KITAPURA APBN

Provinsi Sulawesi Tengah

”Semangat Fiskal Baru Menuju Sulawesi Tengah Semakin Maju”

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, Januari 2025

• Ekonomi Sulawesi Tengah selama kuartal III tahun 2024 tumbuh sebesar 9,08% (yoy), menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Papua Barat. Secara qtq, ekonomi sulteng tumbuh 5,37% dari Q2 2024. Peningkatan ekonomi Sulawesi Tengah ditopang oleh Net Export dengan share-to-growth sebesar 5,13%. Dari sisi produksi, sektor Industri Pengolahan menjadi penopang utama ekonomi Sulteng. Pertumbuhan ekonomi Sulteng yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,72% pada Q3 tahun 2024, dan juga share sebesar 23,8% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi
• Inflasi Regional Sulawesi Tengah di bulan Desember 2024 tercatat mengalami inflasi bulanan sebesar 0,32% (mtm), dan inflasi tahunan dan tahun kelendar sebesar 1,29% (yoy dan ytd). Peningkatan harga secara bulanan terpantau terjadi di Kota Palu (0,46%), Kota Luwuk (0,04% mtm), dan Kab. Morowali (0,34% mtm). Komoditas penyumbang inflasi tahunan tertinggi untuk periode Desember 2024 adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,38% (yoy), 0,25% (yoy) dan 0,20% (yoy).
• Neraca perdagangan Sulteng kembali surplus s.d. Desember 2024.

Neraca perdagangan selama tahun 2024 mencatatkan surplus perdagangan total sebesar US$74,94 miliar. Ekspor Sulteng tercatat sebesar US$6,24 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 91,6% dari bulan Desember 2023. Dengan demikian, kinerja ekspor Sulteng secara agregat bertambah menjadi sebesar UD$80,01 miliar semala tahun 2024. Sementara itu, impor ke dalam Provinsi Sulteng pada Desember 2024 tercatat senilai USD438,04 juta (turun 41,99% yoy) dan secara agregat mencapai sebesar US$5,15 miliar s.d. Desember 2024.

• Kinerja Pendapatan Negara Regional Sulteng mencapai 102,04% dari Target 2024.

Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga Desember 2024 telah mencapai Rp13,96 triliun dengan kenaikan sebesar 21,13% (yoy). Beberapa faktor kontributor pada peningkatan penerimaan negara antara lain adalah perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak terutama pajak yang berasal dari belanja pemerintah, penguatan layanan dan tata tertib importasi barang, serta optimalisasi layanan PNBP. Pada tahun 2024, unit vertikal DJP juga turut melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pemda dalam rangka optimalisasi pendapatan negara. Selain itu, Kanwil DJPb Sulawesi Tengah turut terus mendorong dan melaksanakan monitoring dan evaluasi PNBP secara daring dan on-site untuk mendorong peningkatan PNBP.

• Penerimaan Pajak Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp10,89 triliun (102,04% dari target 2024) yang tumbuh sebesar 22,35% (yoy). Sampai dengan Desember tahun 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas, terutama di sektor industri pengolahan.
• Penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp1,89 triliun (102,38% dari target 2024). Peningkatan investasi modal dan impor di Sulawesi Tengah mendorong ketercapaian target Ditjen Bea dan Cukai di lingkup Sulawesi Tengah.
• Selanjutnya, PNBP hingga 31 Desember 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp1,18 triliun atau 189,81% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 9,28% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (28,9%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (14,1%) yang dipungut oleh Kemenkum HAM, Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (8,6%) pada Kemenhub, dan Penerimaan Modal TAYL (4,7%).
• Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan di kisaran -5,0% yoy. Secara data, realisasi BPP sudah mulai mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh penurunan pagu 2024 dan kebijakan efisiensi anggaran.
• Realisasi BPP mayoritas diserap ke dalam barang sebesar Rp3,8 triliun, juga belanja pegawai sebesar Rp2,85 triliun. Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp21,75 triliun (96,77% dari pagu).
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp1,89 triliun (92,8% dari pagu).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp1,75 triliun (101,01% dari pagu) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp219,45 miliar (98,35% dari pagu).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp18,01 miliar (99,82% dari pagu).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp17,04 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Manfaat APBN selama tahun 2024 dapat terlihat antara lain untuk

1. Pembangunan jalan strategis baru sepanjang 29 km;
2. Pembangunan 8 unit prasarana sumber daya air dan Irigasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air sekitar 541 km;
3. Preservasi 54 meter jembatan;
4. Pembangunan prasaranan bandar udara dan pelabuhan;
5. Asistensi rehabilitasi sosial kepada 3.695 jiwa, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia;
6. Penyediaan alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas;
7. 16,7 ribu orang penerima BOS dan 1.098 jiwa penerima KIP kuliah;
8. Pembangunan sarana-prasarana Pendidikan, serta perpustakaan;
9. Penguatan kualitas SDM pengajar; dan
10. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

• Sebagai kesimpulan, APBN berkomitmen dalam mendukung program kinerja pemerintah baru dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan mengintervensi kegagalan pasar ekonomi.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link https://s.id/KFRSulteng_TWIII_2024.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.