JL. Jenderal Sudirman No.249 Pekanbaru 28116

 

TANJAK

TANJAK

1. SALDO AWAL

  • Saldo awal merupakan angka nominal dari masing-masing pos yang disajikan dalam LK sebelum terjadi transaksi apapun dalam Tahun Anggaran Berjalan (TAB).

  • Sehubungan dengan perubahan sistem aplikasi pelaporan dari Aplikasi eksisting ke Aplikasi SAKTI, dilakukan prosedur migrasi data dalam rangka pembentukan saldo awal pada masing-masing modul di Aplikasi SAKTI.

  • Migrasi saldo awal menghasilkan nilai yang tercantum pada neraca percobaan saldo awal TAB sama dengan neraca percobaan saldo akhir TAYL, kecuali untuk ekuitas.

  • Migrasi saldo awal melalui sistem aplikasi pelaporan secara otomatis menempatkan saldo aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan posisi normalnya.

  • Setelah diperoleh saldo awal TAB yang sesuai dengan saldo akhir TAYL audited sebagai hasil migrasi data, entitas akuntansi siap untuk mencatat transaksi dan kejadian TAB yang berdampak pada laporan keuangan.

2. TRANSAKSI ANGGARAN

  • Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/ atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), revisi DIPA, dan/ atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), di mana transaksi ini erat kaitannya dengan manajemen anggaran.

  • Pencatatan alokasi anggaran dilakukan secara single entry, yaitu dengan mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan dan allotment belanja sesuai yang tertuang dalam DIPA.

  • Jurnal yang terbentuk dalam rangka pencatatan estimasi pendapatan dan allotment belanja melalui Modul Penganggaran.

3. TRANSAKSI PENDAPATAN

  • Pendapatan yang Disetorkan Ke Kas Negara Oleh Wajib Bayar

    -Pendapatan yang disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar, entitas akuntansi mencatat berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan/ atau dokumen lain yang dipersamakan.

    -Setelah terjadi penyetoran ke kas negara, entitas akuntansi mencatat data pendapatan berdasarkan data dari Modul Penerimaan Negara (MPN) dan/ atau Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui Modul Bendahara.

    -Transaksi ini membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas

  • Pendapatan yang Disetorkan Ke Kas Negara Oleh Bendahara

    -Pendapatan yang diterima oleh bendahara, kemudian bendahara yang melakukan penyetoran ke kas negara, satker mencatat pendapatan dimaksud berdasarkan Surat Bukti Setor (SBS), BPN, atau dokumen lain yang dipersamakan.

    -Pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara, entitas akuntansi mencatat melalui Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

    -Setelah bendahara menyetorkan ke kas negara, satker mencatat pendapatan dimaksud melalui Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

  • Pendapatan Melalui Potongan SPM

    -Pendapatan melalui potongan SPM mulai dicatat oleh satker pada saat penerbitan resume tagihan (Surat Perintah Pembayaran/SPP) pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

    -Pada saat telah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, maka akan membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

4. TRANSAKSI BELANJA DAN BEBAN

  • Belanja Barang Dengan Mekanisme LS yang Tidak Menghasilkan BMN

    -Dokumen sumber yang dapat digunakan antara lain BAST, resume tagihan, SP2D, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

    -Belanja yang tidak menghasilkan BMN dapat dilakukan secara kontraktual maupun non kontraktual.

  • Belanja Barang Dengan Mekanisme LS yang Menghasilkan BMN Ekstrakomptabel

    -BMN ekstrakomptabel merupakan BMN yang harga satuannya tidak mencapai nilai minimal kapitalisasi pada ketentuan penata-usahaan BMN, sehingga menggunakan akun belanja barang ekstrakomptabel.

    -Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan antara lain BAST, BAPP, resume tagihan, SP2D, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

  • Belanja Modal Dengan Mekanisme LS yang Menghasilkan BMN Intrakomptabel

    -BMN intrakomptabel merupakan BMN yang harga satuannya mencapai nilai minimal kapitalisasi pada ketentuan penatausahaan BMN, sehingga menggunakan akun belanja modal.

    -Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan antara lain BAST, BAPP, resume tagihan, SP2D, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

  • Belanja Barang Dengan Mekanisme LS yang Menghasilkan Persediaaan

    -Pencatatan belanja yang menghasilkan persediaan dilakukan dengan pendekatan aset, sehingga pada realisasi belanja memunculkan akun persediaan.

    -Persediaan dicatat dengan metode perpetual (dilakukan setiap terjadi transaksi) sehingga mempengaruhi saldo persediaan.

5. TRANSAKSI UP/TUP

  • Penyediaan UP/TUP pertama kali

  • Transaksi penggantian UP (GUP) atas belanja yang tidak menghasilkan BMN

  • Transaksi GUP atas belanja yang menghasilkan BMN Intrakomptabel atau persediaan

  • Transaksi GUP atas belanja yang menghasilkan BMN ekstrakomptabel

  • Penyetoran sisa UP/TUP

6. TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

  • Pengembalian pendapatan merupakan transaksi pengembalian atas penerimaan pada waktu sebelumnya, baik pengembalian pendapatan TAB maupun pengembalian pendapatan TAYL.

  • Dokumen sumber antara lain SPM PP (Pengembalian Penerimaan), SPM KP (Kembali Pajak), SPM KC (Kembali Cukai), dan dokumen lain yang dipersamakan.

  • Pencatatan transaksi pengembalian pendapatan dilakukan melalui Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

7. TRANSAKSI PENGEMBALIAN BELANJA

  • Pengembalian belanja TAB yang tidak menghasilkan BMN melalui setoran ke Kas Negara

    Pengembalian belanja ini dicatat berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara yang akan membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

  • Pengembalian belanja TAB yang tidak menghasilkan BMN melalui potongan SPM

    -Pengembalian belanja yang dilakukan melalui potongan SPM mulai dicatat pada saat terjadi penerbitan resume tagihan pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

    -Setelah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D melalui Modul Pembayaran yang membentuk jurnal buku besar akrual dan buku besar kas.

  • Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN ekstrakomptabel melalui setoran ke kas negara

    -Pada transaksi ini, satker mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya dan mencatat pengurangan nilai BMN yang bersangkutan.

    -Pencatatan pengembalian negara dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara yang membentuk buku besar akrual dan buku besar kas.

    -Pencatatan pengurangan nilai sebesar nominal yang tercantum dalam BPN (surat pernyataan PB/KPB) melalui perekaman transaksi koreksi nilai melalui Modul Aset Tetap (tidak membentuk jurnal akuntansi).

  • Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN berupa persediaan melalui setoran ke kas negara

    -Pada transaksi ini, satker mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya dan mencatat pengurangan nilai BMN yang bersangkutan.

    -Pencatatan pengembalian negara dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara yang membentuk buku besar akrual dan buku besar kas.

    -Pencatatan pengurangan nilai sebesar nominal yang tercantum dalam BPN (surat pernyataan PB/KPB) melalui perekaman transaksi koreksi nilai melalui Modul Persediaan (tidak mem-bentuk jurnal akuntansi).

  • Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN berupa aset Tetap/aset lainnya melalui setoran ke Kas negara

    -Pada transaksi ini, satker mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya dan mencatat pengurangan nilai BMN yang bersangkutan.

    -Pencatatan pengembalian negara dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara yang membentuk buku besar akrual dan buku besar kas.

    -Pencatatan pengurangan nilai sebesar nominal yang tercantum dalam BPN (surat pernyataan PB/KPB) melalui perekaman transaksi koreksi nilai melalui Modul Aset Tetap (tidak membentuk jurnal akuntansi).

  • Pengembalian Belanja TAYL yang Tidak Menghasilkan BMN Melalui Potongan SPM

    -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan beban dalam LK TAYL.

    -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja TAYL melalui potongan SPM menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui potongan SPM.

    -Pencatatan timbul pada saat diterbitkan resume tagihan pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

    -Pada saat terbit SP2D dan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran maka akan membentuk jurnal pada buku besar akrual.

    -Pada modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

  • Pengembalian Belanja TAYL yang Tidak Menghasilkan BMN Melalui Setoran Ke Kas Negara

    -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan beban dalam LK TAYL.

    -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja barang TAYL melalui pengembalian belanja menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui pencatatan pada Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

    -Pada modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

  • Pengembalian Belanja TAYL yang Menghasilkan BMN Ekstrakomptabel Melalui Setoran Ke Kas Negara

    -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya, pengurangan beban, dan pengurangan nilai BMN ekstrakomptabel dalam LK TAYL.

    -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja barang TAYL melalui pengembalian belanja menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui pencatatan pada Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

    -Pada modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

  • Pengembalian Belanja TAYL yang Menghasilkan Persediaan Melalui Setoran Ke Kas Negara

    -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya, dan pengurangan nilai persediaan dalam LK TAYL.

    -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja barang TAYL melalui pengembalian belanja menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui pencatatan pada Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

    -Pada modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

  • Pengembalian Belanja TAYL yang Menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui Setoran Ke Kas Negara

    -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya, dan pengurangan nilai aset tetap/aset lainnya dalam LK TAYL.

    -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja modal  TAYL melalui pengembalian belanja menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui pencatatan pada Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

    -Pada Modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

8. TRANSAKSI HIBAH LANGSUNG TAB

  • Proses bisnis hibah langsung dilakukan dengan berpedoman pada regulasi mengenai administrasi pengelolaan hibah dan pedoman teknis lainnya.

  • Pencatatan transaksi hibah langsung dapat melibatkan penggunaan Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pembayaran, dan Modul GLP, tergantung pada jenis hibah yang diterima dan transaksi hibah yang terjadi pada satker.

  • Transaksi hibah langsung TAB terdiri dari hibah langsung bentuk uang, hibah langsung bentuk barang, dan hibah langsung bentuk jasa.

9. TRANSAKSI HIBAH LANGSUNG TAYL

  • Dalam hal satker tidak melakukan pengesahan hibah langsung yang diterimanya sampai tahun anggaran berikutnya, maka satker tetap diwajibkan untuk menyelesaikan administrasi pengelolaan hibah TAYL tersebut.

  • Proses bisnis penyelesaian hibah langsung TAYL dilakukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020.

  • Transaksi hibah langsung TAYL terdiri dari hibah langsung bentuk uang TAYL, hibah langsung bentuk barang TAYL, dan hibah langsung bentuk jasa TAYL.

10. TRANSAKSI PENGEMBALIAN KAS HIBAH LANGSUNG

  • Pengembalian Sisa Hibah Kepada Donor, Dimana Kas Hibah Tersebut Sudah Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

    -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.

    -Pengembalian sisa hibah mengakibatkan Pendapatan Hibah pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah berkurang dan Kas Lainnya di K/L Dari Hibah pada satker berkurang.

    -Pada saat sisa hibah yang diajukan SP4HL ke KPPN dan terbit SP3HL, maka dilakukan perekaman pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

  • Pengembalian Sisa Hibah Kepada Donor, Dimana Kas Hibah Tersebut Belum Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

    -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.

    -Pengembalian sisa hibah mengakibatkan Pendapatan Hibah pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah berkurang dan Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan pada satker berkurang.

    -Satker melakukan pencatatan pengeluaran kas hibah tersebut melalui Modul Bendahara atau jurnal melalui Modul GLP.

  • Penyetoran Sisa Hibah Ke Kas Negara, Dimana Kas Hibah Tersebut Sudah Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

    -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.

    -Penyetoran sisa hibah ke kas negara berdampak pada pemindahbukuan kas pada BUN dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker berkurang.

  • Penyetoran Sisa Hibah Ke Kas Negara, Dimana Kas Hibah Tersebut Belum Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

    -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.

    -Penyetoran sisa hibah ke kas negara dicatat sebagai pendapatan PNBP oleh satker berkenaan.

11. TRANSAKSI PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG TAYL

  • Pengembalian Sisa Hibah Kepada Donor, Dimana Kas Hibah Tersebut Sudah Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

    -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.
    -Pengembalian sisa hibah mengakibatkan Pendapatan Hibah pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah berkurang dan Kas Lainnya di K/L Dari Hibah pada satker berkurang.
    -Pada saat sisa hibah yang diajukan SP4HL ke KPPN dan terbit SP3HL, maka dilakukan perekaman pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.
  • Pengembalian Sisa Hibah Kepada Donor, Dimana Kas Hibah Tersebut Belum Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

    -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.
    -Pengembalian sisa hibah mengakibatkan Pendapatan Hibah pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah berkurang dan Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan pada satker berkurang.
    -Satker melakukan pencatatan pengeluaran kas hibah tersebut melalui Modul Bendahara atau jurnal melalui Modul GLP.

  • Penyetoran Sisa Hibah Ke Kas Negara, Dimana Kas Hibah Tersebut Sudah Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

    -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.
    -Penyetoran sisa hibah ke kas negara berdampak pada pemindahbukuan kas pada BUN dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker berkurang.

  • Penyetoran Sisa Hibah Ke Kas Negara, Dimana Kas Hibah Tersebut Belum Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah
    -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.
    -Penyetoran sisa hibah ke kas negara dicatat sebagai pendapatan PNBP oleh satker berkenaan.

12. TRANSAKSI TERKAIT KAS

  • Kas di Bendahara Pengeluaran
    -Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari Kas di Bendahara UP dan TUP.
    -Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat dengan pasangan akun uang Muka dari KPPN.

  • Kas di Bendahara Penerimaan
    -Saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pengelolaan pendapatan satker.
    -    Kas di Bendahara Penerimaan dicatat dengan pasangan akun Pendapatan.

  • Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
    -Kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran selain yang berasal dari uang persediaan.
    -Berupa hak pemerintah (pendapatan), pungutan pajak, belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang berhak, dan lain-lain.

  • Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
    -Kas lainnya yang dikelola bendahara penerimaan.
    -Berupa hak pemerintah maupun yang belum dapat diakui sebagai pendapatan.

  • Kas Lainnya di K/L dari Hibah
    -Kas Lainnya di K/L dari Hibah terdiri dari kas yang belum dan telah disahkan.
    -Pencatatan oleh satker penerima hibah langsung bentuk uang.

13. TRANSAKSI YANG TERJADI PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Kondisi yang menyebabkan terjadinya transaksi yang terjadi pada akhir tahun anggaran

  • Satker telah melakukan pembayaran namun barang/jasa belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan

    -Pembayaran penyelesaian pekerjaan disertai jaminan pembayaran akhir tahun.
    -Pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan (TAB).
    -Pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara setelah tanggal pelaporan.

  • Jaminan pemeliharaan

    -Selama masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara.
    -Berbeda dari jaminan pembayaran akhir tahun, pencairan dan penyetoran jaminan pemeliharaan tidak berdampak pada pengurangan nilai aset.

  • Satker telah menerima persediaan/aset tetap/aset lainnya namun belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan

    Dalam hal ini, perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

    1) Pada saat penerimaan barang beserta BAST, satker mencatat pada Modul Komitmen.

    2) Dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan.

    3) Dilakukan jurnal penyesuaian pada Modul GLP.

    4) Pada awal tahun anggaran berikutnya, dilakukan jurnal balik yang melibatkan Belanja Modal/Barang yang Masih Harus Dibayar.

14. TRANSAKSI PENYESUAIAN


 

15. TRANSAKSI KOREKSI

  • Pengadaan Persediaan Menggunakan Akun Belanja Barang non BMN
  • Pengadaan BMN Intrakomptabel (Aset Tetap/Aset Lainnya) Menggunakan Akun Belanja Barang non BMN
  • Kesalahan Pemilihan Jenis BAST Dan Kodefikasi Barang Pada Modul Komitmen (Pengadaan Jasa/Non BMN Dicatat Sebagai Pengadaan BMN Intrakomptabel)
  • Kesalahan Pemilihan Jenis BAST Dan Kodefikasi Barang Pada Modul Komitmen (Pengadaan Jasa/Non BMN Dicatat Sebagai Pengadaan BMN Ekstrakomptahel)
  • Pengadaan BMN Intrakomptabel (Berupa KDP) Menggunakan Akun Belanja Barang Non BMN, Namun Terjadi Kesalahan Pemilihan Kodefikasi BMN Non KDP Ketika Mencatat BAST Pada Modul Komitmen
  • Kesalahan Penggunaan Akun non K/L
  • Kesalahan yang Memerlukan Koreksi Antar Beban
  • Kesalahan atau Koreksi Lainnya

 

TANJAK

Selama ini, proses rekonsiliasi dan penginputan transaksi BMN, baru dapat dilaksanakan setelah saldo Laporan Keuangan Tahunan Audited diperoleh, sehingga hal ini menyebabkan transaksi tahun berikutnya menumpuk dan berdampak pada penatausahaan BMN menjadi kurang tertib dan kualitas Laporan Keuangan Semester I menjadi kurang andal. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan sistem aplikasi dan sistem akuntansi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Akuntansi Nomor 26, untuk mencatat transaksi koreksi audited dan mencatat transaksi BMN periode berjalan tanpa harus menunggu selesainya LK Audited tahun sebelumnya. 

Secara umum, petunjuk teknis tersebut mengatur antara lain sebagai berikut:

 

Mekanisme Pencatatan Persediaan

1)  Pencatatan transaksi persediaan tahun 20X1 dilakukan dengan menggunakan saldo akhir tahun 20X0 pada Periode 13 atau Periode 14 tergantung transaksi terakhir yang menggunakan menu existing di tahun 20X0.

2)  Pencatatan transaksi koreksi audited dilakukan dengan menu existing atau menu koreksi audited (menu khusus) dengan memperhatikan ada atau tidaknya transaksi lanjutan persediaan pada tahun 20X1.

3)  Pencatatan  transaksi  pembalik  koreksi  audited  dilakukan  atas  transaksi  koreksi audited yang dicatat melalui menu koreksi audited (menu khusus).

4)  Pencatatan transaksi tinjut koreksi audited dilakukan atas transaksi koreksi audited yang dicatat melalui menu koreksi audited (menu khusus).

 

Mekanisme Pencatatan Aset Tetap

1)  Pencatatan transaksi aset tetap tahun 20X1 dilakukan dengan menggunakan saldo akhir tahun 20X0 pada Periode 13 atau Periode 14 tergantung transaksi terakhir yang menggunakan menu existing di tahun 20X0.

2)  Pencatatan transaksi koreksi audited dilakukan dengan menu existing atau menu koreksi audited (menu khusus) dengan memperhatikan ada atau tidaknya transaksi lanjutan aset tetap pada tahun 20X1.

3) Dalam kondisi tertentu, pencatatan transaksi koreksi audited tahun 20X0 akan menghapus transaksi lanjutan aset tetap tahun 20X1 baik dihapus secara otomatis maupun melalui pengajuan permohonan penghapusan ke Direktorat APK.

 

Contoh simulasi pencatatan transaksi koreksi audited pada tahun 20X0 dan pencatatan transaksi BMN lanjutan pada tahun 20X1 juga dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Akuntansi 26: Pencatatan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) pada Masa Transisi Penyusunan Laporan Keuangan Audited.

TANJAK

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI TRANSAKSI DENGAN MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN (REKENING PENAMPUNGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN)

 Berdasarkan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran, diatur beberapa hal sebagai berikut:

 a. Pasal 2: RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.

b. Pasal 8 s.d. Pasal 16 : Ruang lingkup pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan pekerjaan yang:

1) Pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran;

2) Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya; dan

3) Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan KPA. 

A. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pengisian dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

1. Pengisian Dana RPATA dilakukan dengan pemindahan kas dari RKUN ke RPATA dengan menggunakan SP2D Penampungan. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “RPATA Isi” pada modul komitmen aplikasi SAKTI.

 

2. PPK membuat SPP-Penampungan pada modul pembayaran aplikasi SAKTI dengan menggunakan akun belanja (5XXXXX) pada sisi pengeluaran dan dipotong secara penuh dengan akun 815619 Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening PenampunganKementerian Negara/Lembaga pada sisi penerimaan.

 

3. PPSPM melakukan pengujian SPP-Penampungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPMPenampungan melalui modul pembayaran pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya, SPM tersebut disampaikan ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

 

4. Dalam hal SPM-Penampungan telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Penampungan. Berdasarkan penerbitan SP2D-Penampungan tersebut, maka Satker melakukan catat SP2D-Penampungan melalui aplikasi SAKTI

 

B. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran atas penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga

1. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “RPATA Realisasi Barang” atau “RPATA Realisasi Jasa” pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Pada saat pencatatan BAST, satker melakukan pencatatan atas rincian barang yang dihasilkan (apabila menghasilkan barang/RPATA realisasi barang).

 

2. Berdasarkan penerimaan BAST RPATA realisasi barang tersebut, Satker melakukan pendetailan BMN pada modul persediaan atau modul aset tetap aplikasi SAKTI.

 

3. Berdasarkan BAST RPATA realisasi barang/jasa tersebut, PPK membuat SPP-Pembayaran.

a. Dalam hal pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran, PPK membuat SPP-Pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran dan dipotong dengan akun penerimaan pajak (41xxxx) serta kewajiban lainnya dari Penyedia pada sisi penerimaan.

 

b. Dalam hal penyelesaian pekerjaan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya atau pekerjaan yang tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan untuk penyelesaiannya pada tahun berikutnya namun telah terdapat progress pekerjaan, PPK membuat SPP-pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619) Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga) pada sisi pengeluaran dipotong dengan akun penerimaan perpajakan (41xxxx) dan akun denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (4258xx) dan/atau kewajiban lainnya Penyedia.

 

4. PPSPM melakukan pengujian SPP-Pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPMPembayaran melalui modul pembayaran aplikasi SAKTI. Selanjutnya PPSPM menyampaikan SPM tersebut ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

5. Dalam hal SPM-Pembayaran telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Pembayaran. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka:

a. Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI; dan

b. Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan penyediaan dana (dropping) dari RKUN ke RPKBUNP dan Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia. Selanjutnya, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN. 

 

6. Dalam hal nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan menyebabkan jumlah sisi penerimaan melebihi jumlah sisi pengeluaran pada SPP-Pembayaran, nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada SPP-Pembayaran paling banyak sampai dengan jumlah sisi penerimaan sama dengan jumlah sisi pengeluaran.Terhadap selisih antara nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dengan nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terdapat pada potongan SPPpembayaran, Penyedia harus menyetorkan selisih dimaksud ke kas negara

 

7. Dalam hal sampai dengan akhir tahun sudah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan, namun belum dilakukan realisasi pembayaran dan dalam rangka penyajian LK tahunan, Satker perlu melakukan penyesuaian sebagai berikut:

a. Mencatat Aset sebesar riil perkembangan penyelesaian pekerjaan dan pencatatan/pendetailan pada Modul Aset Tetap/Persediaan

b. Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran

c. Pada tahun berikutnya, dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), Satker melakukan pencatatan sisa penyelesaian pekerjaan dengan mencatat BAST RPATA Realisasi Barang/Jasa pada modul komitmen dan melakukan pendetailan pada modul aset terkait. Selanjutnya, terhadap BAST di modul komitmen (BAPP ke-1 dan BAST ke-2) dilakukan pembayaran secara sekaligus ke rekening penyedia dengan menggunakan 1 (satu) SPM Pembayaran sekaligus dan/atau masing-masing BAPP/BAST dilakukan pembayaran dengan menggunakan masing-masing SPMPembayaran. Dalam hal ini, SPM-Pembayaran hanya dapat diterbitkan maksimal 2 (dua) kali.

 

C. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan

 1. Dalam hal SPM-Penihilan telah memenuhi persyaratan pengujian, KPPN menerbitkan SP2D. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI

 

TANJAK

Restrukturisasi dalam pemerintahan sering kali memerlukan penyesuaian signifikan, termasuk proses likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan pada kementerian/lembaga (K/L). Likuidasi ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.05/2017. Likuidasi adalah proses penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai dampak dari pengakhiran atau pembubaran entitas akuntansi dan/atau pelaporan. Entitas yang dilikuidasi tidak lagi memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk mengelola keuangan dan harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang ada.

Definisi Utama:

  • Entitas Akuntansi (EA): Unit pengguna anggaran atau barang yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) untuk digabungkan ke entitas pelaporan. Contoh: Satker di bawah kementerian seperti Kantor Kemenag, Satker Polres, atau Dinas Pertanian.
  • Entitas Pelaporan (EP): Unit yang mengelola lebih dari satu entitas akuntansi dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Contoh: Kementerian Keuangan atau Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan likuidasi diatur melalui:

  1. PMK Nomor 48/PMK.05/2017: Mengatur tata cara likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan pada K/L.
  2. Peraturan terkait lainnya: Termasuk PMK mengenai tata cara pembayaran, pengelolaan hibah, dan pengelolaan barang milik negara (BMN).

Entitas akuntansi atau pelaporan memenuhi kriteria likuidasi jika:

  1. Tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi/pelaporan.
  2. Terjadi penggabungan atau pemecahan entitas akuntansi/pelaporan.
  3. Tidak menerima alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.
  4. Mengalami perubahan status, misalnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pelaksanaan likuidasi memerlukan pendekatan terstruktur. Berikut tahapan utama:

  1. Penunjukan Penanggung Jawab Likuidasi

Pemimpin entitas akuntansi atau pelaporan yang dilikuidasi bertanggung jawab langsung atas proses ini. Jika tidak memungkinkan, tanggung jawab dialihkan kepada pemimpin struktural di atasnya.

Tugas Penanggung Jawab:

  • Menyelesaikan hak dan kewajiban hingga saldo neraca nihil.
  • Menyusun laporan keuangan selama proses likuidasi.
  • Melakukan koreksi laporan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  • Menyusun laporan keuangan terakhir (penutupan likuidasi).
  1. Penyelesaian Hak dan Kewajiban

Semua hak dan kewajiban harus diselesaikan dengan mengacu pada aturan yang berlaku:

  • Saldo Kas: Disetor ke kas negara atau diteruskan kepada pihak berhak.
  • Piutang dan Utang: Diselesaikan melalui serah terima dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
  • Persediaan dan Aset Tetap: Dialihkan ke entitas baru atau yang ditunjuk melalui mekanisme transfer atau likuidasi di aplikasi SAKTI.
  1. Pemindahan Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan
  • Transfer atau Likuidasi: Aset dipindahkan melalui menu "Transfer Keluar-Masuk" atau "Likuidasi Keluar-Masuk" pada aplikasi SAKTI.
  • Laporan Keuangan Terakhir: Disusun hingga saldo aset dan kewajiban nihil, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ilustrasi Proses Likuidasi

Proses likuidasi dapat terjadi dalam berbagai situasi:

  1. Penggabungan Entitas:
    • Beberapa entitas digabungkan menjadi satu, dan semua saldo aset serta kewajiban diselesaikan hingga nihil.
  2. Pemecahan Entitas:
    • Sebuah entitas dibagi menjadi dua atau lebih entitas baru. Saldo neraca entitas baru dimulai dari nol.

Penyelesaian Saldo Kas, Aset, dan Kewajiban

  1. Saldo Kas:
    • Saldo kas hibah atau BLU yang tidak digunakan disetor kembali ke negara.
    • Kas untuk pembayaran gaji atau bantuan sosial harus dilaksanakan sebelum proses likuidasi selesai.
  2. Aset Tetap dan Persediaan:
    • Aset dipindahkan ke entitas yang ditunjuk, disertai dokumen serah terima resmi.
    • Aset yang belum terdata secara akurat harus diselesaikan melalui pengelolaan BMN.
  3. Piutang dan Utang:
    • Piutang diserahkan kepada entitas baru, dan utang diselesaikan kepada pihak terkait.

Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Setiap transaksi dalam proses likuidasi harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan terakhir. Informasi yang perlu disampaikan meliputi:

  • Rincian jenis dan saldo aset serta kewajiban yang diserahterimakan.
  • Informasi penting lainnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

 

Manfaat Proses Likuidasi

  1. Efisiensi: Mencegah duplikasi pengelolaan keuangan dan aset.
  2. Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan negara.
  3. Kepastian Hukum: Memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi.
TANJAK

 

A. Belanja/Pengembalian Pendapatan (PP)

No. Penyebab Tindak Lanjut

1.

SP2D belum tercatat otomatis oleh system

Catat SP2D melalui user pembayaran. Jika SPP terhapus, KPPN buat surat ke SITP

 
2.  

TDK Rupiah sama, TDK COA berbeda

Catat SP2D koreksi melalui user pembayaran

 
3.

Void SP2D (tanpa PPR ulang di SPAN), SPP baru

 

Catat Void melalui user PPSPM

 
4.

Void SP2D (PPR ulang di SPAN), Satker belum pernah catat SP2D di SAKTI , dan SP2D baru beda bulan

 

SHR dengan catatan : SELISIH DIKARENAKAN PERBEDAAN PERIODE VOID SP2D

 
5.

Gagal catat SP2D karena pagu tidak cukup (khusus transaksi valas)

 

SHR dengan catatan : SELISIH BELANJA KARENA SISA PAGU TIDAK MENCUKUPI KETIKA KURS SP2D

 
6.

Belum rekam APD PL / LC (khusus SP2D ke KPPN KPH)

 

Rekam BAST s.d SP2D. Pastikan No Aplikasi sama dengan dokumen sumber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengembalian Belanja/Pendapatan

No.

 Penyebab Tindak Lanjut
1.

SP2D belum tercatat otomatis oleh system

Catat SP2D melalui user pembayaran. Jika SPP terhapus, KPPN buat surat ke SITP
2.

Belum rekam setoran pengembalian belanja

Catat manual melalui user bendahara
3.

Belum rekam setoran pendapatan

Catat manual / interkoneksi MPN melalui user bendahara
4.

Double catat di SAKTI menu interkoneksi MPN dan catat manual

Hapus salah satu (tergantung SBS / Non SBS)
5.

Koreksi setoran belum rekam di SAKTI

Lakukan koreksi di SAKTI dengan hapus + rekam baru
6.

Salah kode satker di SPAN

SHR dengan catatan : DATA SETORAN TIDAK DIAKUI SATKER DENGAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAKUI
7.

Salah kode COA di SPAN

Pengajuan surat koreksi ke KPPN. Untuk sementara SHR dengan catatan : DATA KOREKSI DIBUKUKAN BERBEDA ANTARA SATKER DENGAN KPPN
8.

Potongan SPM Lintas Satker

Rekam di modul Aklap, Menu : Penerimaan dari Potongan SP2D Satker Lain
9.

Selisih karena potongan SPM Gaji 13/ THR

  

Koreksi SPM akun potongan. Untuk sementara SHR dengan catatan :  TERDAPAT SP2D ATAS SPM THR YANG JURNALNYA TIDAK SESUAI/ TIDAK TERBENTUK

 

 C. Mutasi UP/Kas BP

No. Penyebab Tindak Lanjut
1.

SP2D belum tercatat otomatis oleh system

Catat SP2D Nihil melalui user pembayaran. Jika SPP terhapus, KPPN buat surat ke SITP
2.

Belum rekam setoran sisa KAS UP/TUP

Catat manual melalui user bendahara
3.

Selisih kurs (khusus valas)

Buat jurnal revaluasi modul GLP di periode pelaporan.

Untuk selain periode pelaporan, SHR dengan catatan : SELISIH DIKARENAKAN PERBEDAAN PERLAKUKAN PEMBULATAN SP2D VALAS SAKTI DENGAN SPAN

 

D. Kas BLU

No. Penyebab Tindak Lanjut
1.

SP2B BLU belum tercatat otomatis oleh system

Catat SP2B BLU melalui user pembayaran. Jika SPP terhapus, KPPN buat surat ke SITP
2.

Perbedaan jurnal manual dengan KPPN

Buat jurnal manual modul GLP (akun '111911', '111912', '111913', '111921', '111929', '113311', '113319’)

 

E. Pengesahan Hibah

No. Penyebab Tindak Lanjut
1.

Belum catat Persetujuan MPHL (Tidak tercatat otomatis oleh system)

Catat Persetujuan MPHL melalui user pembayaran
2.

MPHL BJS sudah disahkan KPPN, namun kemudian dibatalkan melalui jurnal manual di SPAN

Buat jurnal manual modul GLP :
391131 untuk Pengesahan Hibah TAB di sisi DEBET;

391133 untuk Pengesahan Hibah TAYL di sisi DEBET.

Sisi KREDIT : akun jurnal bentukan koreksi Aset/Persediaan

 

Sumber: Materi Bimbingan Akuntansi Dit. APK bulan Oktober 2024

TANJAK

Bab V - Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Kesatu: Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan

  1. Satuan Kerja wajib melakukan monitoring kualitas data laporan keuangan secara harian melalui aplikasi MonSAKTI pada menu To Do List.
  2. Satuan Kerja menyelesaikan transaksi keuangan dan transaksi barang milik negara dengan batas waktu sebagai berikut:
  • Transaksi sampai dengan 30 September 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 17 Oktober 2024 atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
  • Transaksi sampai dengan 31 Oktober 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 15 November 2024.
  • Transaksi sampai dengan 30 November 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2024.
  • Transaksi sampai dengan 31 Desember 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 24 Januari 2025.

Bagian Kedua: Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Ketentuan Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi

  1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) melaksanakan rekonsiliasi internal untuk memastikan kesesuaian saldo di neraca pada modul Akuntansi dan Pelaporan dengan saldo pada subledger di aplikasi SAKTI.
  2. UAKPA/UAKPA BUN melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN dengan batas waktu sebagai berikut:
  • Transaksi sampai dengan 30 September 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 17 Oktober 2024 atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
  • Transaksi sampai dengan 31 Oktober 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 15 November 2024.
  • Transaksi sampai dengan 30 November 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2024.
  • Transaksi sampai dengan 31 Desember 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 24 Januari 2025.
  1. Hasil rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi yang diterbitkan melalui aplikasi MonSAKTI.
  2. Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Bagian Ketiga: Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga

  1. Untuk menyusun laporan keuangan, Satuan Kerja segera memproses dokumen sumber sesuai periode transaksinya menggunakan Aplikasi SAKTI.
  2. Setelah menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja melakukan tutup periode permanen secara bulanan.
  3. Laporan keuangan tingkat Satuan Kerja sampai dengan Kementerian/Lembaga mengungkapkan capaian kinerja pada masing-masing unit akuntansi.
  4. Penyusunan laporan keuangan pada lingkup Kementerian/Lembaga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

Bagian Keempat: Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga

  1. Unit akuntansi pada Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang.
  2. Batas waktu penyampaian laporan keuangan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kementerian/Lembaga diatur oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
  3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan:
  • Laporan keuangan tingkat UAKPA disampaikan kepada KPPN.
  • Laporan keuangan tingkat UAPPA-W disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
  • Laporan keuangan tingkat UAPA disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
  1. UAKPA/UAPPA-W mengunggah surat penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (3) huruf b melalui Aplikasi MonSAKTI.
  2. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat 28 Februari 2025.
  3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampiri dengan LKjKL.
  4. LKjKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan berpedoman pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


 

 

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran

TANJAK

 

 

 

Contoh Kasus :

1. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, masih terdapat kesalahan perekaman pada sisi SAI (SAKTI) yang berakibat Nilai pada Neraca Percobaan Akrual menjadi tidak valid. Pada pukul 17.00 WIB, satker melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hal tersebut.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Utama (GLP) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 2 jam

Maka :

Satker 123456 dapat melihat dampak atas perbaikannya pada Neraca Percobaan Akrual, kurang lebih pukul 20.00 WIB

 

2. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, masih terdapat selisih Rekon karena kesalahan perekaman pada sisi SAI (SAKTI). Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut atas selisih rekon.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Utama (GLP, Aset Tetap dan Persediaan) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 2 jam

Data tersebut kemudian diproses OLAP Lanjutan Rekon yang terjadwal pukul 22.00 WIB dengan durasi kurang lebih 10 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melihat dampak atas perbaikan tersebut kurang lebih pukul 22.10 WIB

 

3. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih ada selisih TDK yang disebabkan kekurangan input data realisasi belanja barang 52XXXX. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut merekam kekurangan input transaksi belanja barangnya sesuai dengan dokumen sumber.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Utama (GLP) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 2 jam

Data tersebut kemudian diproses OLAP Lanjutan Rekon yang terjadwal pukul 22.00 WIB dengan durasi kurang lebih 10 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP Validasi Tutup Periode Permanen yang terjadwal pukul 22.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 23.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melakukan tutup permanen GLP periode Juni 20XX kurang lebih pukul 23.30 WIB dan akan memperoleh SHR pada pukul 00.30 WIB

 

4. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih terkena validasi todolist Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut merekam perbaikan atas todolist tersebut.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Utama (GLP) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 2 jam

Data tersebut kemudian diproses OLAP Lanjutan Todolist (GLP) yang terjadwal pukul 22.00 WIB dengan durasi kurang lebih 10 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP Validasi Tutup Periode Permanen yang terjadwal pukul 22.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 23.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melakukan tutup permanen GLP periode Juni 20XX kurang lebih pukul 23.30 WIB dan akan memperoleh SHR pada pukul 00.30 WIB

 

5. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih terkena validasi todolist Aset belum didetailkan. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut merekam perbaikan atas todolist tersebut.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Todolist (Aset dan Persediaan) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP Validasi Tutup Periode Permanen yang terjadwal pukul 18.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 19.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melakukan tutup permanen GLP periode Juni 20XX kurang lebih pukul 19.30 WIB dan akan memperoleh SHR pada pukul 20.30 WIB

 

6. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih ada selisih TDK yang disebabkan adanya koreksi data SiAP yang belum masuk ke data SPGL yang dijadikan sebagai sumber data rekon eksternal. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut mengajukan permintaan persetujuan rekonsiliasi atas selisih tersebut dan pada pukul 17.15 WIB KPPN menyetujui permintaan dari satker.

Alur Updating Data :

Data tersebut kemudian diproses OLAP Validasi Tutup Periode Permanen yang terjadwal pukul 17.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 18.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melakukan tutup permanen GLP periode Juni 20XX kurang lebih pukul 18.30 WIB dan akan memperoleh SHR pada pukul 19.30 WIB

 

7. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih belum Tutup Periode Permanen. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut melakukan Tutup Periode Permanen.

Alur Updating Data :

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 17.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 akan memperoleh SHR pada pukul 18.30 WIB

 

8. Proses rekon Periode Juni 20XX ditetapkan mulai Tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Juli 20XX. Periode penerbitan SHR mulai Tanggal 15 Juli sampai dengan 19 Juli 20XX. Periode pengenaan Sanksi (SP2S) adalah Tanggal 20 Juli 20XX. Satker 123456, sampai dengan Tanggal 19 Juli 20XX tidak mendapatkan SHR karena masih belum Tutup Periode Permanen. Pada Tanggal 20 Juli 20XX pukul 00.10 WIB, satker tersebut melakukan Tutup Periode Permanen untuk Periode Juni 20XX.

Maka :

Satker 123456 akan menerima Sanksi (SP2S) untuk Periode Juni 20XX tertanggal 20 Juli 20XX.

Pengenaan Sanksi Periode Juni 20XX atas satker tersebut telah dicabut dengan penerbitan SP3S pada tanggal yang sama.

 

Sumber : Materi Bimbingan Akuntansi bersama Dit. APK bulan Juli 2024

Hak Cipta © Kanwil DJPb Provinsi Riau - Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb
Jalan Jenderal Sudirman No. 249 Pekanbaru Kode Pos 28116
Telp : (0761) 22686 | Fax : (0761) 22647 |

Ikuti Kami

WhatsappIKUTI KAMI

 

Pengaduan Kami: 

 

 

Search