Palu, Mei 2026

Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik akibat perang Rusia vs Ukraina dan perang USA/Israel vs Iran, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan stabilitas melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati dan adaptif, serta pelaksanaan efisiensi di beberapa bidang. Pada level nasional, APBN diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi. Di tingkat daerah, termasuk Sulawesi Tengah, sinergi APBN dan APBD menjadi krusial untuk memastikan efektivitas belanja publik, memperkuat pelayanan dasar, dan mendorong sektor-sektor prioritas guna meningkatkan daya saing serta ketahanan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sampai dengan April 2026 sebesar 8,32% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61% (yoy), dan saat ini berada di peringkat ketiga nasional setelah Maluku utara dan Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini disumbang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama komoditas besi baja, nikel dan kokas dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan terutama dari belanja pemerintah yang menggunakan APBN dan APBD Pemerintah di Sulawesi Tengah. Inflasi di Sulawesi Tengah sebesar 2,83% secara tahun ke tahun (yoy) dan 0,38% secara bulan ke bulan (m-to-m), hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah bersama stakeholder terkait dalam menjaga tingkat inflasi dan daya  beli masyarakat di Sulawesi Tengah.

Sampai dengan 30 April 2026, pendapatan APBN telah terealisasi sebesar Rp2,39 triliun atau 26,66% dari target, dan mengalami kontraksi sebesar 15,21% (yoy). Pendapatan APBN didominasi oleh penerimaan perpajakan terutama pajak dalam negeri dengan realisasi sebesar Rp1,29 triliun atau 22,18% dari target (terkontraksi 24,74% yoy). Sementara dari sisi belanja APBN, sampai dengan 30 April 2026 telah terealisasi sebesar Rp7,14 triliun atau 33,87% dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 10,93% yoy. Realisasi belanja APBN didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dengan rincian realisasi belanja DAU sebesar Rp3,67 triliun,  DAK Non Fisik sebesar Rp1,002 triliun, DBH sebesar Rp295,11 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp170,61 miliar,

Dari sisi pengelolaan APBD, sampai dengan 30 April 2026 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar Rp4,28 triliun atau 20,16% dari target dengan pertumbuhan sebesar 11,17% yoy. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar Rp3,56 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp707,15 miliar. Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah di angka 11,26% atau masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selanjutnya dari sisi belanja APBD, Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja sebesar Rp4,29 triliun atau 19,07% dari pagu belanja dengan pertumbuhan sebesar 12,24% yoy. Belanja masih didominasi oleh Belanja operasi, tepatnya pada belanja pegawai yakni sebesar Rp3,08 triliun atau 71,79% dari total belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja s.d. 30 April 2026, maka APBN Regional Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan defisit sebesar Rp4,75 triliun dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan defisit sebesar Rp9,52 miliar.

Kinerja fiskal Sulawesi Tengah hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan peran strategis sinergi antara APBN dan APBD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Meskipun demikian saat ini kondisi APBN dan APBD di Sulawesi Tengah mengalami defisit akibat tingginya belanja dibandingkan pendapatan. Selain itu dominasi belanja pegawai yang sangat tinggi dan rendahnya kemandirian fiskal menunjukkan perlunya peningkatan pendapatan asli daerah serta perlunya efisiensi dalam belanja agar dapat menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan serta lebih banyak manfaat APBD untuk belanja yang menyentuh masyarakat.

Ke depan, pemerintah daerah perlu terus mendorong diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan agar dapat meningkatkan basis penerimaan pajak dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Selain itu, optimalisasi belanja produktif dan investasi publik yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan dampak pembangunan yang inklusif dan berdaya saing tinggi di Sulawesi Tengah.