Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Pada Tahun Anggaran 2020, Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat sebesar Rp17,87 Triliun. Namun pada awal bulan Maret 2020 akibat pengaruh pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), berdasarkan Peraturan Menteri  Keuangan (PMK) Nomor  35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa  Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. dilakukan penyesuaian alokasi TKDD  termasuk alokasi TKDD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sekitar Rp15,11 Triliun. Rincian Alokasi TKDD Propinsi Sulawesi Tengah disajikan dalam tabel berikut:

Realisasi TKDD Provinsi Sulawesi Tengah
Update 30 Mei 2020

  *angka dalam jutaan

Enam jenis TKDD yang dialokasi di Propinsi Sulawesi Tengah, hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa (DD) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan melalui KPPN dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah, sedangkan jenis TKDD yang lain disalurkan melalui KPPN Jakarta II.

Alokasi DAK Fisik pada tahun 2020 ini dialokasikan sebesar Rp1,72 Triliun dari semula sebesar Rp2,51 Triliun, alokasi Dana Desa dialokasi sebesar Rp1,59 Triliun dari semula sebesar Rp1,61 Triliun untuk 1.842 desa, dan alokasi Dana BOS sebesar Rp726,23 Miliar dari semual sebesar Rp743,50 Miliar.

Realisasi DAK Fisik, DD dan Dana BOS di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Mei 2020 adalah sebagai berikut; realisasi DAK Fisik sebesar Rp170,43 Miliar atau 10 persen dari pagu, sedangkan realisasi DD sebesar Rp575,38 Miliar (36%) dan Dana BOS sebesar Rp312,88 Miliar (43%). Sampai dengan 30 Mei 2020, jumlah sekolah yang telah menerima Dana BOS tahap I sebanyak 4.178 sedangkan untuk tahap II sebanyak 2.291 sekolah. Dana BOS mulai tahun 2020 disalurkan langsung kepada rekening sekolah.

Penyaluran Dana Desa pada tahun 2020 ini disalurkan langsung ke rekening Desa, tidak melalui rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DD dilakukan secara bertahap sebanyak 3 tahap. Tahap I telah disalurkan seluruhnya kepada 1.842 desa sejumlah Rp500,44 Miliar atau 79% dari total pagu tahap I sebesar Rp636,12 Miliar. Sedangkan Tahap II baru tersalurkan sebesar Rp83,40 Milar untuk 630 desa. Rincian penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut :

Rincian Penyaluran Dana Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Update 30 Mei 2020 

   *angka dalam jutaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pemanfaatan DD diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. BLT Desa  di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 telah disalurkan kepada Kelurga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 125.262 KK dengan nilai penyaluran sebesar Rp79,06 Miliar. Rincian penyaluran BLT Desa sampai dengan 31 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

Penyaluran BLT di Provinsi Sulawesi Tengah 
(Update 30 Mei 2020)

Dalam menguatkan sinergi antara pengelolaan keuangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Seminar Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2019 dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah yang diselenggarakan di Hotel Santika Palu, 03 September 2019

Kegiatan ini merupakan agenda dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Selaku pengelola fiskal, KFR ini bertujuan memberikan gambaran tentang kondisi prekonomian regional dan perkembangan kondisi fiscal di wilayah Sulawesi Tengah agar dapat digunakan sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan yang terarah dan terukur.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi, Endah Martiningrum dalam sambutannya menyampaikan sinergi yang berkualitas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu sarana terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Seminar Seminar Kajian Fiskal Rr egional (KFR) Triwulan II Tahun 2019 dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah menghadirkan Kepala Bappeda, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Para Direktur RSUD BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan para akademisi.

Dalam seminar menghadirkan narasumber dari Regional Economist Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Ahlis Djirimu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Endah Martiningrum, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, Eko Kusdaryanto dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, Fatih Zubaidi dengan Moderator Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, Eka Yuniwasita.

Selain kegiatan Seminar Kajian Fiskal Regional juga dilakukan diskusi pengelolaan keuangan BLUD pada Rumah Sakit Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dengan harapan pemahaman dan impplementasi pengelolaan keuangan BLUD menjadi seragam sehingga tujuan diterapkannya PK-BLU Rumah Sakit untuk meningkatkan pelyayan kesehatan di masyarakt dapat terwujud.

Wakil Direktur RSUD Anutapura, Fatih Zubaidi menyampaikan tentang pengelolaan keuangan RSUD Anutapura yang terus meningkatkan pelayanannya meskipun pernah mengalami penurunan asset yang cukup besar saat terjadinya gempa yang melanda Sulawesi Tengah September silam. Sebagai RSUD Badan Layanan Umum, Rumah Sakit memiliki keleluasaan untuk mengelola keuangan dan asetnya untuk peningkatan pelayanan tanpa harus terlebih dahulu disetor ke Kas Negara.

Secara umum, diskusi kegiatan ini membawa pada upaya mempertajam pemahaman tentang seluruh aktivitas fiskal, kredit program, DAK Fisik dan Dana Desa serta pengelolaan BLUD sebagai salah satu instrument pokok pembangunan ekonomi dan pelayanan. Pada kesempatan ini Endah Martiningrum juga menyampaikan terkait perkembangan Kredit Program di Provinsi Sulawesi Tengah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan bulan Agustus 2019 realisasi Kredit Program telah tersalur Rp946 miliar kepada 30.017 debitur, dan sebanyak Rp7,99 miliar untuk 2.112 debitur untuk Pembiayaan Ultra Mikro. Dengan terus berkembangnya potensi dan usaha masyarakat, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengharapkan peran serta Pemda dalam mendukung program KUR dan UMi diantaranya melalui pembinaan dan pendataan UMKM potensial untuk diinpu pada aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

KFR merupakan rangkaian aktifitas penelaahan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku pengelola fiskal di daerah. KFR bertujuan memberikan informasi keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan perkembangan ekonomi nasional serta regional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KFR Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah ini berisi:

• Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah
• Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
• Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN di Tingkat Regional
• Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
• Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD)
• Keunggulan dan Potensi Ekonomi serta Tantangan Regional
• Analisis Tematik

Pada KFR Tahun 2019, dilakukan analisis tematik bertema "Sinergi dan Konvergensi Program Penanganan Stunting di Daerah". Pemilihan tema ini didasari oleh komitmen Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk ikut mendorong dan mengawal efektifitas program penanganan stunting di daerah sebagai fondasi untuk investasi dan pembangunan SDM yang berkualitas di masa mendatang.

Kami sangat berharap KFR Tahun 2019 ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, akademisi maupun pemangku kepentingan lainnya, diantaranya bagi penyusunan strategi kebijakan fiskal di daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

UNDUH KFR PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tags : #Kajian Fiskal Regional #KFR Sulawesi Tengah #KFR Kanwil DJPb #KFR Sulteng

Kartu Kredit Pemerintah, Langkah Ideal di era Milenial

Oleh

M. Zaenal Ali

Kepala Seksi PD KPPN Palu

Salah satu inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan adalah pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern. Untuk mendukung dan mengimplementasikan inisiatif strategis tersebut maka Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan inovasi dalam layanan Pembayaran APBN.  Salah satu gebrakan inovasi dalam bidang pengeluaran negara tersebut adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).  Alat pembayaran ini akan menyempurnakan mekanisme pembayaran APBN melalui UP sebelumnya  yang  hanya dilakukan dengan pembayaran uang tunai (cash).(sumber : PMK No.196/PMK.05/2018)

Kartu Kredit Pemerintah (Corporate Credit Card) adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satuan kerja melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Hal yang perlu ditekankan adalah KKP sebagai alat pembayaran bukan mekanisme pembayaran. Sehingga KKP tidak menambah mekanisme pembayaran baru. Sesuai PMK 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah menjadi PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Mekanisme pembayaran APBN terdiri dari Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS). Mekanisme dengan uang persediaan dibagi lagi menjadi dua yaitu UP Tunai dan UP KKP.  Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan UP KKP. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa selama ini mekanisme LS telah berjalan efektif dan efisien karena dana langsung masuk ke rekening penerima. Sedangkan mekanisme UP dilakukan melalui bendahara pengeluaran dan diperbolehkan untuk pengeluaran anggaran yang tidak bisa di LS-kan.  Adanya kartu kredit pemerintah diharapkan akan memperbaiki kelemahan dari mekanisme UP.

Implementasi Uang Persediaan dengan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) mulai berlaku secara menyeluruh pada 1 Juli 2019 di seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga.  KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah akan menjadi mitra satker dalam mengenalkan (piloting) penggunaan kartu kredit pemerintah.  Penggunaan KKP akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, diantaranya adalah :

Meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.  Pemakaian kartu kredit oleh satker kementerian negara dan lembaga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker yang bersangkutan. Pelaksana kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan atau pegawai) tidak harus menunggu uang dari bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya.  Sebagai contoh, Pemeriksa BPK dalam pelaksanaan tugasnya tentu banyak melakukan perjalanan dinas.  Dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah maka pelaksanaan tugas akan lebih efektif karena tidak perlu selalu meminta uang operasional kepada bendahara dan tidak perlu membawa uang kas karena semua keperluannya terkait tugas seperti pembayaran tiket pesawat, transport dan hotel dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.  Hal ini akan memberi keleluasaan dan kemudahan kepada pengguna KKP dengan tidak harus membawa uang tunai dalam setiap kali transaksi. Kemudahan penggunaan (flexibility) kartu juga diperoleh karena jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC)/media daring.  Pengunaan kartu kredit ini juga telah mendukung program meminimalisasi peredaran uang tunai (Cashless Society).

Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. 

Bendahara pengeluaran satker tidak perlu menyimpan uang tunai terlalu banyak di brankas, sehingga hal ini memberi perlindungan dan keamanan bagi bendahara pengeluaran dari risiko kehilangan yang menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran. Penggunaan KKP juga menghindarkan dari risiko kehilangan uang di jalan misalnya saat proses pembelian ke tempat penyedia barang dan jasa yang perlu ditempuh dengan kapal atau speed boat, tentu ada risiko uang hilang dilaut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian lebih senang membawa uang tunai atau kartu?

Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai.

Dengan penggunaan kartu kredit pemerintah, semua transaksi akan terekam dengan jelas sehingga penyalahgunaan uang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dapat diminimalisir. “Tujuan lain penggunaan kartu kredit pemerintah adalah upaya yang dilakukan agar Satuan Kerja sebagai pemegang Kuasa Anggaran Negara lebih transparan dan jauh dari upaya penyalahgunaan dana”. (Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, CNN Indonesia).  Kartu kredit pemerintah telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap transaksi akan tercatat secara rutin.  Selain itu juga sebagai alat pengawasan oleh pimpinan dan mempermudah dalam pengelolaan keuangan.  Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara DJPB saat ini sedang merancang market place, jika satker tidak menggunakan KKP maka akan ketinggalan.

Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Setiap tahun Pemerintah menganggarkan Rp13 triliun untuk penyediaan uang persediaan satker.  Dengan penggunaan kartu kredit pemerintah maka akan mengurangi uang yang mengendap di rekening bendahara pengeluaran dan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang semakin meningkat.  Di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, sebagian besar satker menggunakan UP/TUP sampai dengan Rp500 juta, hal tersebut berdampak langsung pada tingginya dana yang harus disalurkan KPPN Palu selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. Data KPPN Palu pada Tahun 2018, dengan total satuan kerja dari seluruh Kementerian Negara dan Lembaga sebanyak 276, rata-rata pemakaian uang persediaan per satuan kerja adalah sebanyak Rp329.504.000,-.  Sehingga penggunaan kartu kredit diharapkan dapat menekan jumlah UP tunai yang disalurkan oleh KPPN Palu yang pada akhirnya dapat mengurangi cost of fund dari pemerintah.

Dalam implementasi 1 Juli 2019 nanti telah diatur besarnya proporsi UP tunai dan UP KKP. UP KKP merupakan bagian dari UP yang dikelola oleh Satker, dengan komposisi UP tunai sebesar 60% dan proporsi UP KKP sebesar 40% dari besaran UP.  Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah selesai menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari PT Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN terkait penerbitan kartu kredit pemerintah.  Sehingga sekarang satker sudah bisa menjalin PKS dengan Bank tempat rekening bendahara pengeluaran dibuka di wilayah kerjanya.

Sebelum penggunaan KKP secara penuh mulai 1 Juli 2019 nanti, KPPN Palu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan langkah-langkah persiapan mulai dari pengelompokan satker, pendataan jumlah penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di setiap lokasi/wilayah satker, koordinasi dengan bank penerbit kartu kredit pemerintah yang menjadi mitra kerja satker dan merencanakan sosialisasi kepada satuan kerja khususnya yang  memiliki uang persediaan yang besar dan frekuensi perjalanan dinas yang tinggi.   Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempersiapkan seluruh satuan kerja lingkup KPPN Palu selaku BUN di Daerah untuk mengimplementasikan mekanisme pembayaran tagihan belanja negara melalui UP KKP.

Di era moderenisasi saat ini Pemerintah telah membuat suatu gebrakan baru yang kekinian  dalam pelaksanaan anggaran yaitu dengan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah.  Implementasinya akan memberikan dampak positif untuk menunjang likuiditas dan efisiensi kas negara.  Seluruh Satuan Kerja di semua Kementerian Negara dan Lembaga diharapkan dapat ikut menyukseskan program ini pada 1 Juli 2019 nanti.  Selamat datang kartu kredit pemerintah. (*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana

penulis bekerja

BIODATA PENULIS