KITAPURA APBN

Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi APBN Regional s.d. 31 Mei 2025

”APBN dalam Kerangka Stabilisasi dan Akselerasi Pembangunan”

Teddy Suhartadi Permadi

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, Juni 2025

Gejolak ekonomi global dan domestik masih berlangsung dan diperparah dengan munculnya ketegangan geopolitik internasional. Prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional belum menunjukkan potensi pemulihan. Di tingkat nasional, PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi dan fenomena ini turut dialami oleh mayoritas negara lainnya.

Ketegangan dan dinamika global tentunya memiliki residual dalam ekonomi regional Sulawesi Tengah. Ketidakstabilan menghadirkan disinsentif bagi para pelaku ekonomi, menjadikan investor dan pengusaha untuk menahan keputusan keuangannya.

Pada Q1 2025, ekonomi Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan yang relatif lebih rendah dari biasa, sekitar 8,69% (yoy). Di tingkat nasional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia  turut terkoreksi, menjadi 4,7% (yoy) untuk 2025. Di tengah dinamika yang ada, pencapaian pertumbuhan ekonomi regional di angka 9 s.d. 12% tentu manjadi penuh tantangan.

Di sini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkomitmen untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sembari mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan fiskal, pemerintah hadir untuk memberikan stimulus dan mendorong akselerasi pembangunan.

Hingga 31 Mei 2025, pendapatan negara berhasil terhimpun sebesar Rp2,55 T hingga 31 Mei 2025, sekitar 33,97% dari target. Di sisi lain, realisasi belanja hingga 31 Mei 2025 adalah sebesar Rp8,32 T (32,04% dari pagu) yang terdiri dari realisasi belanja KL sebesar Rp1,85 triliun (25,65% dari pagu) dan TKD sebesar Rp6,47 T (34,49% dari pagu). Pada segi pengelolaan fiskal daerah, realisasi pendapatan mencapai 24,70%, sekitar Rp6,35 T per Mei 2025, naik sebesar 15,38% (yoy) yang didorong oleh peningkatan pada semua komponen pendapatan sedangkan realisasi belanja sebesar Rp5,46 triliun atau 20,48% dari pagu yang ada, naik 14,69% (yoy).

Untuk mendorong peningkatan transaksi di ekosistem ekonomi regional, khususnya pada triwulan II 2025, pemerintah pusat melakukan refocussing, relokasi, dan membuka blokir anggaran​. Pembukaan blokir anggaran K/L di Sulteng mencapai sekitar Rp670 M (per Mei 2025) untuk Belanja Barang & Belanja Modal K/L yang berpotensi terhadap peningkatan permintaan di sektor konstruksi, akomodasi, agrikultur, dan penyediaan makan-minum. Terlebih lagi, Kemendagri juga telah memberikan izin kepada seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran sehingga diharapkan industri pada 2 sektor yang terpukul akibat efisiensi anggaran pemerintah dapat kembai bergeliat mempertahankan lapangan usaha perhotelan dan restoran dan juga rantai pasok makanan serta minuman.

Belanja Pemerintah sebagai Penopang Ekonomi, Namun perlu dikawal efektivitasnya. Peningkatan belanja regional yang konsisten bisa menjadi stimulus penting bagi ekonomi daerah, terutama jika belanja tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Namun, efektivitas dan efisiensi belanja menjadi sangat krusial, terutama di tengah gejolak ekonomi dan tantangan dalam menghimpun pendapatan negara. Lonjakan belanja di akhir tahun dapat menjadi stimulus kuat untuk PDRB melalui peningkatan permintaan agregat (konsumsi dan investasi) di kuartal terakhir dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di periode tersebut. Namun, kecenderungan penumpukan belanja di akhir tahun meninggalkan ruang untuk perbaikan perencanaan dan eksekusi anggaran di awal tahun.

Selain untuk mendorong operasional satuan kerja, belanja pemerintah turut berfungsi untuk menciptakan permintaan secara sektoral. Oleh karena itu, stimulus fiskal, baik dari segi supply & demand, menjadi momentum untuk mendorong transaksi perputaran ekonomi sehingga akuntabilitas dan penguatannya perannya perlu untuk diakselerasi. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder, kita dapat menghadirkan manfaat anggaran pemerintah dengan nyata dan menyentuh kepada kesejahteraan masyarakat.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2024 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRSulteng_Tahunan_2024.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.