PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI TRANSAKSI DENGAN MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN (REKENING PENAMPUNGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN)

 Berdasarkan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran, diatur beberapa hal sebagai berikut:

 a. Pasal 2: RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.

b. Pasal 8 s.d. Pasal 16 : Ruang lingkup pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan pekerjaan yang:

1) Pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran;

2) Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya; dan

3) Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan KPA. 

A. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pengisian dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

1. Pengisian Dana RPATA dilakukan dengan pemindahan kas dari RKUN ke RPATA dengan menggunakan SP2D Penampungan. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “RPATA Isi” pada modul komitmen aplikasi SAKTI.

2. PPK membuat SPP-Penampungan pada modul pembayaran aplikasi SAKTI dengan menggunakan akun belanja (5XXXXX) pada sisi pengeluaran dan dipotong secara penuh dengan akun 815619 Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening PenampunganKementerian Negara/Lembaga pada sisi penerimaan.

3. PPSPM melakukan pengujian SPP-Penampungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPMPenampungan melalui modul pembayaran pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya, SPM tersebut disampaikan ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

4. Dalam hal SPM-Penampungan telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Penampungan. Berdasarkan penerbitan SP2D-Penampungan tersebut, maka Satker melakukan catat SP2D-Penampungan melalui aplikasi SAKTI

B. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran atas penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga

1. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “RPATA Realisasi Barang” atau “RPATA Realisasi Jasa” pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Pada saat pencatatan BAST, satker melakukan pencatatan atas rincian barang yang dihasilkan (apabila menghasilkan barang/RPATA realisasi barang).

2. Berdasarkan penerimaan BAST RPATA realisasi barang tersebut, Satker melakukan pendetailan BMN pada modul persediaan atau modul aset tetap aplikasi SAKTI.

3. Berdasarkan BAST RPATA realisasi barang/jasa tersebut, PPK membuat SPP-Pembayaran.

a. Dalam hal pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran, PPK membuat SPP-Pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran dan dipotong dengan akun penerimaan pajak (41xxxx) serta kewajiban lainnya dari Penyedia pada sisi penerimaan.

b. Dalam hal penyelesaian pekerjaan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya atau pekerjaan yang tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan untuk penyelesaiannya pada tahun berikutnya namun telah terdapat progress pekerjaan, PPK membuat SPP-pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619) Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga) pada sisi pengeluaran dipotong dengan akun penerimaan perpajakan (41xxxx) dan akun denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (4258xx) dan/atau kewajiban lainnya Penyedia.

4. PPSPM melakukan pengujian SPP-Pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPMPembayaran melalui modul pembayaran aplikasi SAKTI. Selanjutnya PPSPM menyampaikan SPM tersebut ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

5. Dalam hal SPM-Pembayaran telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Pembayaran. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka:

a. Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI; dan

b. Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan penyediaan dana (dropping) dari RKUN ke RPKBUNP dan Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia. Selanjutnya, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN. 

6. Dalam hal nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan menyebabkan jumlah sisi penerimaan melebihi jumlah sisi pengeluaran pada SPP-Pembayaran, nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada SPP-Pembayaran paling banyak sampai dengan jumlah sisi penerimaan sama dengan jumlah sisi pengeluaran.Terhadap selisih antara nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dengan nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terdapat pada potongan SPPpembayaran, Penyedia harus menyetorkan selisih dimaksud ke kas negara

7. Dalam hal sampai dengan akhir tahun sudah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan, namun belum dilakukan realisasi pembayaran dan dalam rangka penyajian LK tahunan, Satker perlu melakukan penyesuaian sebagai berikut:

a. Mencatat Aset sebesar riil perkembangan penyelesaian pekerjaan dan pencatatan/pendetailan pada Modul Aset Tetap/Persediaan

b. Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran

c. Pada tahun berikutnya, dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), Satker melakukan pencatatan sisa penyelesaian pekerjaan dengan mencatat BAST RPATA Realisasi Barang/Jasa pada modul komitmen dan melakukan pendetailan pada modul aset terkait. Selanjutnya, terhadap BAST di modul komitmen (BAPP ke-1 dan BAST ke-2) dilakukan pembayaran secara sekaligus ke rekening penyedia dengan menggunakan 1 (satu) SPM Pembayaran sekaligus dan/atau masing-masing BAPP/BAST dilakukan pembayaran dengan menggunakan masing-masing SPMPembayaran. Dalam hal ini, SPM-Pembayaran hanya dapat diterbitkan maksimal 2 (dua) kali.

C. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan

 1. Dalam hal SPM-Penihilan telah memenuhi persyaratan pengujian, KPPN menerbitkan SP2D. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI

Restrukturisasi dalam pemerintahan sering kali memerlukan penyesuaian signifikan, termasuk proses likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan pada kementerian/lembaga (K/L). Likuidasi ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.05/2017. Likuidasi adalah proses penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai dampak dari pengakhiran atau pembubaran entitas akuntansi dan/atau pelaporan. Entitas yang dilikuidasi tidak lagi memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk mengelola keuangan dan harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang ada.

Definisi Utama:

• Entitas Akuntansi (EA): Unit pengguna anggaran atau barang yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) untuk digabungkan ke entitas pelaporan. Contoh: Satker di bawah kementerian seperti Kantor Kemenag, Satker Polres, atau Dinas Pertanian.
• Entitas Pelaporan (EP): Unit yang mengelola lebih dari satu entitas akuntansi dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Contoh: Kementerian Keuangan atau Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan likuidasi diatur melalui:

1. PMK Nomor 48/PMK.05/2017: Mengatur tata cara likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan pada K/L.
2. Peraturan terkait lainnya: Termasuk PMK mengenai tata cara pembayaran, pengelolaan hibah, dan pengelolaan barang milik negara (BMN).

Entitas akuntansi atau pelaporan memenuhi kriteria likuidasi jika:

1. Tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi/pelaporan.
2. Terjadi penggabungan atau pemecahan entitas akuntansi/pelaporan.
3. Tidak menerima alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.
4. Mengalami perubahan status, misalnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pelaksanaan likuidasi memerlukan pendekatan terstruktur. Berikut tahapan utama:

1. Penunjukan Penanggung Jawab Likuidasi

Pemimpin entitas akuntansi atau pelaporan yang dilikuidasi bertanggung jawab langsung atas proses ini. Jika tidak memungkinkan, tanggung jawab dialihkan kepada pemimpin struktural di atasnya.

Tugas Penanggung Jawab:

• Menyelesaikan hak dan kewajiban hingga saldo neraca nihil.
• Menyusun laporan keuangan selama proses likuidasi.
• Melakukan koreksi laporan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
• Menyusun laporan keuangan terakhir (penutupan likuidasi).

2. Penyelesaian Hak dan Kewajiban

Semua hak dan kewajiban harus diselesaikan dengan mengacu pada aturan yang berlaku:

• Saldo Kas: Disetor ke kas negara atau diteruskan kepada pihak berhak.
• Piutang dan Utang: Diselesaikan melalui serah terima dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
• Persediaan dan Aset Tetap: Dialihkan ke entitas baru atau yang ditunjuk melalui mekanisme transfer atau likuidasi di aplikasi SAKTI.

3. Pemindahan Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan

• Transfer atau Likuidasi: Aset dipindahkan melalui menu "Transfer Keluar-Masuk" atau "Likuidasi Keluar-Masuk" pada aplikasi SAKTI.
• Laporan Keuangan Terakhir: Disusun hingga saldo aset dan kewajiban nihil, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ilustrasi Proses Likuidasi

Proses likuidasi dapat terjadi dalam berbagai situasi:

1. Penggabungan Entitas:
• Beberapa entitas digabungkan menjadi satu, dan semua saldo aset serta kewajiban diselesaikan hingga nihil.
2. Pemecahan Entitas:
• Sebuah entitas dibagi menjadi dua atau lebih entitas baru. Saldo neraca entitas baru dimulai dari nol.

Penyelesaian Saldo Kas, Aset, dan Kewajiban

1. Saldo Kas:
• Saldo kas hibah atau BLU yang tidak digunakan disetor kembali ke negara.
• Kas untuk pembayaran gaji atau bantuan sosial harus dilaksanakan sebelum proses likuidasi selesai.
2. Aset Tetap dan Persediaan:
• Aset dipindahkan ke entitas yang ditunjuk, disertai dokumen serah terima resmi.
• Aset yang belum terdata secara akurat harus diselesaikan melalui pengelolaan BMN.
3. Piutang dan Utang:
• Piutang diserahkan kepada entitas baru, dan utang diselesaikan kepada pihak terkait.

Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Setiap transaksi dalam proses likuidasi harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan terakhir. Informasi yang perlu disampaikan meliputi:

• Rincian jenis dan saldo aset serta kewajiban yang diserahterimakan.
• Informasi penting lainnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Manfaat Proses Likuidasi

1. Efisiensi: Mencegah duplikasi pengelolaan keuangan dan aset.
2. Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan negara.
3. Kepastian Hukum: Memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi.

A. Belanja/Pengembalian Pendapatan (PP)

B. Pengembalian Belanja/Pendapatan

 C. Mutasi UP/Kas BP

D. Kas BLU

E. Pengesahan Hibah

Sumber: Materi Bimbingan Akuntansi Dit. APK bulan Oktober 2024

Bab V - Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Kesatu: Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan

1. Satuan Kerja wajib melakukan monitoring kualitas data laporan keuangan secara harian melalui aplikasi MonSAKTI pada menu To Do List.
2. Satuan Kerja menyelesaikan transaksi keuangan dan transaksi barang milik negara dengan batas waktu sebagai berikut:

• Transaksi sampai dengan 30 September 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 17 Oktober 2024 atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
• Transaksi sampai dengan 31 Oktober 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 15 November 2024.
• Transaksi sampai dengan 30 November 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2024.
• Transaksi sampai dengan 31 Desember 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 24 Januari 2025.

Bagian Kedua: Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Ketentuan Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) melaksanakan rekonsiliasi internal untuk memastikan kesesuaian saldo di neraca pada modul Akuntansi dan Pelaporan dengan saldo pada subledger di aplikasi SAKTI.
2. UAKPA/UAKPA BUN melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN dengan batas waktu sebagai berikut:

• Transaksi sampai dengan 30 September 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 17 Oktober 2024 atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
• Transaksi sampai dengan 31 Oktober 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 15 November 2024.
• Transaksi sampai dengan 30 November 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2024.
• Transaksi sampai dengan 31 Desember 2024 diselesaikan paling lambat tanggal 24 Januari 2025.

3. Hasil rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi yang diterbitkan melalui aplikasi MonSAKTI.
4. Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Bagian Ketiga: Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga

1. Untuk menyusun laporan keuangan, Satuan Kerja segera memproses dokumen sumber sesuai periode transaksinya menggunakan Aplikasi SAKTI.
2. Setelah menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja melakukan tutup periode permanen secara bulanan.
3. Laporan keuangan tingkat Satuan Kerja sampai dengan Kementerian/Lembaga mengungkapkan capaian kinerja pada masing-masing unit akuntansi.
4. Penyusunan laporan keuangan pada lingkup Kementerian/Lembaga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

Bagian Keempat: Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga

1. Unit akuntansi pada Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang.
2. Batas waktu penyampaian laporan keuangan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kementerian/Lembaga diatur oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan:

• Laporan keuangan tingkat UAKPA disampaikan kepada KPPN.
• Laporan keuangan tingkat UAPPA-W disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
• Laporan keuangan tingkat UAPA disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

4. UAKPA/UAPPA-W mengunggah surat penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (3) huruf b melalui Aplikasi MonSAKTI.
5. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat 28 Februari 2025.
6. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampiri dengan LKjKL.
7. LKjKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan berpedoman pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
   
   
   

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran

Contoh Kasus :

1. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, masih terdapat kesalahan perekaman pada sisi SAI (SAKTI) yang berakibat Nilai pada Neraca Percobaan Akrual menjadi tidak valid. Pada pukul 17.00 WIB, satker melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hal tersebut.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Utama (GLP) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 2 jam

Maka :

Satker 123456 dapat melihat dampak atas perbaikannya pada Neraca Percobaan Akrual, kurang lebih pukul 20.00 WIB

2. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, masih terdapat selisih Rekon karena kesalahan perekaman pada sisi SAI (SAKTI). Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut atas selisih rekon.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Utama (GLP, Aset Tetap dan Persediaan) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 2 jam

Data tersebut kemudian diproses OLAP Lanjutan Rekon yang terjadwal pukul 22.00 WIB dengan durasi kurang lebih 10 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melihat dampak atas perbaikan tersebut kurang lebih pukul 22.10 WIB

3. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih ada selisih TDK yang disebabkan kekurangan input data realisasi belanja barang 52XXXX. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut merekam kekurangan input transaksi belanja barangnya sesuai dengan dokumen sumber.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Utama (GLP) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 2 jam

Data tersebut kemudian diproses OLAP Lanjutan Rekon yang terjadwal pukul 22.00 WIB dengan durasi kurang lebih 10 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP Validasi Tutup Periode Permanen yang terjadwal pukul 22.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 23.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melakukan tutup permanen GLP periode Juni 20XX kurang lebih pukul 23.30 WIB dan akan memperoleh SHR pada pukul 00.30 WIB

4. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih terkena validasi todolist Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut merekam perbaikan atas todolist tersebut.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Utama (GLP) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 2 jam

Data tersebut kemudian diproses OLAP Lanjutan Todolist (GLP) yang terjadwal pukul 22.00 WIB dengan durasi kurang lebih 10 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP Validasi Tutup Periode Permanen yang terjadwal pukul 22.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 23.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melakukan tutup permanen GLP periode Juni 20XX kurang lebih pukul 23.30 WIB dan akan memperoleh SHR pada pukul 00.30 WIB

5. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih terkena validasi todolist Aset belum didetailkan. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut merekam perbaikan atas todolist tersebut.

Alur Updating Data :

Perbaikan data diproses OLAP Todolist (Aset dan Persediaan) yang terjadwal pukul 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP Validasi Tutup Periode Permanen yang terjadwal pukul 18.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 19.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melakukan tutup permanen GLP periode Juni 20XX kurang lebih pukul 19.30 WIB dan akan memperoleh SHR pada pukul 20.30 WIB

6. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih ada selisih TDK yang disebabkan adanya koreksi data SiAP yang belum masuk ke data SPGL yang dijadikan sebagai sumber data rekon eksternal. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut mengajukan permintaan persetujuan rekonsiliasi atas selisih tersebut dan pada pukul 17.15 WIB KPPN menyetujui permintaan dari satker.

Alur Updating Data :

Data tersebut kemudian diproses OLAP Validasi Tutup Periode Permanen yang terjadwal pukul 17.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 18.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 dapat melakukan tutup permanen GLP periode Juni 20XX kurang lebih pukul 18.30 WIB dan akan memperoleh SHR pada pukul 19.30 WIB

7. Satker 123456, pada periode Juni 20XX sampai dengan pukul 16.45 WIB, belum mendapatkan SHR karena masih belum Tutup Periode Permanen. Pada pukul 17.00 WIB, satker tersebut melakukan Tutup Periode Permanen.

Alur Updating Data :

Data tersebut kemudian diproses OLAP SHR yang terjadwal pukul 17.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit

Maka :

Satker 123456 akan memperoleh SHR pada pukul 18.30 WIB

8. Proses rekon Periode Juni 20XX ditetapkan mulai Tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Juli 20XX. Periode penerbitan SHR mulai Tanggal 15 Juli sampai dengan 19 Juli 20XX. Periode pengenaan Sanksi (SP2S) adalah Tanggal 20 Juli 20XX. Satker 123456, sampai dengan Tanggal 19 Juli 20XX tidak mendapatkan SHR karena masih belum Tutup Periode Permanen. Pada Tanggal 20 Juli 20XX pukul 00.10 WIB, satker tersebut melakukan Tutup Periode Permanen untuk Periode Juni 20XX.

Maka :

Satker 123456 akan menerima Sanksi (SP2S) untuk Periode Juni 20XX tertanggal 20 Juli 20XX.

Pengenaan Sanksi Periode Juni 20XX atas satker tersebut telah dicabut dengan penerbitan SP3S pada tanggal yang sama.

Sumber : Materi Bimbingan Akuntansi bersama Dit. APK bulan Juli 2024

• Gambaran Umum Transaksi Resiprokal

1. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.
2. Eliminasi akun-akun timbal balik tersebut merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menghindari lebih catat (overstated) dalam penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tetap menyajikan secara faithfulness tidak menimbulkan distorsi informasi.
3. Proses bisnis dan mekanisme eliminasi akun-akun tibal timbal balik telah diatur dalam PMK 232/PMK.05/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang  Kebijakan Akuntansi  Pemerintah  Pusat.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut, diatur bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan eliminasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1)  Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal, antara satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan dan/atau entitas pelaporan yang terkonsolidasi.

2)  Prosedur eliminasi transaksi dan saldo resiprokal dikembangkan secara bertahap sebagai berikut:

a) Pada tahap awal, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Contoh:    Transaksi resiprokal antar satker dalam satu kementerian negara/lembaga agar dilakukan eliminasi di tingkat kementerian negara/lembaga.

b) Tahap selanjutnya, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antar entitas pelaporan.

Contoh: Transaksi resiprokal antar entitas pelaporan yang perlu dieliminasi pada tingkat konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

c) Eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

d) Dalam hal proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual pada tingkat konsolidasian LKKL, LKBUN dan/atau LKPP.

e) Dalam hal diperlukan, prosedur eliminasi dapat diatur lebih lanjut, dan dilakukan hanya untuk hal-hal yang material.

f) Eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun Laporan Realisasi Anggaran karena merupakan pencerminan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

          d. Berdasarkan proses bisnis identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal tersebut, petunjuk teknis akuntansi ini mengatur mengenai:

1)  Identifikasi Transaksi Resiprokal;

2)  Pencatatan Transaksi Resiprokal;

3)  Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI; dan

4)  Eliminasi Transaksi Resiprokal

• Identifikasi Transaksi Resiprokal

1. Identifikasi Transaksi Resiprokal pada Satker Pemberi Kerja-Belanja

Satker Pemberi Kerja-Belanja melakukan identifikasi transaksi resiprokal sehubungan dengan belanja yang dilakukan atas layanan yang diterima dari entitas Pemerintah Pusat Lain selaku selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan. Identifikasi dilakukan untuk semua jenis pembayaran. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap:

1)  Kontrak   (bukti   pembelian/pembayaran,   kuitansi,   surat   perintah   kerja,   surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-Belanja.

2)  Pekerjaan  di  dalam  perjanjian  kerja  atau  perikatan  tersebut  dibebankan  pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja atas tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).

3) Kontrak,  surat  keputusan,  atau  dokumen  lain  tersebut,  khusus  yang mengakibatkan aliran pembayaran atas alokasi DIPA Satker Pemberi  Kerja- Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker Penerima Kerja- Pendapatan.

4)  Dokumen realisasi belanja pada Satker Pemberi Kerja-Belanja berupa SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.

5)  Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi akun-akun belanja pada SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU dan nominal belanja secara netto (tidak memperhitungkan pajak).

6)  Satker Pemberi Kerja-Belanja mencocokan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.

7)  Satker Pemberi Kerja-Belanja melakukan identifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Penerima Kerja-Pendapatan).

         2. Identifikasi Transaksi Resiprokal pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan

Satker Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi transaksi resiprokal, atas pendapatan yang diperoleh dari entitas pemerintah pusat lain selaku Satker Pemberi Kerja-Belanja. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap:

1)  Kontrak   (bukti   pembelian/pembayaran,   kuitansi,   surat   perintah   kerja,   surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-Belanja.  Atas pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja atas tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).

2) Kontrak,  surat  keputusan,  atau  dokumen  lain  tersebut,  khusus  yang mengakibatkan aliran pembayaran atas alokasi DIPA Satker Pemberi  Kerja- Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker Penerima Kerja- Pendapatan.

3)  Dokumen sumber atas pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja- Belanja meliputi dokumen SSBP/SP2B-BLU/SP2D.

4)  Dalam hal ini, Satker Penerima Kerja-Pendapatan perlu melakukan identifikasi atas akun-akun dan jumlah/nominal pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja sebagaimana tercantum dalam SSBP/SP2B-BLU/SP2D.

5)  Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencocokan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.

6)  Satker Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Pemberi Kerja-Belanja).

• Pencatatan, Monitoring, dan Eliminasi Transaksi Resiprokal

Terkait pencatatan, monitoring, dan eliminasi transaksi resiprokal dapat dilihat secara detail pada Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal Pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

• Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan
  

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal perlu mengungkapkan informasi transaksi resiprokal dan eliminasinya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi untuk pengungkapan transaksi resiprokal dapat diperoleh dari Aplikasi SAKTI/MonSAKTI. Pengungkapan tersebut paling sedikit meliputi:

1. Penjelasan umum atas pekerjaan yang menyebabkan timbulnya transaksi resiprokal;
2. Satker intraco,  nilai  rupiah,  skema  pembayaran  (Uang  Persediaan/Pembayaran Langsung), skema penyetoran (setoran ke kas negara/potongan SPM, dll) dan/atau skema pengesahan untuk satker BLU.

 Pengungkapan transaksi resiprokal dan eliminasinya pada LKPP berupa penjelasan umum transaksi, entitas, dan nilai rupiahnya. Namun demikian pengungkapan pada LKPP dapat  dibuat lebih fleksibel sesuai kebutuhan,  mengingat  LKPP menyajikan  seluruh transaksi pemerintah pusat dengan cakupan yang luas dan informasi yang disajikan digunakan untuk pertanggungjawaban ke Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Dasar hukum pendapatan operasional BLU yang bersumber dari hibah adalah PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang mengatur antara lain:

      a. Pasal 14 ayat (2): pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU.

      b. Pasal 14 ayat (5) dan (6): pendapatan dimaksud dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA dan dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga.

2. Petunjuk teknis mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan BLU yang bersumber    dari    hibah    adalah    sesuai    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, yang mengatur antara lain sebagai berikut:

a. Hibah dalam bentuk uang: merupakan pendapatan hibah BLU berbentuk uang yang berasal dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/ daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/ atau organisasi kemasyarakatan dengan mekanisme sebagai berikut:

• Kas hasil hibah dalam bentuk uang dapat diterima  langsung  oleh BLU pada rekening operasional pendapatan dengan tanpa memerlukan adanya register hibah (dapat diterima di rekening yang existing atau dibukakan rekening operasional pendapatan baru dengan memedomani PMK 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga).
• Pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai dengan BAST hibah, dokumen konfirmasi atau dokumen lain yang dipersamakan.
• Pendapatan hibah dalam bentuk uang dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sepanjang sudah terdapat alokasi belanjanya pada RBA.
• Pendapatan hibah dalam bentuk uang termasuk dalam PNBP K/L sehingga termasuk dalam pendapatan yang harus disahkan (sebesar nilai bruto) melalui mekanisme SP3B BLU ke KPPN mitra.
• Belanja yang didanai dari pendapatan hibah dalam bentuk uang juga termasuk dalam belanja yang harus disahkan (sebesar nilai brute) melalui mekanisme SP3B BLU ke KPPN mitra. Apabila pagu untuk belanja tersebut belum tersedia dalam DIPA, maka harus dilakukan revisi DIPA terlebih dahulu.
• Nilai pendapatan hibah dalam bentuk uang yang telah disahkan melalui mekanisme SP3B BLU disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

b. Hibah dalam bentuk barang/jasa: merupakan pendapatan hibah BLU dalam bentuk barang/jasa dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat antara lain perusahaan negara/ daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan dengan mekanisme sebagai berikut:

• Pendapatan hibah bentuk barang/jasa diakui pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen lain yang dipersamakan dan tidak memerlukan adanya register hibah.
• Pendapatan hibah bentuk barang/jasa diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen lain yang dipersamakan.
• Pendapatan hibah BLU bentuk barang/jasa tidak dilakukan pengesahan pendapatan melalui pengesahan SP3S / SP2B - BLU karena pendapatan hibah bentuk barang atau jasa merupakan transaksi non kas, sehingga BLU melakukan pencatatan pengakuan jurnal penyesuaian pendapatan hibah, BMN dan/ atau beban jasa yang diterima.
• Nilai Pendapatan hibah bentuk barang/jasa sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang  dipersamakan disajikan di Laporan Operasional dan Neraca.

Beberapa satker yg mengelola PNBP dapat berubah status menjadi satker BLU. Sehubungan dengan penetapan status satker menjadi BLU baru, berikut hal-hal yang perlu dilakukan satker:

1. Apabila terhadap DIPA satker belum dilakukan revisi menjadi DIPA BLU, maka satker BLU baru bersangkutan harus segera mengajukan revisi DIPA ke DJA melalui Eselon I Kementerian Negara/Lembaga.
2. Apabila pada satker BLU baru di atas terdapat saldo awal kas yang merupakan surplus kas/bank akhir tahun sebelumnya (periode off budget), maka saldo awal kas dimaksud tidak perlu dilakukan pengesahan pendapatan melalui pengajuan SP3B ke KPPN sebagai pendapatan BLU tahun ditetapkannya satker menjadi satker BLU, karena secara substansi saldo awal kas tersebut bukan merupakan pendapatan BLU tahun anggaran berjalan. Melainkan melalui mekanisme pemindahan sisa PNBP diperoleh pada tahun anggaran yang lalu.
3. Berdasarkan PER-11/PB/2022 Satker BLU mengajukan permintaan pemindahan Sisa PNBP kepada KPPN mitra kerja, dilampiri dengan:

           a. SKTB;

           b. SKKSPN;

           c. LRA pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelum tahun penetapan menjadi Satker BLU;

           d. LRA belanja sampai dengan akhir tahun anggaran sebelum tahun penetapan menjadi Satker BLU;

           e. Daftar Perhitungan Sisa PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran sebelum tahun penetapan menjadi Satker BLU;

           f. Rekapitulasi PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran sebelum tahun penetapan menjadi Satker BLU;

           g. Rekapitulasi Penarikan PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran sebelum tahun penetapan menjadi Satker BLU; dan

           h. Hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L).

      4. KPPN mitra kerja meneliti kesesuaian dokumen untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan dilampiri Surat Pernyataan Sisa PNBP.

      5. Dalam hal dokumen permintaan pemindahan Sisa PNBP sudah lengkap maka Dit. SP membuat SPM-PP dan disampaikan ke KPPN Jakarta II untuk dicairkan hingga                    terbit SP2D.

     6. Berdasarkan SP2D tersebut Satker BLU melakukan penjurnalan pada kas BLU dengan Memo Penyesuaian pada menu jurnal penyesuaian Aplikasi SAKTI buku besar                     akrual:

                   Debet  :  akun 111911 Kas dan Bank BLU               Rpxxx

                   Kredit  :  akun 391119 Koreksi Lainnya                                Rpxxx

     7. Dalam rangka input data saldo awal kas ke dalam aplikasi SPAN, satker BLU harus mengajukan Memo Penyesuaian ke KPPN, yang selanjutnya ditindaklanjuti secara                  manual:

                  KPPN u.p. Seksi Vera melakukan jurnal penyesuaian melalui WEB ADI:

                          Debet  :  akun 111911 Kas dan Bank BLU               Rpxxx

                          Kredit  :   akun 391111 Ekuitas                                             Rpxxx

berpedoman pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5597/PB.6/2016 tanggal 15 Juli 2016 hal Penyiapan Saldo Awai dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Semester I Tahun 2016.

8. Apabila saldo awal kas di atas belum tercantum pada DIPA BLU, BLU bersangkutan harus segera mengajukan revisi pencantuman saldo awal kas ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan tentang Juknis Revisi Anggaran. Kebenaran nilai saldo awal kas didukung dengan dokumen antara lain berupa:

• Laporan Keuangan akhir tahun sebelum menjadi satker BLU dan/atau rekening koran, dan
• Surat Peryataan Tanggung Jawab dari Pemimpin BLU.