Realisasi APBN Regional s.d. 31 Oktober 2025

”APBN dalam Kerangka Stabilisasi dan Akselerasi Pembangunan”

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Teddy Suhartadi Permadi

Palu, Oktober 2025

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan dan optimisme di tengah dinamika ekonomi global. Hingga triwulan III tahun 2025, ekonomi Sulawesi Tengah berhasil tumbuh 7,79% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan nasional, dengan struktur ekonomi yang kian kuat dan inklusif. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, serta sektor perdagangan dan konstruksi yang tetap ekspansif, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan ekspor komoditas unggulan daerah.

Tingkat inflasi sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya (3,88% yoy menjadi 3,92% yoy) menunjukkan usaha pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi masih on track.

Kinerja APBN Regional: Terjaga dan Berkualitas

Realisasi APBN Regional Sulawesi Tengah hingga 31 Oktober 2025 mencerminkan kinerja fiskal yang tetap solid dan adaptif.

• Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp6,11 triliun atau 81,05% dari target,
• Belanja Negara mencapai Rp19,32 triliun atau 75,20% dari target,
• dengan defisit yang masih terkendali di level Rp13,21 triliun.

Penerimaan perpajakan tumbuh positif berkat perbaikan sistem administrasi, pemanfaatan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang memperkuat basis pajak daerah, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor perdagangan dan jasa. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat, terutama dari aktivitas kehutanan dan pertambangan nikel yang tetap menjadi andalan ekspor daerah.

Sementara di sisi belanja, pemerintah menjaga prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran. Belanja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui program padat karya, bantuan sosial, serta dukungan infrastruktur dasar.
Hingga Oktober 2025, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp14,48 triliun (81,12% dari pagu 2025), menunjukkan komitmen kuat APBN sebagai shock absorber untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja APBD: Belanja Progresif dan Defisit yang Terkendali

Dari sisi APBD Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi hingga Oktober 2025 menunjukkan peran penting fiskal daerah dalam menjaga momentum ekonomi lokal.

• Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp16,92 triliun (65,82% dari target),
• Belanja Daerah sebesar Rp15,34 triliun (577,55% dari pagu),
• dengan posisi surplus Rp1,98 triliun.

Penerimaan terbesar masih berasal dari Transfer ke Daerah, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tumbuh positif didorong inovasi pemungutan pajak, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Belanja daerah relatif progresif dengan realisasi belanja modal yang mulai meningkat di triwulan III seiring percepatan proyek fisik, termasuk pembangunan jalan penghubung antarwilayah dan revitalisasi fasilitas kesehatan. Kondisi ini menegaskan komitmen Pemda untuk menggerakkan ekonomi melalui belanja produktif.

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan fiskal Sulawesi Tengah hingga awal triwulan IV tahun 2025 menunjukkan arah yang positif, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, serta pengelolaan fiskal yang semakin berkualitas dan efisien. APBN dan APBD telah berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi dan pemerataan ekonomi, menopang daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Ke depan, sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh ketahanan fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi global.

Realisasi APBN Regional s.d. 30 September 2025

”APBN dalam Kerangka Stabilisasi dan Akselerasi Pembangunan”

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Teddy Suhartadi Permadi

Palu, Oktober 2025

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan dan optimisme di tengah dinamika ekonomi global. Hingga triwulan III tahun 2025, ekonomi Sulawesi Tengah berhasil tumbuh 7,95% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan nasional, dengan struktur ekonomi yang kian kuat dan inklusif. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, serta sektor perdagangan dan konstruksi yang tetap ekspansif, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan ekspor komoditas unggulan daerah.

Tingkat inflasi yang telah menurun dari bulan sebelumnya (4,02% yoy menjadi 3,88% yoy) menunjukkan usaha pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah menunjukkan hasil positif.

Kinerja APBN Regional: Terjaga dan Berkualitas

Realisasi APBN Regional Sulawesi Tengah hingga 30 September 2025 mencerminkan kinerja fiskal yang tetap solid dan adaptif.

• Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp5,76 triliun atau 76,52% dari target,
• Belanja Negara mencapai Rp16,90 triliun atau 66,36% dari target,
• dengan defisit yang masih terkendali di level Rp11,14 triliun.

Penerimaan perpajakan tumbuh positif berkat perbaikan sistem administrasi, pemanfaatan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang memperkuat basis pajak daerah, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor perdagangan dan jasa. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat, terutama dari aktivitas kehutanan dan pertambangan nikel yang tetap menjadi andalan ekspor daerah.

Sementara di sisi belanja, pemerintah menjaga prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran. Belanja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui program padat karya, bantuan sosial, serta dukungan infrastruktur dasar.
Hingga September 2025, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp12,75 triliun (71,45%), menunjukkan komitmen kuat APBN sebagai shock absorber untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja APBD: Belanja Progresif dan Defisit yang Terkendali

Dari sisi APBD Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi hingga September 2025 menunjukkan peran penting fiskal daerah dalam menjaga momentum ekonomi lokal.

• Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp14,82 triliun (57,67% dari target),
• Belanja Daerah sebesar Rp12,84 triliun (48,16% dari target),
• dengan posisi surplus Rp1,98 triliun.

Penerimaan terbesar masih berasal dari Transfer ke Daerah, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tumbuh positif didorong inovasi pemungutan pajak, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.Demi kemandirian fiskal daerah yang lebih baik PAD di Sulteng harus lebih ditingkatkan lagi.

Belanja daerah relatif progresif dengan realisasi belanja modal yang mulai meningkat di triwulan III seiring percepatan proyek fisik, termasuk pembangunan jalan penghubung antarwilayah dan revitalisasi fasilitas kesehatan. Kondisi ini menegaskan komitmen Pemda untuk menggerakkan ekonomi melalui belanja produktif.

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan fiskal Sulawesi Tengah hingga triwulan III tahun 2025 menunjukkan arah yang positif, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, serta pengelolaan fiskal yang semakin berkualitas dan efisien. APBN dan APBD telah berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi dan pemerataan ekonomi, menopang daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Ke depan, sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh ketahanan fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi global.

Realisasi APBN Regional s.d. 31 Agustus 2025

”APBN dalam Kerangka Stabilisasi dan Akselerasi Pembangunan”

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Teddy Suhartadi Permadi

Palu, September 2025

Perekonomian nasional saat ini tengah memasuki fase transisi penting dengan hadirnya Menteri Keuangan yang baru, yang langsung mengarahkan strategi ekonomi pada penguatan daya tahan fiskal sekaligus percepatan pertumbuhan sektor riil. Perubahan strategi ini tercermin dalam langkah konsolidasi kebijakan fiskal yang lebih terukur, optimalisasi penerimaan negara, serta dorongan pembiayaan produktif yang berpihak pada ketahanan pangan, energi, dan UMKM. Dalam konteks Sulawesi Tengah, arah kebijakan ini menjadi krusial mengingat peran strategis provinsi sebagai salah satu lumbung sumber daya sekaligus simpul logistik kawasan timur Indonesia, sehingga penyesuaian strategi nasional diharapkan dapat memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Q2 2025 sebesar 7,95% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini disumbang oleh Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Pertambangan dan Penggalian. Meskipun pertumbuhan ekonomi Q2 mencatatkan nilai yang sangat positif, namun inflasi yang terjadi pada bulan Agustus 2025 cukup tinggi sebesar 4,02% (yoy), jauh di atas target pemerintah yang ditetapkan sebesar 2,5%±1. Indikator kesejahteraan petani (Nilai Tukar Petani-NTP) dan indikator kesejahteraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan-NTN) tercatat masing-masing sebesar 110,27 dan 96,27. Meskipun NTN tumbuh 2,91 poin secara mtm, nilai NTN masih di bawah 100 yang mengindikasikan kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tengah masih di bawah standar.

Sampai dengan 31 Agustus 2025, pendapatan APBN telah terealisasi sebesar Rp5,14 triliun atau 68,43% dari target dengan pertumbuhan kontraksi cukup dalam sebesar 38,31% (yoy). Pendapatan APBN didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri dengan realisasi sebesar Rp2,92 triliun (terkontraksi 54,74% yoy). Sementara dari sisi belanja APBN, sampai dengan 31 Agustus 2025 telah terealisasi sebesar Rp15,06 triliun atau 55,70% dari pagu dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 9,02% yoy. Realisasi belanja APBN didominasi oleh belanja TKD dengan rincian realisasi belanja DAU sebesar Rp6,52 triliun, DBH sebesar Rp2,24 triliun, Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,62 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp1,51 triliun, Dana Desa sebesar Rp1,13 triliun dan DAK Fisik sebesar Rp112,74 miliar.

Dari sisi pengelolaan APBD, sampai dengan 31 Agustus 2025 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar Rp13,06 triliun atau 50,81% dari target terkontraksi sebesar 5,24% yoy. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar Rp10,21 triliun. Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah di angka 21,82% atau bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Selanjutnya dari sisi belanja APBD, Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja sebesar Rp11,32 triliun atau 42,45% dari pagu belanja dengan kontraksi sebesar 9,79% yoy.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja s.d. 31 Agustus 2025, maka APBN Regional Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan defisit sebesar Rp9,91 triliun dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp1,75 triliun.

Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun diiringi tantangan inflasi tinggi, kontraksi penerimaan negara, serta rendahnya kemandirian fiskal daerah, Sulawesi Tengah berada pada persimpangan penting untuk memastikan momentum pertumbuhan dapat dijaga secara berkelanjutan. Koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sinergi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan sektor riil, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang masih menghadapi tekanan kesejahteraan.

Ke depan, implementasi strategi ekonomi nasional yang diarahkan oleh Menteri Keuangan diharapkan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih sehat dan produktif, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong percepatan transformasi ekonomi di Sulawesi Tengah. Melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, penguatan sektor industri pengolahan, serta pengelolaan fiskal yang akuntabel dan adaptif, Sulawesi Tengah diharapkan bisa memperkecil tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

Realisasi APBN Regional s.d. 30 Juni 2025 

”APBN dalam Kerangka Stabilisasi dan Akselerasi Pembangunan” 

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah 

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng 

Teddy Suhartadi Permadi 

Palu, Juli 2025 

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia terus mengupayakan stabilitas melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati dan adaptif, dengan fokus pada penguatan belanja produktif dan perlindungan sosial. Pada level nasional, APBN diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung transformasi ekonomi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Di tingkat daerah, termasuk Sulawesi Tengah, sinergi APBN dan APBD menjadi krusial untuk memastikan efektivitas belanja publik, memperkuat pelayanan dasar, dan mendorong sektor-sektor prioritas guna meningkatkan daya saing serta ketahanan ekonomi wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Q1 2025 sebesar 8,69% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,87% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini disumbang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama komoditas besi baja, nikel dan kokas dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan terutama dari belanja pegawai yang menggunakan APBD Pemerintah Sulawesi Tengah. 

Sampai dengan 30 Juni 2025, pendapatan APBN telah terealisasi sebesar Rp3,14 triliun atau 41,78% dari target dengan pertumbuhan sebesar 1,41% (yoy). Pendapatan APBN didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri dengan realisasi sebesar Rp1,51 triliun (terkontraksi 10,27% yoy). Sementara dari sisi belanja APBN, sampai dengan 30 Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp10,37 triliun atau 39,89% dari pagu dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 13,31% yoy. Realisasi belanja APBN didominasi oleh belanja TKD dengan rincian realisasi belanja DAU sebesar Rp4,93 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp1,14 triliun, DBH sebesar Rp926,4 miliar, Dana Desa sebesar Rp817,1 miliar, DID sebesar Rp43,8 miliar dan DAK Fisik sebesar Rp11,5 miliar.  

Dari sisi pengelolaan APBD, sampai dengan 30 Juni 2025 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar Rp7,65 triliun atau 29,77% dari target dengan pertumbuhan sebesar 13,38% yoy. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar Rp6,08 triliun. Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah di angka 19,90% atau bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Selanjutnya dari sisi belanja APBD, Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja sebesar Rp7,41 triliun atau 27,80% dari pagu belanja dengan pertumbuhan sebesar 8,16% yoy. Belanja masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp4,21 triliun atau 56,76% dari total belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah. 

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja s.d. 30 Juni 2025, maka APBN Regional Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan defisit sebesar Rp7,23 triliun dan APBN Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp245,10 miliar. 

Kinerja fiskal Sulawesi Tengah hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan peran strategis sinergi antara APBN dan APBD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Meski APBN mencatatkan defisit akibat tingginya belanja dibandingkan pendapatan, APBD Sulawesi Tengah justru mencatatkan surplus, mengindikasikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam merespons kebutuhan belanja publik. Namun demikian, dominasi belanja pegawai dan rendahnya kemandirian fiskal menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pendapatan asli daerah serta efisiensi dalam alokasi belanja agar dapat menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan. 

Ke depan, pemerintah daerah perlu terus mendorong diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan agar dapat meningkatkan basis penerimaan pajak dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Selain itu, optimalisasi belanja produktif dan investasi publik yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan dampak pembangunan yang inklusif dan berdaya saing tinggi di Sulawesi Tengah. 

KITAPURA APBN

Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi APBN Regional s.d. 31 Mei 2025

”APBN dalam Kerangka Stabilisasi dan Akselerasi Pembangunan”

Teddy Suhartadi Permadi

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, Juni 2025

Gejolak ekonomi global dan domestik masih berlangsung dan diperparah dengan munculnya ketegangan geopolitik internasional. Prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional belum menunjukkan potensi pemulihan. Di tingkat nasional, PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi dan fenomena ini turut dialami oleh mayoritas negara lainnya.

Ketegangan dan dinamika global tentunya memiliki residual dalam ekonomi regional Sulawesi Tengah. Ketidakstabilan menghadirkan disinsentif bagi para pelaku ekonomi, menjadikan investor dan pengusaha untuk menahan keputusan keuangannya.

Pada Q1 2025, ekonomi Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan yang relatif lebih rendah dari biasa, sekitar 8,69% (yoy). Di tingkat nasional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia  turut terkoreksi, menjadi 4,7% (yoy) untuk 2025. Di tengah dinamika yang ada, pencapaian pertumbuhan ekonomi regional di angka 9 s.d. 12% tentu manjadi penuh tantangan.

Di sini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkomitmen untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sembari mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan fiskal, pemerintah hadir untuk memberikan stimulus dan mendorong akselerasi pembangunan.

Hingga 31 Mei 2025, pendapatan negara berhasil terhimpun sebesar Rp2,55 T hingga 31 Mei 2025, sekitar 33,97% dari target. Di sisi lain, realisasi belanja hingga 31 Mei 2025 adalah sebesar Rp8,32 T (32,04% dari pagu) yang terdiri dari realisasi belanja KL sebesar Rp1,85 triliun (25,65% dari pagu) dan TKD sebesar Rp6,47 T (34,49% dari pagu). Pada segi pengelolaan fiskal daerah, realisasi pendapatan mencapai 24,70%, sekitar Rp6,35 T per Mei 2025, naik sebesar 15,38% (yoy) yang didorong oleh peningkatan pada semua komponen pendapatan sedangkan realisasi belanja sebesar Rp5,46 triliun atau 20,48% dari pagu yang ada, naik 14,69% (yoy).

Untuk mendorong peningkatan transaksi di ekosistem ekonomi regional, khususnya pada triwulan II 2025, pemerintah pusat melakukan refocussing, relokasi, dan membuka blokir anggaran​. Pembukaan blokir anggaran K/L di Sulteng mencapai sekitar Rp670 M (per Mei 2025) untuk Belanja Barang & Belanja Modal K/L yang berpotensi terhadap peningkatan permintaan di sektor konstruksi, akomodasi, agrikultur, dan penyediaan makan-minum. Terlebih lagi, Kemendagri juga telah memberikan izin kepada seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran sehingga diharapkan industri pada 2 sektor yang terpukul akibat efisiensi anggaran pemerintah dapat kembai bergeliat mempertahankan lapangan usaha perhotelan dan restoran dan juga rantai pasok makanan serta minuman.

Belanja Pemerintah sebagai Penopang Ekonomi, Namun perlu dikawal efektivitasnya. Peningkatan belanja regional yang konsisten bisa menjadi stimulus penting bagi ekonomi daerah, terutama jika belanja tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Namun, efektivitas dan efisiensi belanja menjadi sangat krusial, terutama di tengah gejolak ekonomi dan tantangan dalam menghimpun pendapatan negara. Lonjakan belanja di akhir tahun dapat menjadi stimulus kuat untuk PDRB melalui peningkatan permintaan agregat (konsumsi dan investasi) di kuartal terakhir dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di periode tersebut. Namun, kecenderungan penumpukan belanja di akhir tahun meninggalkan ruang untuk perbaikan perencanaan dan eksekusi anggaran di awal tahun.

Selain untuk mendorong operasional satuan kerja, belanja pemerintah turut berfungsi untuk menciptakan permintaan secara sektoral. Oleh karena itu, stimulus fiskal, baik dari segi supply & demand, menjadi momentum untuk mendorong transaksi perputaran ekonomi sehingga akuntabilitas dan penguatannya perannya perlu untuk diakselerasi. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder, kita dapat menghadirkan manfaat anggaran pemerintah dengan nyata dan menyentuh kepada kesejahteraan masyarakat.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2024 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRSulteng_Tahunan_2024.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

KITAPURA APBN 

Provinsi Sulawesi Tengah 

Realisasi APBN Regional s.d. 30 April 2025 

”APBN Regional Kuat, Ekonomi Sulawesi Tengah Tumbuh Pesat” 

Yuni Wibawa 

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng 

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah 

Palu, Mei 2025 

Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dirilis oleh BPS pada awal bulan ini. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sedikit melambat menjadi 4,86% (yoy) di Triwulan I 2025, di bawah asumsi KEM PPKF 2025 yang di kisaran 5,1% - 5,5% (yoy). Dinamika perang dagang global, pelemahan daya beli domestik, dan keluarnya investasi asing menjadi beberapa penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi kita. 

Di tingkat regional, Provinsi Sulawesi Tengah tetap tumbuh signifikan sebesar 8,69% (yoy), menempati urutan ketiga provinsi dengan pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I 2025 di kawasan KASULAMPUA. Namun, capaian ini menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan periode sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan dua digit. Terlebih lagi, sektor konstruksi tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,59% (yoy). 

Peningkatan harga di pasar kawasan pun terus dikawal secara seksama. Pemerintah bersama dengan stakeholder terus menjaga fluktuasi inflasi. Catatan bulan April 2025 meunjukkan bahwa inflasi dalam relatif aman di angka 2,97% (yoy) dan 1,12% (mtm). Pengendalian inflasi merupakan kunci utama dalam mempertahankan perputaran perekonomian domestik, khususnya di tengah tantangan saat ini. 

Di tengah tantangan ekonomi yang ada, APBN hadir sebagai shock absorber untuk meredam dampak ketidakpastian, serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hingga 30 April 2025, capaian fiskal di tingkat regional Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pendapatan telah teradministrasikan sebesar Rp2,07 triliun, atau sekitar 27,54% dari target tahun 2025. Dari sisi belanja, realisasi mencapai 25,17% dari pagu anggaran. Sebanyak Rp1,4 triliun digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tengah, sementara Rp5 triliun telah disalurkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud pemerataan kapasitas fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD). 

APBN digunakan untuk melaksanakan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan ekonomi, serta melaksanakan perlindungan sosial bagi kaum rentan. Per 30 April 2025, APBN berhasil digunakan untuk Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pembayaran Tunjangan Profesi Guru, Pelestarian Cagar Budaya, Pelayanan Kesehatan, dan Rehabilitasi Kelompok Rentan. Sumber daya pendanaan program pemerintah tersebut tentunya berasal dari distribusi kekayaan melalui instrumen penerimaan negara, baik dari penerimaan pajak, bea cukai, maupun PNBP. 

Menyikapi kondisi yang ada, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun untuk mendorong program prioritas pembangunan nasional. Khusus untuk alokasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Sulawesi Tengah, pembukaan blokir tercatat sebesar Rp670 miliar dari total blokir awal sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.  

Pembukaan blokir ini akan berimplikasi terhadap penciptaan permintaan atas barang dan jasa dari sektor pemerintahan. Pagu yang telah dibuka blokirnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan publik, hingga perbaikan sarana dan prasarana perkantoran. Peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan dapat dapat kembali mendongkrak aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah, terutama pada sektor-sektor yang terdampak efisiensi. 

Selanjutnya dalam rangka mendukung program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih penggunaan Dana Desa juga diperluas menjadi salah satu sebagai instrumen pendanaannya. Dalam penyaluran Dana Desa Tahap II, syarat salur Dana Desa harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Komitmen dukungan APBDesa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih/bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke Notaris. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Desa aktif dalam menyukseskan program tersebut.  

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2024 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRSulteng_Tahunan_2024. 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.  

KITAPURA APBN

Provinsi Sulawesi Tengah

”Semangat Fiskal Baru Menuju Sulawesi Tengah Semakin Maju”

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, Januari 2025

• Ekonomi Sulawesi Tengah selama kuartal III tahun 2024 tumbuh sebesar 9,08% (yoy), menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Papua Barat. Secara qtq, ekonomi sulteng tumbuh 5,37% dari Q2 2024. Peningkatan ekonomi Sulawesi Tengah ditopang oleh Net Export dengan share-to-growth sebesar 5,13%. Dari sisi produksi, sektor Industri Pengolahan menjadi penopang utama ekonomi Sulteng. Pertumbuhan ekonomi Sulteng yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,72% pada Q3 tahun 2024, dan juga share sebesar 23,8% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi
• Inflasi Regional Sulawesi Tengah di bulan Desember 2024 tercatat mengalami inflasi bulanan sebesar 0,32% (mtm), dan inflasi tahunan dan tahun kelendar sebesar 1,29% (yoy dan ytd). Peningkatan harga secara bulanan terpantau terjadi di Kota Palu (0,46%), Kota Luwuk (0,04% mtm), dan Kab. Morowali (0,34% mtm). Komoditas penyumbang inflasi tahunan tertinggi untuk periode Desember 2024 adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,38% (yoy), 0,25% (yoy) dan 0,20% (yoy).
• Neraca perdagangan Sulteng kembali surplus s.d. Desember 2024.

Neraca perdagangan selama tahun 2024 mencatatkan surplus perdagangan total sebesar US$74,94 miliar. Ekspor Sulteng tercatat sebesar US$6,24 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 91,6% dari bulan Desember 2023. Dengan demikian, kinerja ekspor Sulteng secara agregat bertambah menjadi sebesar UD$80,01 miliar semala tahun 2024. Sementara itu, impor ke dalam Provinsi Sulteng pada Desember 2024 tercatat senilai USD438,04 juta (turun 41,99% yoy) dan secara agregat mencapai sebesar US$5,15 miliar s.d. Desember 2024.

• Kinerja Pendapatan Negara Regional Sulteng mencapai 102,04% dari Target 2024.

Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga Desember 2024 telah mencapai Rp13,96 triliun dengan kenaikan sebesar 21,13% (yoy). Beberapa faktor kontributor pada peningkatan penerimaan negara antara lain adalah perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak terutama pajak yang berasal dari belanja pemerintah, penguatan layanan dan tata tertib importasi barang, serta optimalisasi layanan PNBP. Pada tahun 2024, unit vertikal DJP juga turut melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pemda dalam rangka optimalisasi pendapatan negara. Selain itu, Kanwil DJPb Sulawesi Tengah turut terus mendorong dan melaksanakan monitoring dan evaluasi PNBP secara daring dan on-site untuk mendorong peningkatan PNBP.

• Penerimaan Pajak Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp10,89 triliun (102,04% dari target 2024) yang tumbuh sebesar 22,35% (yoy). Sampai dengan Desember tahun 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas, terutama di sektor industri pengolahan.
• Penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp1,89 triliun (102,38% dari target 2024). Peningkatan investasi modal dan impor di Sulawesi Tengah mendorong ketercapaian target Ditjen Bea dan Cukai di lingkup Sulawesi Tengah.
• Selanjutnya, PNBP hingga 31 Desember 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp1,18 triliun atau 189,81% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 9,28% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (28,9%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (14,1%) yang dipungut oleh Kemenkum HAM, Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (8,6%) pada Kemenhub, dan Penerimaan Modal TAYL (4,7%).
• Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan di kisaran -5,0% yoy. Secara data, realisasi BPP sudah mulai mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh penurunan pagu 2024 dan kebijakan efisiensi anggaran.
• Realisasi BPP mayoritas diserap ke dalam barang sebesar Rp3,8 triliun, juga belanja pegawai sebesar Rp2,85 triliun. Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp21,75 triliun (96,77% dari pagu).
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp1,89 triliun (92,8% dari pagu).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp1,75 triliun (101,01% dari pagu) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp219,45 miliar (98,35% dari pagu).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp18,01 miliar (99,82% dari pagu).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp17,04 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Manfaat APBN selama tahun 2024 dapat terlihat antara lain untuk

1. Pembangunan jalan strategis baru sepanjang 29 km;
2. Pembangunan 8 unit prasarana sumber daya air dan Irigasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air sekitar 541 km;
3. Preservasi 54 meter jembatan;
4. Pembangunan prasaranan bandar udara dan pelabuhan;
5. Asistensi rehabilitasi sosial kepada 3.695 jiwa, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia;
6. Penyediaan alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas;
7. 16,7 ribu orang penerima BOS dan 1.098 jiwa penerima KIP kuliah;
8. Pembangunan sarana-prasarana Pendidikan, serta perpustakaan;
9. Penguatan kualitas SDM pengajar; dan
10. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

• Sebagai kesimpulan, APBN berkomitmen dalam mendukung program kinerja pemerintah baru dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan mengintervensi kegagalan pasar ekonomi.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link https://s.id/KFRSulteng_TWIII_2024.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

KITAPURA APBN

Provinsi Sulawesi Tengah

”Kinerja Fiskal Mendukung Pemerintahan Baru untuk Indonesia Lebih Maju”

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

 Palu, Desember 2024

• Ekonomi Sulawesi Tengah selama kuartal III tahun 2024 tumbuh sebesar 9,08% (yoy), menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Papua Barat. Secara qtq, ekonomi sulteng tumbuh 5,37% dari Q2 2024. Peningkatan ekonomi Sulawesi Tengah ditopang oleh Net Export dengan share-to-growth sebesar 5,13%. Dari sisi produksi, sektor Industri Pengolahan menjadi penopang utama ekonomi Sulteng. Pertumbuhan ekonomi Sulteng yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,72% pada Q3 tahun 2024, dan juga share sebesar 23,8% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi
• Inflasi Regional Sulawesi Tengah di bulan November 2024 tercatat mengalami inflasi di angka -0,01% (mtm), 0,96% (ytd), atau 1,71% (yoy). Peningkatan harga secara bulanan terpantau terjadi di Kota Luwuk (0,06%), dan Kota Morowali (0,94% mtm). Komoditas penyumbang inflasi tahunan tertinggi untuk periode November 2024 adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,41% (yoy), 0,24% (yoy) dan 0,18% (yoy).
• Neraca perdagangan Sulteng kembali surplus s.d. November 2024.

Neraca perdagangan s.d. November 2024 mencatatkan surplus perdagangan total sebesar US$69,14 miliar. Ekspor Sulteng tercatat sebesar US$8,39 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 13,29% dari bulan Oktober 2024. Dengan demikian, kinerja ekspor Sulteng secara agregat bertambah menjadi sebesar UD$73,85 miliar dalam periode Januari-November 2024. Sementara itu, impor ke dalam Provinsi Sulteng pada November 2024 tercatat senilai USD361,25 juta (turun 35,56% mtm) dan secara agregat mencapai sebesar US$4,71 miliar s.d. November 2024.

• Kinerja Pendapatan Negara Regional Sulteng mencapai 89,11% dari Target 2024.

Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga November 2024 telah mencapai Rp11,84 triliun dengan kenaikan sebesar 21,23% (yoy). Kinerja penerimaan pajak dalam negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki andil signifikan dalam pertumbuhan pendapatan negara.

• Penerimaan Pajak Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp9,22 triliun (86,37% dari target 2024) yang tumbuh sebesar 31,86% (yoy). Sampai dengan November tahun 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang mencapai sebesar Rp5,79 triliun.
• Penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp1,67 triliun (83,76% dari target 2024). Dalam perspektif parsial, seluruh akun penerimaan yang dikelola DJBC tetap on-track sebagaimana target pada 2024.
• Selanjutnya, PNBP hingga 30 November 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp951,5 miliar atau 153,28% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 5,41% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (29,7%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (13,7%) yang dipungut oleh Kemenkum HAM, Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (8,5%) pada Kemenhub, dan Penerimaan Modal TAYL (5,0%).
• Sampai dengan 30 November 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan di kisaran 7,74% yoy, ditopang oleh peningkatan realisasi TKD (14,05% yoy). Secara data, realisasi BPP sudah mulai mengalami pertumbuhan negatif sekitar 5,25% karena pagu 2024 memang lebih rendah daripada pagu BPP 2023.
• Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp3,17 triliun, juga belanja pegawai sebesar Rp2,57 triliun. Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp17,9 triliun (89,79% dari pagu)
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp1,55 triliun (76,15% dari pagu).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp1,34 triliun (77,36% dari pagu) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp193,03 miliar (86,51% dari pagu).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp15,95 miliar (88,42% dari pagu).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp17,04 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Sebagai kesimpulan, APBN berkomitmen dalam mendukung program kinerja pemerintah baru dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan mengintervensi kegagalan pasar ekonomi.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link https://s.id/KFRSulteng_TWIII_2024.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.