KITAPURA APBN

Provinsi Sulawesi Tengah

”Kinerja Fiskal Mendukung Pemerintahan Baru untuk Indonesia Lebih Maju”

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

 Palu, Desember 2024

• Ekonomi Sulawesi Tengah selama kuartal III tahun 2024 tumbuh sebesar 9,08% (yoy), menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Papua Barat. Secara qtq, ekonomi sulteng tumbuh 5,37% dari Q2 2024. Peningkatan ekonomi Sulawesi Tengah ditopang oleh Net Export dengan share-to-growth sebesar 5,13%. Dari sisi produksi, sektor Industri Pengolahan menjadi penopang utama ekonomi Sulteng. Pertumbuhan ekonomi Sulteng yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,72% pada Q3 tahun 2024, dan juga share sebesar 23,8% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi
• Inflasi Regional Sulawesi Tengah di bulan November 2024 tercatat mengalami inflasi di angka -0,01% (mtm), 0,96% (ytd), atau 1,71% (yoy). Peningkatan harga secara bulanan terpantau terjadi di Kota Luwuk (0,06%), dan Kota Morowali (0,94% mtm). Komoditas penyumbang inflasi tahunan tertinggi untuk periode November 2024 adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,41% (yoy), 0,24% (yoy) dan 0,18% (yoy).
• Neraca perdagangan Sulteng kembali surplus s.d. November 2024.

Neraca perdagangan s.d. November 2024 mencatatkan surplus perdagangan total sebesar US$69,14 miliar. Ekspor Sulteng tercatat sebesar US$8,39 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 13,29% dari bulan Oktober 2024. Dengan demikian, kinerja ekspor Sulteng secara agregat bertambah menjadi sebesar UD$73,85 miliar dalam periode Januari-November 2024. Sementara itu, impor ke dalam Provinsi Sulteng pada November 2024 tercatat senilai USD361,25 juta (turun 35,56% mtm) dan secara agregat mencapai sebesar US$4,71 miliar s.d. November 2024.

• Kinerja Pendapatan Negara Regional Sulteng mencapai 89,11% dari Target 2024.

Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga November 2024 telah mencapai Rp11,84 triliun dengan kenaikan sebesar 21,23% (yoy). Kinerja penerimaan pajak dalam negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki andil signifikan dalam pertumbuhan pendapatan negara.

• Penerimaan Pajak Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp9,22 triliun (86,37% dari target 2024) yang tumbuh sebesar 31,86% (yoy). Sampai dengan November tahun 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang mencapai sebesar Rp5,79 triliun.
• Penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp1,67 triliun (83,76% dari target 2024). Dalam perspektif parsial, seluruh akun penerimaan yang dikelola DJBC tetap on-track sebagaimana target pada 2024.
• Selanjutnya, PNBP hingga 30 November 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp951,5 miliar atau 153,28% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 5,41% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (29,7%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (13,7%) yang dipungut oleh Kemenkum HAM, Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (8,5%) pada Kemenhub, dan Penerimaan Modal TAYL (5,0%).
• Sampai dengan 30 November 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan di kisaran 7,74% yoy, ditopang oleh peningkatan realisasi TKD (14,05% yoy). Secara data, realisasi BPP sudah mulai mengalami pertumbuhan negatif sekitar 5,25% karena pagu 2024 memang lebih rendah daripada pagu BPP 2023.
• Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp3,17 triliun, juga belanja pegawai sebesar Rp2,57 triliun. Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp17,9 triliun (89,79% dari pagu)
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp1,55 triliun (76,15% dari pagu).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp1,34 triliun (77,36% dari pagu) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp193,03 miliar (86,51% dari pagu).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp15,95 miliar (88,42% dari pagu).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp17,04 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Sebagai kesimpulan, APBN berkomitmen dalam mendukung program kinerja pemerintah baru dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan mengintervensi kegagalan pasar ekonomi.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link https://s.id/KFRSulteng_TWIII_2024.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.