sebesar Rp..... dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp.....

-Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi Kementerian/Lembaga:

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp..... dan diestimasikan sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp..... Terdapat sebanyak ..... satker yang mengalami pagu minus pada belanja pegawai sebesar Rp..... (berdasarkan To-Do List MonSAKTI). Atas pagu minus satker tersebut, Kementerian ..... telah melakukan/mengusulkan revisi anggaran antar jenis belanja/satker untuk menyelesaikan pagu minus belanja pegawai. (narasi dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga)

 -Informasi Pagu Blokir Kementerian/Lembaga:

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp..... Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp..... sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp...... (narasi dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga)

2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

-Informasi Outstanding Kontrak Kementerian/Lembaga:

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat ..... kontrak yang masih outstanding

dengan nilai kontrak sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp.....

Berdasarkan outstanding kontrak tersebut, sebanyak ..... kontrak merupakan outstanding kontrak signifikan (Tingkat signifikansi disesuaikan berdasarkan nilai sisa kontrak terbesar minimal 20 kontrak outstanding atau sesuai jumlah kontrak outstanding untuk K/L dengan jumlah kontrak ≤ 20) dengan rincian sebagai berikut:

 -Informasi Outstanding Kontrak Signifikan Kementerian/Lembaga:

Sumber: Aplikasi OMSPAN tanggal..... (disarankan 1-3 Oktober 2025)

Berdasarkan outstanding kontrak signifikan tersebut, sebanyak ..... kontrak diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu dan sebanyak ..... kontrak tidak dapat diselesaikan tepat waktu. (narasi penjelasan dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi pada masing- masing Kementerian/Lembaga)

3. Informasi Progres Likuidasi K/L pada Kabinet Merah Putih

Kementerian ..... sebagai pengampu Kementerian ..... yang dilikuidasi telah melakukan pengalihan aset dan kewajiban dengan ringkasan progres likuidasi sebagai berikut:

-Progres Likuidasi Berdasarkan Jumlah Satker Kementerian/Lembaga:

 -Progres Likuidasi Berdasarkan Mutasi Nilai Aset dan Kewajiban Kementerian/Lembaga:

Kementerian/Lembaga dapat memberikan informasi tambahan berupa mekanisme penyelesaian likuidasi pada masing masing pos ataupun kendala penyelesaian likuidasi, atau penjelasan lainnya.

 Informasi Penting Lainnya

1. Kondisi

Penjelasan informasi mengenai kondisi dapat meliputi reorganisasi, pergantian pimpinan, kepemilikan aset seperti melimpahkan atau menerima aset hasil likuidasi, dan lain sebagainya.

2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Penjelasan informasi mengenai Hal Khusus Menyangkut Program Strategis memuat penjelasan program strategis yang meliputi penjelasan atas target dan capaian secara ringkas. Misalnya Badan Gizi Nasional menjelaskan program Makanan Bergizi Gratis, Kementerian Koperasi menjelaskan program Koperasi Merah Putih, atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjelaskan program Sekolah Garuda.

3. Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L

Memuat keterangan dan penjelasan akun-akun yang signifikan baik LRA, LO, LPE, dan Neraca. Pemilihan akun signifikan tersebut mempertimbangkan rasio persentase akun terkait dengan total pendapatan/belanja/aset/kewajiban/beban pada setiap komponen laporan keuangan, akun yang khusus pada K/L tersebut, dan pertimbangan kebutuhan manajerial lainnya untuk diuraikan lebih lanjut. Misalnya Kementerian Keuangan menjelaskan akun pendapatan perpajakan, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan akun belanja modal (infrastruktur) dan akun aset, atau Kementerian Sosial menjelaskan akun belanja sosial.

Penyusunan informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya sebagaimana poin A dan B pada Entitas Akuntansi di bawah K/L dapat disesuaikan dengan kebutuhan Entitas Pelaporan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang andal, transparan, dan akuntabel, setiap satuan kerja diwajibkan untuk melakukan telaah laporan keuangan sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Telaah laporan keuangan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan melalui aplikasi SAKTI/MonSAKTI telah disusun dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melalui proses ini, satker diharapkan dapat mengidentifikasi potensi kesalahan, memastikan kesesuaian antar laporan, serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Format telaah Laporan Keuangan sesuai PMK Nomor 232/PMK.05/2022 dapat dilihat melalui tautan s.kemenkeu.go.id/KKTelaahLKKL.

Petunjuk Teknis Akuntansi 29: Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga

Likuidasi di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) adalah proses mengakhiri seluruh hak dan kewajiban entitas akuntansi/entitas pelaporan sampai neraca bersaldo nihil, disertai penyerahan aset, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan (LK) terakhir, dan penataan Barang Milik Negara (BMN). Proses ini terjadi antara lain karena; penggabungan/pemecahan organisasi, tidak ada alokasi anggaran tahun berikutnya, atau perubahan status (BLU/BUMN dan sebaliknya). Tulisan ini merangkum dasar hukum, aktor kunci, alur kerja, kebijakan akuntansi, hingga hal-hal teknis jurnal dan pelaporan yang wajib dipenuhi.

I. Dasar Hukum

• PP 71/2010 (SAP).

• PMK 181/2016 (Penatausahaan BMN).

• PMK 48/2017 (Likuidasi Entitas Akuntansi & Pelaporan pada K/L).

• PMK 231/2022 (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat).

• PMK 232/2022 (SAI).

• PMK 90/2024 (Penggunaan anggaran & aset masa transisi).

• S-381/MK.2/2024 & S-449/MK.2/2024 (Penunjukan K/L Pengampu).

• Surat-surat DJKN: S-161/KN/2024, S-165/KN/2024, S-89/KN/2025 (pedoman teknis BMN & penyelesaian hak/kewajiban saat likuidasi).

II. Definisi dan Kriteria Likuidasi

• Entitas Akuntansi: unit pengguna anggaran/barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun LK untuk digabung ke entitas pelaporan (mis. satker).

• Entitas Pelaporan: unit yang menghimpun satu/lebih entitas akuntansi dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa LK (mis. Kementerian).

• Kapan likuidasi dilakukan?

  • Penggabungan/pemecahan entitas.

  • Tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi/pelaporan.

  • Tidak mendapat alokasi anggaran tahun berikutnya.

  • Perubahan status menjadi/berubah dari BLU/BUMN.

III. Penanggungjawab Likuidasi dan Tugasnya

a) Entitas Akuntansi

Penanggung jawab adalah pimpinan entitas akuntansi (atau pimpinan struktural di atasnya bila berhalangan), dengan tugas:

1. Menyelesaikan seluruh hak & kewajiban (kas, piutang, utang, persediaan, aset tetap/lainnya, gaji induk, hibah langsung/BLU).

2. Menyusun, menandatangani, menyampaikan LK berkala hingga neraca nihil.

3. Melakukan koreksi LK berdasarkan tindak lanjut dan/atau rekomendasi BPK.

b) Entitas Pelaporan

Penanggung jawab adalah pimpinan entitas pelaporan (atau pejabat yang ditunjuk mengacu surat penunjukan K/L Pengampu), dengan tugas:

1. Memastikan seluruh entitas akuntansi di bawahnya menyelesaikan hak & kewajiban dan menyusun LK nihil.

2. Menyusun LK gabungan hingga nihil berdasarkan LK entitas akuntansi di bawahnya.

3. Memastikan koreksi LK sesuai rekomendasi BPK.

IV. Alur Pelaksanaan Likuidasi

1. Penyelesaian Hak & Kewajiban: dilakukan sampai aset & kewajiban di neraca = 0 (termasuk satker BLU).

2. Penyusunan LK: bulanan/semesteran/tahunan tetap berjalan mengacu PMK 232/2022; identitas LK tetap menggunakan entitas yang dilikuidasi dan ditandatangani penanggung jawab likuidasi; rekonsiliasi dengan KPPN (PMK 217/2022/SAPP); ketika neraca nihil, susun LK terakhir.

3. Pengelolaan & Penyajian BMN: laksanakan sesuai PMK dan pedoman DJKN; sajikan pada Laporan BMN (LBMN) serta rekonsiliasi UAKPB–UAKPA dan UAPB–DJKN.

V. Komponen dan Pengungkapan Laporan Keuangan Likuidasi

• Komponen LK: LRA, LPE, LO, LAK & LPSAL (khusus BLU), Neraca bersaldo nihil, dan CaLK.

• Lampiran BMN: untuk entitas akuntansi: LBKP + Catatan Ringkas Barang; untuk entitas pelaporan: LBP (rekon DJKN) + Catatan Ringkas Barang; dilengkapi BAST/dokumen ekuivalen.

• Pernyataan:

  • SOR (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh penanggung jawab likuidasi entitas pelaporan (SPI memadai & sesuai SAP).

  • Pernyataan Telah Direviu oleh APIP.

• Pengungkapan CaLK (wajib memadai): latar belakang & dasar hukum likuidasi, kebijakan akuntansi, rincian pos (LAK/LO/LPE/Neraca/LRA), progres tindak lanjut penyelesaian aset & kewajiban, informasi penting sesuai PSAP.

Penyampaian LK

• LK Entitas Akuntansi → atasan struktural, KPPN/KPKNL mitra (satker lama & yang ditunjuk), serta BPK.

• LK Entitas Pelaporan → DJPb (Dit. APK), DJKN (Dit. PKKN), BPK.

VI. Kebijakan Akuntansi dan Mekanisme Teknis

Kas & Setara Kas

• Kas Bendahara Pengeluaran: setorkan sisa UP/TUP ke Kas Negara (kode akun penerimaan yang sesuai tahun berjalan/TAYL); tutup rekening & nonaktifkan supplier satker.

• Kas Bendahara Penerimaan: pemindahan sisa PNBP dari satker lama ke baru, lalu setorkan ke Kas Negara oleh satker baru.

• Kas Lainnya & Setara Kas:

  • LS Bendahara/Dana Titipan: bayar ke penerima hak atau pindahkan ke satker baru lalu setorkan (bila perlu).

  • Pungutan Pajak: pindahkan saldo pajak belum disetor ke satker baru, lalu setorkan.

  • Kas Hibah: hanya yang sudah disahkan; lakukan Transfer Kas Hibah (BAST, register hibah dimutakhirkan).

  • Dana Pihak Ketiga: bayar ke penerima atau pindahkan ke satker baru; jika disetor ke Kas Negara, lakukan pencatatan pendapatan sesuai ketentuan.

• BLU:

  • Kas & Bank BLU serta Investasi Jangka Pendek BLU dipindahkan ke satker BLU baru (mohon penyesuaian saldo BLU ke KPPN agar sinkron dengan pembukuan BUN).

Aset Lancar Lain

• Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) & Uang Muka Belanja (Prepayment): pindahkan saldo ke satker baru (BAST), lalu lakukan reassessment periodik untuk memastikan matching dan periodisitas.

• Pendapatan yang Masih Harus Diterima: transfer ke satker baru; lakukan penilaian kembali di tanggal pelaporan.

• Dana yang Dibatasi Penggunaannya: klasifikasikan sebagai Aset Lainnya; transfer ke satker baru sesuai ketentuan khusus dana terikat.

Piutang

• Piutang Jangka Pendek/Panjang (termasuk TGR & piutang BLU): transfer keluar dari satker lama ke satker baru (lengkap dengan penyisihan yang relevan), atau lakukan likuidasi keluar bila hanya satu satker penerima.

Persediaan

• Seluruh saldo harus diserahterimakan ke satker baru melalui mekanisme TK–TM (online + BAST).

• Perhatikan kelompok: Persediaan, Persediaan Dalam Proses, Usang/Rusak/Tidak Dikuasai—penyajian di LK/LBMN mengikuti ketentuan masing-masing.

Aset Tetap & Aset Lainnya

• Aset Tetap: transfer keluar-masuk di Modul Aset Tetap (beserta akumulasi penyusutan). Untuk BMN ekstrakomptabel, alirkan di daftar likuidasi/transfer dan sajikan di laporan BMN ekstrakomptabel.

• Aset Tak Berwujud/ATB Dalam Pengerjaan/Aset Lain-Lain: lakukan transfer sesuai modul, termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi bila ada, dan pastikan persetujuan alih status (jika disyaratkan).

Kewajiban

• Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD): serahkan penatausahaan & saldo BYMHD ke satker baru.

• Pendapatan Diterima di Muka: serahkan saldo ke satker baru sampai kewajiban layanan/barang pemerintah dipenuhi.

sumber: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (diolah).

Sumber: Materi Bimbingan Akuntansi dan Pelaporan Dit. APK

BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi LKPP 2024 atas delapan puluh empat LKKL, sedangkan dua LKKL memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meskipun pencapaian opini tetap positif, LHP menunjukkan 14 temuan yang menghasilkan 31 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti. Kewajiban menindaklanjuti temuan itu diatur UU 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, dan kegagalannya berisiko merugikan negara.

Temuan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2024 yang telah diperiksa oleh BPK dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama—(1) efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit, (2) risiko pagu minus belanja pegawai, (3) ketertiban revisi DIPA, (4) sertifikasi aset tanah, serta (5) pertanggungjawaban hibah pilkada, dengan penjabaran sebagai berikut:

Lima dimensi kebijakan—governance, proses bisnis, teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi—menjadi satu kerangka operasi terintegrasi adalah kunci untuk menindaklanjuti temuan BPK atas LKKL. Masing-masing dimensi dapat dirancang untuk saling menguatkan dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan, melalui:

1. Governance: melekatkan akuntabilitas pada kinerja pimpinan
   Tindak lanjut rekomendasi audit perlu bergeser dari sekadar kewajiban administratif menjadi risk-based follow-up. Caranya, setiap rekomendasi diberi skor prioritas (tinggi–rendah) dan tenggat, kemudian skor penyelesaiannya dimasukkan sebagai Key Performance Indicator (KPI) dalam kontrak kinerja pejabat Eselon I. Pemerintah PU, misalnya, sudah menargetkan penuntasan rekomendasi BPK dalam 60 hari dan mempublikasikan rencana aksinya; pendekatan serupa dapat menjadi pola nasional. Agar insentif lebih terasa, hasil skor KPI dihubungkan langsung ke remunerasi kinerja tahunan serta penilaian Road Map Reformasi Birokrasi.
   
2. Proses bisnis: menutup celah pagu minus dan revisi DIPA
   Pada level operasional, dua mekanisme kunci perlu dirombak. Pertama, payroll berbasis human-capital analytics: data kepegawaian BKN di-stream harian ke SAKTI sehingga setiap perubahan formasi, mutasi, atau tunjangan langsung memengaruhi proyeksi belanja pegawai—mengurangi risiko pagu minus di akhir tahun. Kedua, revisi DIPA diubah dari model “siapa cepat dia dapat” ke mekanisme exception-based approval dengan cut-off otomatis. Surat DJPb S-1189/2024 bahkan sudah memberi panduan bahwa kualitas dan waktu revisi DIPA kini diperhitungkan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); mempercepat digital-work-flow akan membantu satker menjaga skor IKPA tanpa menunggu teguran KPPN.
   
   
3. Teknologi: membangun digital audit-trail lintas aplikasi
   Fragmentasi data antara e-Rekomendasi (BPK), SIM-EP (DJPb), SAKTI, dan SIMAN hanya dapat diatasi lewat application programming interface (API) standar dan autentikasi tunggal (GovSSO). Beberapa pemda telah menunjukkan bahwa SSO mampu mengurangi waktu akses sistem sampai 40%; pemerintah pusat bisa mengekstrapolasi manfaat tersebut pada ekosistem keuangan negara. Di sisi aset, ATR/BPN telah menggulirkan sertipikat tanah elektronik nasional sejak awal 2025; 83 kantor pertanahan kini memiliki kios self-service pencetakan ulang e-sertipikat. Integrasi langsung antara SIMAN dan Web-service ATR/BPN akan memangkas waktu verifikasi BMN tanah dari rata-rata 180 hari menjadi di bawah 60 hari.
   
   
4. Sumber daya manusia: profesionalisasi APIP dan verifikator
   Kompleksitas sistem menuntut auditor dan verifikator anggaran yang lebih melek data. Di Indonesia, BPKP sudah mengadopsi model competency-based training dan melaporkan peningkatan skor kapabilitas APIP pada Laporan Kinerja 2024. Untuk mengakselerasi standar profesional, Kemenkeu dapat mengadopsi sertifikasi internasional seperti Certified Government Financial Manager (CGFM)—yang mencakup audit, akuntansi, dan kontrol internal di sektor publik—sebagai prasyarat jenjang fungsional madya dan utama. Program blended learning daring-luring serta penempatan silang (secondment) antara K/L akan memperkaya perspektif risiko lintas sektor.
   
   
5. Regulasi: membuka ruang regulatory sandbox dan harmonisasi aturan
   Revisi PMK 199/2019 (yang kini baru mengatur kargo impor) diproyeksikan memasukkan pasal-pasal tentang e-sertipikat BMN dan escrow sengketa tanah; rancangan perubahan sedang didiskusikan oleh DJKN dan ATR/BPN. Sambil menunggu payung hukum final, pemerintah dapat menjalankan regulatory sandbox di lima K/L pemilik backlog tanah terbesar, memanfaatkan kewenangan uji-coba beleid digital sebagaimana diatur PP 95/2018 tentang SPBE. Di ranah audit, Peraturan BPK tentang pemantauan tindak lanjut juga perlu direvisi agar mewajibkan pertukaran data real-time dengan APIP, bukan lagi berbasis pelaporan manual.

Walau capaian opini WTP yang telah diberikan oleh BPK membanggakan, kualitas pengendalian intern dan kepatuhan proses masih perlu pembenahan serius. Temuan 2024 memperlihatkan pola berulang: data terfragmentasi, koordinasi lintas lembaga lemah, serta literasi digital yang belum merata. Bukti empiris dan praktik lapangan menegaskan bahwa kombinasi transformasi digital, penguatan APIP, dan tata kelola berbasis risiko adalah kunci menutup celah tersebut.

Dengan sinergi kebijakan yang solid—mulai dari kontrak kinerja pimpinan, restrukturisasi proses bisnis, fondasi teknologi bersama, profesionalisasi SDM, hingga regulasi yang adaptif—pemerintah tidak hanya menutup temuan berulang BPK, tetapi juga membangun kultur pengelolaan keuangan negara yang real-time, berbasis risiko, dan berorientasi hasil.