KITAPURA APBN

Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi APBN Regional s.d. 30 November 2025

”APBN dalam Kerangka Stabilisasi dan Akselerasi Pembangunan”

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Teddy Suhartadi Permadi

Palu, Desember 2025

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan dan optimisme di tengah dinamika ekonomi global. Hingga triwulan III tahun 2025, ekonomi Sulawesi Tengah berhasil tumbuh 7,79% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan nasional, dengan struktur ekonomi yang kian kuat dan inklusif. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, serta sektor perdagangan dan konstruksi yang tetap ekspansif, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan ekspor komoditas unggulan daerah.

Tingkat inflasi bulan November 2025 tercatat sebesar 3,50% (yoy) meskipun relatif tinggi namun masih sesuai target nasional sebesar 2,5%±1.

Kinerja APBN Regional: Terjaga dan Berkualitas

Realisasi APBN Regional Sulawesi Tengah hingga 30 November 2025 mencerminkan kinerja fiskal yang tetap solid dan adaptif.

• Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp7,15 triliun atau 94,82% dari target,
• Belanja Negara mencapai Rp21,59 triliun atau 83,86% dari target,
• dengan defisit yang masih terkendali di level Rp14,45 triliun.

Penerimaan perpajakan tumbuh positif berkat perbaikan sistem administrasi, pemanfaatan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang memperkuat basis pajak daerah, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor perdagangan dan jasa. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat, terutama dari aktivitas kehutanan dan pertambangan nikel yang tetap menjadi andalan ekspor daerah.

Sementara di sisi belanja, pemerintah menjaga prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran. Belanja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui program padat karya, bantuan sosial, serta dukungan infrastruktur dasar.
Hingga November 2025, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp16,13 triliun (90,27% dari pagu 2025), menunjukkan komitmen kuat APBN sebagai shock absorber untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja APBD: Meskipun mencatatkan surplus namun Belanja Daerah perlu dioptimalkan lagi

Dari sisi APBD Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi hingga November 2025 menunjukkan peran penting fiskal daerah dalam menjaga momentum ekonomi lokal.

• Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp18,83 triliun (73,23% dari target),
• Belanja Daerah sebesar Rp16,99 triliun (63,78% dari pagu),
• dengan posisi surplus Rp1,83 triliun.

Penerimaan terbesar masih berasal dari Transfer ke Daerah, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tumbuh positif didorong inovasi pemungutan pajak, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Diharapkan PAD bisa semakin meningkat agar kemandirian fiskal daerah bisa semakin baik.

Belanja daerah relatif progresif dengan realisasi belanja modal yang mulai meningkat di triwulan IV seiring percepatan proyek fisik, termasuk pembangunan jalan penghubung antarwilayah dan revitalisasi fasilitas kesehatan. Namun realisasi belanja baru mencapai 63,78% dari pagu di sisa akhir tahun anggaran, hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah daerah agar belanja daerah bisa lebih optimal dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan fiskal Sulawesi Tengah sampai dengan November tahun 2025 menunjukkan arah yang positif, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, serta pengelolaan fiskal yang semakin berkualitas dan efisien. APBN dan APBD telah berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi dan pemerataan ekonomi, menopang daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Ke depan, sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh ketahanan fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi global.