”Kinerja APBN Adaptif untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat, Menjaga Stabilitas Ekonomi, dan Mendukung Berbagai Agenda Pembangunan”

Karnata – Plh. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 28 Mei 2024

• Ekonomi Sulawesi Tengah pada kuartal I tahun 2024 tumbuh sebesar 10,49%, menempati posisi tertinggi ketiga setelah Provinsi Papua dan Maluku Utara. Dalam konteks qtq, pertumbuhan ekonomi Sulteng tumbuh -4,65% dari Q4 2023. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat juga tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,64% pada Q1 tahun 2024, dan juga share sebesar 23,87% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
• Inflasi regional Sulteng di bulan April 2024 dapat terkendali di level 0,05% (mtm), 1,12% (ytd), atau 3,4% (yoy). Pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami perbaikan dan semakin terkendali. Inflasi bulanan tercatat sebesar -0,08% di Kota Palu, -0,53% di Kota Luwuk, 0,11% di Kab Morowali, dan 0,94% di Kab Tolitoli.  Harga bahan pangan mulai menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, membentuk tingkat keseimbangan harga yang baru pada bulan April 2024. Fenomena tersebut mendorong penurunan inflasi makanan pada daerah administrasi IHK di Sulteng.
• Neraca perdagangan Sulteng surplus s.d. April 2024.

Neraca perdagangan s.d. April 2024 mencatatkan surplus perdagangan total sebesar US$18,56 miliar. Ekspor Sulteng periode April tercatat sebesar US$7,48 miliar (naik 352,1% yoy). Mayoritas ekspor didominasi oleh ekspor komoditas besi dan baja dengan valuasi sebesar 6,93 miliar USD. Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada April 2024 tercatat senilai USD381,9 juta (turun 46,8% yoy atau 15,9% mom). Secara agregat, impor di Sulteng mencapai sekitar US$1,79 miliar selama Januari-April 2024. Kinerja perekonomian yang kuat juga selaras dengan kualitas pemulihan ekonomi yang terus terjaga, ditandai dengan berlanjutnya perbaikan kondisi ketenagakerjaan Sulteng 2023.

• Realisasi Pendapatan Negara regional Sulteng menunjukan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sebesar 18,89% (yoy).

Realisasi kumulatif pendapatan negara telah mencapai Rp3,68 triliun atau 32,05% dari pagu pendapatan negara. Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan, kinerja perekonomian Sulteng yang baik, aktivitas konsumsi dan produksi yang terjaga, serta kinerja penerimaan PNBP yang tumbuh tinggi.

• Penerimaan Pajak terealisasi sebesar Rp3,07 triliun (35,15% dari target 2024) yang tumbuh sebesar 32,85% (yoy). Sampai dengan 30 April 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 67,10% dari total penerimaan perpajakan. Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPh Non Migas mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 33,21% (yoy) relatif tinggi dibandingkan komponen penerimaan pajak yang lain. Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulawesi Tengah.
• Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp704,10 miliar (35,24% dari target 2024). Untuk periode Bulan April 2024, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 127,61 M (turun sebesar 12% dibanding bulan sebelumnya). Peningkatan penerimaan bea masuk tidak terlepas dari pengaruh perubahan tarif efektif bea masuk pada April 2024, naik menjadi 2,10% dari 1,48% pada tahun 2023.
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 30 April 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp364,67 miliar atau 58,77% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 9,49% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (38%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (12%), Re-entry Permit (10%) dalam naungan Kemenkum HAM, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (7%) pada Kemenhub.
• Sampai dengan 30 April 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (8,20%), ditopang oleh pertumbuhan BPP (10,08%) dan peningkatan TKD (7,42%). Penyaluran TKD sebesar Rp 5,43 T (29,66%), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp 5,06 T (25,4%).
• Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp1,1 triliun (tumbuh 23,65% yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp931,6 miliar (tumbuh 13,98% yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp5,94 triliun (30,60%).
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp434,68 miliar (22,01%).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp401,87 miliar (24,79%) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp65,88 miliar (31,55%).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp4,06 miliar (22,15%).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp5,43 triliun, tumbuh 7,42% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal I Tahun 2024, seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTahun2023Sulteng.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

” Kinerja APBN Adaptif untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat, Menjaga Stabilitas Ekonomi, dan Mendukung Berbagai Agenda Pembangunan”

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 30 April 2024

• Ekonomi Sulawesi Tengah di kuartal IV 2023 tumbuh sebesar 9,73% (yoy), dan secara agregat tahun 2023 tumbuh 11,91% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar 1,69% pada tahun 2023, dan juga share sebesar 23,81% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi. Dengan capaian tersebut, Provinsi Sulteng menjadi provinsi dengan output perekonomian tertinggi ke-2 di Pulau Sulawesi, di bawah Provinsi Sulsel.
• Inflasi regional Sulteng di bulan Maret 2024 dapat terkendali di level 0,55% (mtm), 1,08% (ytd), atau 3,38% (yoy). Pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memiliki peran dominan dalam peningkatan IHK di Sulteng. Inflasi tahunan kelompok makanan tercatat sebesar 7,5% di Kota Palu, 2,9% di Kota Luwuk, 13,19% di Kab Morowali, dan 12,78% di Kab Tolitoli.  Harga pengeluaran pangan memegang peran krusial dalam inflasi di Sulawesi. Berdasarkan data dari PHIPS, harga bahan pangan pokok, seperti beras, di regional Sulawesi terus mengalami kenaikan di bulan Maret 2024.
• Neraca perdagangan Sulteng surplus pada Triwulan I 2024.

Ekspor Sulteng periode Maret tercatat sebesar US$6,67 miliar (naik 314,9% yoy). Mayoritas ekspor didominasi oleh ekspor komoditas besi dan baja dengan valuasi sebesar 1,05 miliar USD dan berat total komoditas sekitar 929,2 juta ton. Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada Maret 2024 tercatat senilai USD454 juta (turun 37,6% yoy atau 24,2% mom). Secara agregat, impor di Sulteng mencapai sekitar US$1,41 miliar selama triwulan I tahun 2024. Kinerja perekonomian yang kuat juga selaras dengan kualitas pemulihan ekonomi yang terus terjaga, ditandai dengan berlanjutnya perbaikan kondisi ketenagakerjaan Sulteng 2023.

• Realisasi Pendapatan Negara regional Sulteng menunjukan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sebesar 17,64% (yoy).

Realisasi kumulatif pendapatan negara yang telah mencapai Rp2,7 triliun atau 23,61% dari pagu pendapatan negara. Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan, kinerja perekonomian Sulteng yang baik, aktivitas konsumsi dan produksi yang terjaga, serta kinerja penerimaan PNBP yang tumbuh tinggi.

• Penerimaan Pajak terealisasi sebesar Rp2,22 triliun (25,51% pagu) yang tumbuh sebesar 32,39% (yoy). Sampai dengan 31 Maret 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 67,06% dari total penerimaan perpajakan. Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPh Non Migas mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 40,02% (yoy) relatif tinggi dibandingkan komponen penerimaan pajak yang lain. Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulawesi Tengah.
• Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp578,39 (27,13% dari target 2024). Untuk periode Bulan Maret 2024, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 147,09 M (turun sebesar 36% dibanding bulan sebelumnya). Peningkatan penerimaan bea masuk tidak terlepas dari pengaruh perubahan tarif efektif bea masuk pada Maret 2024, naik menjadi 2,05% dari 1,56% pada Maret
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 31 Maret 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp209,28 miliar atau 49,86% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 9,33% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (38%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (12%), Re-entry Permit Kemenkum HAM (11%) dalam naungan Kemenkum HAM, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (6%) pada Kemenhub.
• Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (11,81%), ditopang oleh pertumbuhan BPP (28,80%) dan peningkatan TKD (5,49%). Penyaluran TKD sebesar Rp 3,72 T (20,28%), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp 3,52 T (17,7%).
• Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp803,2 miliar (tumbuh 48,31% yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp696,2 miliar (tumbuh 41,75% yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp3,44 triliun (23,24%).
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp292,18 miliar (14,87%).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp249,24 miliar (15,56%) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp42,58 miliar (20,39%).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp2,33 miliar (12,70%).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp3,72 triliun, tumbuh 5,49% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Non Fisik. Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh positif dibandingkan dengan periode TAYL karena membaiknya sarat salur yang diajukan pemda. Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal I Tahun 2024. Seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTahun2023Sulteng.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

”Kinerja Perekonomian Sulteng Tumbuh Kuat,  

Berkontribusi Nyata dan Dirasakan Masyarakat” 

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng 

Palu, 26 Maret 2024 

• Ekonomi Sulawesi Tengah di kuartal IV 2023 tumbuh sebesar 9,73% (yoy), dan secara agregat tahun 2023 tumbuh 11,91% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat juga tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar 1,69% pada tahun 2023, dan juga share sebesar 23,81% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi. 
• Inflasi regional Sulteng di bulan Februari 2024 dapat terkendali di level 0,45% (mtm), 0,53% (ytd), atau 3,37% (yoy). Perubahan harga di Provinsi se-Sulawesi berada di kisaran 3±1% pada bulan Februari 2024. Pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memiliki peran dominan dalam peningkatan IHK di Sulteng. Inflasi tahunan kelompok makanan tercatat sebesar 7,08% di Kota Palu, 6,67% di Kota Luwuk, 11,97% di Kab Morowali, dan 11,75% di Kab Tolitoli.   
• Neraca perdagangan Sulteng melanjutkan catatan surplusnya pada Februari 2024. Ekspor dalam periode Febaruari tercatat sebesar USD4.616,52 Juta (naik 198,7% yoy). Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada Februari 2024 senilai USD599,25 juta (turun 15,3% yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Februari 2024 tercatat sebesar USD4.017,27 juta, naik 379,1% (yoy).  
• Kinerja APBN bulan Februari 2024 berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.  
• Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2,0 triliun (17,4% dari Target APBN 2024) dengan pertumbuhan mencapai 37,85% (yoy). Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021 s.d. 2024. Pertumbuhan pendapatan negara didukung oleh aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin meningkat, serta iklim investasi yang terjaga sehingga mendorong pungutan bea masuk atas barang/modal kegiatan investasi di Sulawesi Tengah. Selain itu, kinerja PNBP turut serta dalam mendorong pertumbuhan pendapatan negara lewat pendapatan atas pendapatan jasa pendidikan, re-entry permit, pendapatan jasa kepelabuhanan, dsb. 
• Penerimaan Pajak terealisasi sebesar Rp1,66 triliun (18,97% pagu) yang tumbuh sebesar 41,45% (yoy). Sampai dengan 29 Februari 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 64,55% dari total penerimaan perpajakan. Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPh Non Migas mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 44,4% (yoy) relatif tinggi dibandingkan komponen penerimaan pajak yang lain. Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulawesi Tengah. 
• Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp431,3 miliar (20,23% dari target 2024), naik sebesar 102,29% (yoy). Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 29 Februari 2024 disokong oleh pertumbuhan bea masuk sebesar 101,97% (yoy). Peningkatan penerimaan bea masuk tidak terlepas dari pengaruh perubahan tarif efektif bea masuk pada Februari 2024, naik menjadi 2,16% dari 1,28% pada Feb 2023. 

• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 29 Februari 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp240,35 miliar atau 38,72% dari target 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 143,18% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan (41%) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, disusul oleh Penerimaan Belanja Modal TAYL (16%), Re-entry Permit Kemenkum HAM (10%), serta Pendapatan Jasa Kepelabuhan pada Kementerian Perhubungan (5%).  
• Sampai dengan 29 Februari 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (28,09%), ditopang oleh pertumbuhan BPP (41,60%) dan peningkatan TKD (23.98%). Penyaluran TKD sebesar Rp 2,68 T (14,63%), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp 2,16 T (10,9%).  
• Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp538,2 miliar (tumbuh 125,61% yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp335,3 miliar (tumbuh 11,58% yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain: 

• Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp3,19 triliun (16,61%). 
• Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp222,45 miliar (11,41%). 
• Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp169,39 miliar (10,58%) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR. 
• Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp27,35 miliar (13,10%). 
• Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp1,26 miliar (6,86%). 

• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp2,68 triliun, tumbuh 23,98% yoy. Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh positif dibandingkan dengan periode TAYL karena membaiknya sarat salur yang diajukan pemda. Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. 
• Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal IV. Seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.  

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTahun2023Sulteng. 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.  

”Kinerja Perekonomian Sulteng Tumbuh Kuat,

Berkontribusi Nyata dan Dirasakan Masyarakat”

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 26 Februari 2024

• Ekonomi Sulawesi Tengah di kuartal IV 2024 tumbuh sebesar 9,73% (yoy), dan secara agregat tahun 2023 tumbuh 11,91% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat juga tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar 1,69% pada tahun 2023, dan juga share sebesar 21,25% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
• Inflasi regional Sulteng di bulan Januari 2024 tercatat masih terkendali di level 0,08% (mtm), 0,08% (ytd), atau 2,97% (yoy). Perubahan harga di Provinsi se-Sulawesi berada di kisaran 3±1,5% pada bulan Januari 2024. Inflasi tahunan terendah di Regional Sulawesi berada di Provinsi Sulawesi Barat. Pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki peran dominan dalam peningkatan IHK di Sulteng. Inflasi tahunan kelompok makanan tercatat sebesar 6,06% di Kota Palu, sebesar 5,27% di Kota Luwuk, 8,16% di Kab Morowali, dan 14,48% di Kab Tolitoli.
• Neraca perdagangan Sulteng melanjutkan catatan surplusnya pada Januari 2024. Ekspor dalam periode Januari tercatat sebesar USD589,16 Juta (naik 2,61% yoy). Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada Januari 2024 senilai USD357,35 juta (naik 83,73% yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar USD123,81 juta, turun -9,05% (yoy).
• Kinerja APBN bulan Januari 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
• Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1,44 triliun (12,52% dari Target APBN 2024) dengan pertumbuhan sekitar 73,22% (yoy). Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021 d. 2024. Pertumbuhan pendapatan negara didukung oleh aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin meningkat, serta iklim investasi yang terjaga sehingga mendorong pungutan bea masuk atas barang/modal kegiatan investasi di Sulawesi Tengah. Selain itu, kinerja PNBP turut serta dalam mendorong pertumbuhan pendapatan negara lewat pendapatan atas penerimaan kembali belanja modal, re-entry permit, pendapatan jasa kepelabuhanan, dsb.
• Penerimaan Pajak terealisasi sebesar Rp1,14 triliun (13,07% pagu) yang tumbuh sekitar 60,36% (yoy). Sampai dengan 31 Januari 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 69,23% dari total penerimaan perpajakan. Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPh Non Migas tumbuh sekitar 60,1% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan PPN yang mencapai 63,0% (yoy). Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulawesi Tengah.
• Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp200,52 miliar (9,41% dari target 2024), naik sebesar 206,25% (yoy). Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Januari 2024 disokong oleh pertumbuhan bea masuk sebesar 205,5% (yoy) dan pertumbuhan hampir 260% atas penerimaan denda administrasi cukai. Komoditas yang memberikan kontribusi penerimaan Bea Masuk adalah impor impor peralatan mekanis dan bahan bakar batu bara (KPPBC Morowali), sehubungan dengan investasi padal modal di Sulawesi Tengah.
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 31 Januari terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp83,2 miliar atau 13,40% dari target 2024, dan tumbuh positif sebesar 83,33% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (45%) pada Kementerian PUPR, disusul oleh Pendapatan Izin Keimigrasian dan Re-entry permit (16%) yang merupakan penerimaan Satker lingkup Imigrasi, serta Pendapatan Jasa Kepelabuhan pada Kementerian Perhubungan.
• Sampai dengan 31 Januari 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (17,44%), ditopang oleh BPP (58,49%) dan TKD (10,14%). Penyaluran TKD sebesar Rp 1,35 T (7,40%), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp 1,23 T (6,19%).
• Realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 58,49% (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp185,9 miliar (tumbuh 222,36 % yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp150 miliar (tumbuh 5,72% yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp1,48 triliun (7,71%).
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp31,59 miliar (1,69%).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp33,51 miliar (2,12%) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp6,74 miliar (3,23%).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp139,54 juta (0,76%)..
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp1,35 triliun, tumbuh 10,14% yoy. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh positif dibandingkan dengan periode TAYL karena membaiknya sarat salur yang diajukan pemda. Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal IV. Seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link https://s.id/KFRTWIII23.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

”Kinerja Perekonomian Sulteng Tumbuh Kuat,

Berkontribusi Nyata dan Dirasakan Masyarakat”

Palu, 26 Januari 2024

• Ekonomi Sulawesi Tengah di kuartal III 2023 tumbuh sebesar 13,06% (yoy), dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di bawah Provinsi Malukut Utara. Kuatnya pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal ketiga didukung oleh semua komponen PDRB. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,71% pada Tw III-2023, dan juga share sebesar 23,61% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
• Inflasi regional Sulteng di bulan Desember 2023 tercatat masih terkendali di level 0,22% (mtm), 2,35% (ytd), atau 2,35% (yoy). Inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1% dan berhasil lebih terkendali dibandingkan dengan inflasi pada bulan November 2023. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi inflasi tahunan terbesar di bulan Desember, sebesar 5,98% (yoy), dan disusul inflasi sebesar 4,04% oleh Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya. Adapun dari sisi komoditas, 3 komoditas yang memiliki andil Inflasi yang terbesar pada bulan Desember adalah komoditas Cabai Rawit, Ikan Selar, dan Bawang Merah.
• Neraca perdagangan Sulteng melanjutkan catatan surplusnya pada November 2023. Ekspor pada bulan November tercatat sebesar USD1.607,53 Juta (naik 5,1% mtm, atau naik 4,60% yoy). Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada November 2023 senilai USD934,64 juta (naik 44,7%, mtm, atau turun 30,1% yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan November 2023 tercatat sebesar USD672,89 juta, turun 23,8% (mtm) dan turun 17,9% (yoy). Dengan tambahan Surplus yang terjadi pada pada November 2023 tersebut, total Surplus Provinsi Sulteng sepanjang Januari-November 2023 Sulteng tercatat sebesar USD 9.454,49 juta. Selain itu, kinerja neraca perdagangan pada November 2023 yang terjaga berhasil mencatatkan surplus selama 59 bulan berturut-turut.
• Kinerja APBN di bulan Desember 2023 mampu tumbuh dengan kuat, mendukung berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
• Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi belanja negara telah mencapai Rp28,73 triliun atau 98,67% dari pagu, dan tumbuh 21,05% (yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,95 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp19,78 triliun.
• Realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 31,66% (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp4,47 triliun (tumbuh 46,04% yoy), juga belanja modal sebesar Rp1,94 triliun (tumbuh 57,65% yoy). Kinerja dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp2,53 triliun atau naik sebesar 1,22% (yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Ekonomi, antara lain digunakan untuk Pembangunan Jalan Strategis (ProPN), Penyediaan Air Minum, Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Layanan Umum, pembangunan Bandar Udara Baru Banggai Laut dan Bandar Udara Pohuwato dengan total anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp2,64 triliun (96,86%).
  • Fungsi Pendidikan, antara lain digunakan untuk Pembangunan sarana bidang Pendidikan, Penguatan kualitas dan kapasitas Pendidikan, KIP, BOS dan telah terserap sebesar Rp1,57 triliun (95,82%).
  • Fungsi Kesehatan, di antaranya digunakan untuk peningkatan pelayanan Kesehatan, pelatihan Kesehatan dan Bantuan biaya Pendidikan dengan total penyerapan mencapai Rp199,88 miliar (98,16%).
  • Fungsi Perlindungan Sosial, dengan output utama antara lain Rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, sosial anak dan korban bencana dan telah terealisasi sebesar Rp17,69 miliar (99,86%).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp19,78 triliun (99,46% dari pagu), tumbuh 16,8% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi seluruh jenis belanja TKD, kecuali DAK fisik yang turun sebesar 5,06% yang disebabkan oleh turunnya pagu 2023 sebesar 12,5% dari pagu tahun 2022. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan 77,377% (yoy). Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh 8,84% (yoy). Kenaikan realisasi juga ditunjukkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,62% (yoy), 48,95% (yoy), dan 5,73% (yoy). Penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
• Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp11,13 triliun (111,26% dari Target APBN 2023), tumbuh 15,48% (yoy). Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021 dan 2022. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam negeri, kinerja perekonomian Sulteng yang baik, aktivitas konsumsi dan produksi yang terjaga, serta kinerja penerimaan PNBP yang tumbuh tinggi.
• Penerimaan Pajak telah mencapai Rp8,27 triliun (108,10% pagu), tumbuh 30,54% (yoy). Seluruh komponen penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan positif pada akhir tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi secara persentase dimiliki oleh komponen PPN dan PPnBM, sebesar 87,76%. Kontribusi sektoral didominasi oleh pajak yang berasal dari sektor industri pengolahan yang sebesar Rp3,62 triliun s.d. Desember 2023.
• Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp2,17 triliun (116,18% dari Target), turun 21,25% (yoy). Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai disokong oleh pertumbuhan bea masuk sebesar 12,95% (mtm) yang mengkompensasi penurunan 11,62% penerimaan cukai. Komoditas yang memberikan kontribusi penerimaan Bea Masuk adalah impor kebutuhan pokok berupa beras (KPPBC Pantoloan), peralatan mekanis dan bahan bakar batu bara (KPPBC Morowali). Di sisi lain, mayoritas penerimaan cukai diperoleh dari sanksi administrasi cukai berupa denda (tindakan pengawasan).
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 31 Desember terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp1,08 triliun atau mencapai 195,37% dari target 2023, dan tumbuh positif sebesar 39,41% (yoy). Penerimaan PNBP kembali menunjukkan pertumbuhan signfikan setelah 2 tahun ditekan oleh tantangan pandemi. Membaiknya ekonomi masyarakat dan perbaikan layanan Satker Pemungut PNBP menjadi katalis pertumbuhan kinerja PNBP. Prosi terbesar PNBP di Sulawesi Tengah dikontribusikan oleh PNBP yang berasal dari Jasa Pelayanan Pendidikan (25%) yang terdapat pada pendapatan satker BLU, seperti Universitas Tadulako.
• Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal III. Seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link https://s.id/KFRTWIII23.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

”Kinerja Perekonomian Sulteng Tumbuh Kuat,

Berkontribusi Nyata dan Dirasakan Masyarakat”

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 21 Desember 2023

• Ekonomi Sulawesi Tengah di kuartal III 2023 tumbuh sebesar 13,06% (yoy), dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di bawah Provinsi Malukut Utara. Kuatnya pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal ketiga didukung oleh semua komponen PDRB. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,71% pada Tw III-2023, dan juga share sebesar 23,61% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
• Inflasi regional Sulteng di bulan November tercatat masih terkendali di level 0,14% (mtm), 2,13% (ytd), atau 2,94% (yoy). Meskipun capaian inflasi tahunan (yoy) mengalami kenaikan dibandingkan dengan inflasi bulan Oktober yang tercatat sebesar 2,65% (yoy) dan sedikit lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,56% (yoy), namun inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Sektor penyumbang inflasi tahunan Sulteng pada November berada pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang sebesar 8,55% yoy. Adapun dari sisi komoditas, 3 komoditas yang memiliki andil Inflasi yang terbesar pada bulan November adalah komoditas Cabai Rawit, Angkutan Udara, dan Cabai Merah.
• Neraca perdagangan Sulteng kembali melanjutkan catatan surplusnya pada Oktober Ekspor pada bulan Oktober tercatat sebesar USD1.529,27 Juta (turun -16,2% mtm, atau turun 11,0% yoy). Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada Oktober 2023 senilai USD646.08 juta (naik 1,6%, mtm, atau turun 19,5% yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Oktober 2023 tercatat sebesar USD833,19 juta, turun 25,6% (mtm) dan turun 3,6% (yoy). Dengan tambahan Surplus yang terjadi pada pada Oktober 2023 tersebut, total Surplus Provinsi Sulteng sepanjang Januari-Oktober 2023 Sulteng tercatat sebesar USD8.781,6 juta. Selain itu, kinerja neraca perdagangan pada Oktober 2023 yang terjaga berhasil mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut.
• Kinerja APBN di bulan November 2023 mampu tumbuh dengan kuat, mendukung berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
• Sampai dengan akhir November 2023, realisasi belanja negara telah mencapai Rp22,03 triliun atau 84,1% dari pagu, dan tumbuh 9,71% (yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp7,26 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,77
• Realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 31,98% (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp3,5 triliun (tumbuh 47,24% yoy), juga belanja modal sebesar Rp1,49 triliun (tumbuh 68,56% yoy). Kinerja dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp2,27 triliun atau naik sebesar 1,43% (yoy). Selain itu sebanyak 32,9% dari BPP atau sebesar Rp2,39 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui:
  • Perlindungan Sosial, seperti rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, anak, dan korban bencana. Adapun realisasi program perlinsos di Sulteng hingga akhir November 2023 telah mencapai Rp14,6 miliar.
  • Ketahanan Pangan, melalui pembangunan bendungan dan irigasi, peningkatan sarpras jaringan SDA, pembinaan kepada para petani dan nelayan, penyuluhan, peningkatan produksi perikanan dan pertanian, dimana realisasinya telah mencapai Rp1,03 triliund. 30 November 2023.
  • Sektor Pendidikan, seperti penyaluran BOS, sertifikasi guru, peningkatan mutu pendidikan keagamaan, layanan pendidikan vokasi, dan pembangunan sarpras pendidikan. Hingga akhir November, telah dikucurkan sebesar Rp1,12 triliun untuk belanja prioritas pendidikan di Sulteng.
  • Belanja Kesehatan yang realisasinya mencapai Rp203,6 miliar hingga akhir November Belanja Kesehatan disalurkan antara lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pelatihan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan produk dan lembaga, dan pelatihan bidang kesehatan.
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp14,77 triliun (86,67% dari pagu), tumbuh 1,3% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi seluruh jenis belanja TKD, kecuali DAK fisik yang turun sebesar 10,6%. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan 2,61% (yoy). Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh 2,58% (yoy). Kenaikan realisasi juga ditunjukkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,63% (yoy), 117,98% (yoy), dan 7,12% (yoy). Penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).c
• Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp9,5 triliun (109,15% dari Target APBN 2023), tumbuh 11,03% (yoy). Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021 dan 2022. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam negeri, kinerja perekonomian Sulteng yang baik, aktivitas konsumsi dan produksi yang terjaga, serta kinerja penerimaan PNBP yang tumbuh tinggi.
• Penerimaan Pajak telah mencapai Rp8,6 triliun (109,15% pagu), tumbuh 9,61% (yoy). Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,9 triliun (103,54% dari Target), turun 23,58% (yoy). Sementara itu penerimaan Cukai tumbuh sangat tinggi yakni 484% (mtm), yang disokong tingginya penerimaan terhadap ari sanksi administrasi cukai berupa denda (tindakan pengawasan). Penerimaan Bea Masuk naik 41% (yoy) yang disebabkan impor kebutuhan pembangkit listrik, mesin konstruksi (KPPBC Pantoloan), peralatan mekanis (KPPBC Morowali), dan telepon seluler (KPPBC Luwuk). Bea Keluar tidak dimasukkan dalam perhitungan karena tidak adanya perusahaan di wilayah Sulawesi Tengah yang memberikan kontribusi di tahun 2023.
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 30 November terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp902,7miliar atau mencapai 163,67% dari target 2023, dan tumbuh positif sebesar 26,75% (yoy). Penerimaan PNBP satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Meski sempat tertekan di dua tahun periode awal covid-19, namun sejak 2022 telah terjadi kenaikan yang siginifikan pada penerimaan PNBP. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah atau Satker Pemungut PNBP dalam melakukan perbaikan layanan yang diberikan seiring membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
• Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal III. Seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, HBKN, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTWIII23  

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

 ”Kinerja Positif APBN di Sulteng Tetap Terjaga Dalam Mendukung

Pertumbuhan Ekonomi dan Melindungi Masyarakat”

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 27 Oktober 2023

• Inflasi regional Sulteng di bulan September tercatat masih terkendali di level 0,12% (mtm), 2,04% (ytd), atau 2,44% (yoy). Capaian inflasi tahunan (yoy) tersebut juga lebih baik dibanding inflasi bulan Agustus yang sebesar 2,83% (yoy). Angka inflasi tersebut sedikit lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,28% (yoy). Terkendalinya inflasi di Sulteng didukung inflasi pangan yang stabil, khususnya komoditas beras. Meski terdapat ancaman ketahanan pangan sebagai dampak dari El Nino, Pemerintah berkomitmen untuk mengamankan stok, melakukan operasi pasar, menyediakan akses ke pangan murah, dan mengoptimalkan anggaran untuk mendorong penurunan harga. Rendahnya capaian inflasi Sulteng ini diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan mendapatkan insentif fiskal tahun berjalan berjalan kategori kinerja pengendalian Inflasi daerah sebesar Total Rp40,23 M untuk 4 Pemda di Sulteng.
• Neraca perdagangan Sulteng kembali melanjutkan catatan surplusnya pada Agustus 2023. Ekspor pada bulan Agustus tercatat sebesar 639,98 Juta (turun 3,3% mtm, atau turun 8,9% yoy). Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada Agustus 2023 senilai USD741,94 Juta (turun 4,6% mtm, atau turun 26,9% yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Agustus 2023 tercatat sebesar USD898,04 Juta, sedikit turun 2,1% (mtm) dan naik 14,3% (yoy). Dengan tambahan Surplus yang terjadi pada pada Agustus 2023 tersebut, total Surplus Provinsi Sulteng sepanjang Januari-Agustus 2023 Sulteng tercatat sebesar USD6.871,22 Juta. Selain itu dengan kinerja neraca perdagangan pada Bulan Agustus, semakin menambah konsistensi kinerja neraca perdagangan yang baik di Sulteng yang berhasil mencatatkan surplus selama 56 bulan berturut-turut.
• Kinerja APBN di bulan September 2023 mampu terjaga positif, mendukung penguatan ekonomi dan melindungi masyarakat, namun perlu diwaspadai perlambatan pertumbuhan pendapatan.
• Sampai dengan akhir September 2023, realisasi belanja negara telah mencapai Rp18,11 triliun atau 59,79% dari pagu, dan tumbuh 11,81% (yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,6 triliun.
• Realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 21,28% (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp2,9 triliun (tumbuh 30,92% yoy), juga belanja modal sebesar Rp1,7 triliun (tumbuh 30,11% yoy). Kinerja dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp1,9 triliun atau turun 2,34% (yoy). Selain itu sebanyak 27,7% dari BPP atau sebesar Rp1,8 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui:
  • Perlindungan Sosial, seperti rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, anak, dan korban bencana. Adapun realisasi program perlinsos di Sulteng hingga akhir September 2023 telah mencapai Rp11,2 miliar
  • Ketahanan Pangan, melalui pembangunan bendungan dan irigasi Gumbasa, peningkatan sarpras jaringan sumber daya alam, pembinaan kepada para petani dan nelayan, penyuluhan, serta peningkatan produksi perikanan dan pertanian, termasuk berupa bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat/mesin pertanian, dan bantuan ternak di mana realisasinya telah mencapai Rp756,5 miliar s.d. 30 September 2023.
  • Sektor Pendidikan, seperti penyaluran BOS, sertifikasi guru, peningkatan mutu pendidikan keagamaan, layanan pendidikan vokasi, dan pembangunan sarpras pendidikan. Hingga akhir September, telah dikucurkan sebesar Rp899,6 miliar untuk belanja prioritas pendidikan di Sulteng.
  • Belanja Kesehatan yang realisasinya mencapai Rp141,2 miliar hingga akhir September 2023. Belanja Kesehatan disalurkan antara lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pelatihan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan produk dan lembaga, dan pelatihan bidang kesehatan.
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp11,6 triliun (68,5% dari pagu), tumbuh 0,3% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tumbuh sebesar 27,9% akibat naiknya Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023 yang disalurkan secara periodik ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan sebesar 9,7% yoy, DAK Non Fisik tumbuh 18,5% yoy, Dana Insentif Daerah (DID) menurun sebesar 31,2% yoy, dan Dana Desa tumbuh 3,3% yoy.
• Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) penyalurannya masih lebih rendah dibanding tahun lalu yang dipengaruhi oleh persiapan Pemda dalam memenuhi syarat salur. Penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp170 M, dengan jumlah penerima sebanyak 66.486 KPM di 1.417 Desa di Sulteng.
• Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp7,5 triliun (82,9% dari Target APBN 2023), tumbuh 6,7% (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.
• Penerimaan Pajak telah mencapai Rp5,3 triliun (58,1% dari Target), tumbuh 21,1% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya 12,8% (yoy). Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, namun mulai melambat dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dari wajib pajak.​
• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,3 triliun (62,1% dari Target), turun 31,5% (yoy) yang dipengaruhi penurunan Bea Keluar dan Bea Masuk. Sementara itu penerimaan Cukai tumbuh sangat tinggi yakni 293,3% yoy, yang disokong tingginya penerimaan terhadap Denda Administrasi Cukai sebagai bagian dari kebijakan ultimum remedium, dimana pengenaan sanksi administratif lebih dikedepankan dibandingkan sanksi pidana. Penerimaan Bea Masuk turun 17,2% (yoy), yang disebabkan menurunnya importasi bahan prapabrikasi. Bea Keluar turun 85,3% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022. 
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 30 September terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp763,2 miliar atau mencapai 140,1% dari target, dan tumbuh positif sebesar 23,94% (yoy). Penerimaan PNBP satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Meski sempat tertekan di dua tahun periode awal covid-19, namun sejak 2022 telah terjadi kenaikan yang siginifikan pada penerimaan PNBP. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah atau Satker Pemungut PNBP dalam melakukan perbaikan layanan yang diberikan seiring membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
• Sebagai kesimpulan, meski perekonomian masih diliputi berbagai tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Sulteng pada kuartal ketiga diperkirakan tetap di atas 7%. Hal ini didukung oleh kondisi inflasi yang semakin terkendali, aktivitas konsumsi yang kian membaik, dan daya beli masyarakat yang terjaga. Kinerja APBN yang baik akan tetap dijaga dengan terus meningkatkan akselerasi belanja dan upaya antisipasi perlambatan pendapatan. APBN akan terus hadir untuk melindungi masyarakat Sulteng dan mendorong penguatan ekonomi, khususnya dalam mewaspadai berbagai tantangan kedepan.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTWII23  

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

KITAPURA APBN Provinsi Sulawesi Tengah

”Kinerja Positif APBN di Sulteng Tetap Terjaga Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Melindungi Masyarakat”

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 26 September 2023

• Memasuki bulan September 2023, tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian global masih tinggi. PMI Manufaktur Global Agustus 2023 masih berada di zona kontraksi, pada level 49,0. Sekitar 66,7% negara yang disurvei masih mengalami kontraksi aktivitas manufaktur, termasuk AS, Inggris, Jerman, Perancis, Korsel, Jepang dan Kanada. Sementara PMI Indonesia terus menguat di zona ekspansi.
• Harga minyak dunia meningkat 9,8% (ytd) ke level USD94,3 per barel di tengah fluktuasi harga komoditas akibat berkurangnya supply global yang dipicu perpanjangan supply cut Saudi dan pembatasan ekspor Rusia. Sementara harga gas alam dan batu bara masing-masing turun 30,7% (ytd) dan 56,8% (ytd). Untuk komoditas pangan, harga CPO turun 15,6% (ytd), gandum turun 26,3% (ytd), kedelai turun 7,1% (ytd), dan jagung turun 22,0% (ytd). Penurunan harga komoditas sejalan dengan tren inflasi global yang juga menurun, meskipun belum diikuti penurunan suku bunga acuan di berbagai negara.
• Inflasi regional Sulteng di bulan Agustus tercatat masih terkendali di level 0,18% (mtm), 1,96% (ytd), atau 2,83% (yoy). Capaian inflasi tahunan (yoy) tersebut juga lebih baik dibanding inflasi bulan Juli yang sebesar 2,96% (yoy). Angka inflasi ini juga telah berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,27% (yoy. Terkendalinya inflasi di Sulteng didukung inflasi pangan yang stabil, khususnya komoditas beras. Meski terdapat ancaman ketahanan pangan sebagai dampak dari El Nino, Pemerintah berkomitmen untuk mengamankan stok, melakukan operasi pasar, menyediakan akses ke pangan murah, dan mengoptimalkan anggaran untuk mendorong penurunan harga. rendahnya capaian inflasi Sulteng ini diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan mendapatkan insentif fiskal tahun berjalan berjalan kategori kinerja pengendalian Inflasi daerah sebesar Total Rp40,23 M untuk 4 Pemda di Sulteng.
• Neraca perdagangan Sulteng kembali melanjutkan catatan surplusnya pada Juli 2023. Ekspor pada bulan Juli tercatat sebesar 695,34 Juta (naik 6,6% mtm, dan naik 5,7% yoy). Sementara itu impor ke Provinsi Sulteng pada Juli 2023 senilai USD777,89 Juta (turun 6,3%, mtm, atau turun 12,0% yoy). Dengan kinerja Ekspor yang baik dan Impor yang terkendali, Surplus Neraca Perdagangan di Sulteng pada bulan Juli 2023 tercatat sebesar USD917,45 Juta, naik 20,8% (mtm) dan naik 27,3% (yoy). Dengan tambahan Surplus yang terjadi pada pada Juli 2023 tersebut, total Surplus Provinsi Sulteng sepanjang Januari-Juli 2023 Sulteng tercatat sebesar USD5973,19 Juta. Selain itu dengan kinerja baik neraca perdagangan pada Bulan Juli, semakin menambah konsistensi kinerja baik neraca perdagangan Sulteng yang berhasil mencatatkan surplus selama 55 bulan berturut-turut.
• Kinerja APBN di bulan Agustus 2023 mampu terjaga positif, mendukung penguatan ekonomi dan melindungi masyarakat, namun perlu diwaspadai perlambatan pertumbuhan pendapatan.
• Sampai dengan akhir Agustus 2023 realisasi belanja negara telah mencapai Rp15,8 triliun atau 57,1% dari pagu, dan tumbuh 16,0% dibanding periode tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,2 triliun.
• Realisasi BPP mampu tumbuh sebesar 42,9% (yoy) yang ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp2,6 triliun (tumbuh 60,0% yoy), juga belanja modal sebesar Rp1,3 triliun (tumbuh 105,2% yoy). Kinerja dari belanja pegawai juga turut mempengaruhi pertumbuhan BPP dengan realisasinya yang mencapai Rp1,7 triliun atau tumbuh 1,6% (yoy). Selain itu Sebanyak 26,4% dari BPP atau sebesar Rp1,5 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui:
  • Perlindungan Sosial, seperti rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, anak, dan korban bencana. Adapun realisasi program perlinsos di Sulteng hingga akhir Agustus 2023 telah mencapai Rp9,27 miliar
  • Ketahanan Pangan, melalui pembangunan bendungan dan irigasi Gumbasa, peningkatan sarpras jaringan sumber daya alam, pembinaan kepada para petani dan nelayan, penyuluhan, serta peningkatan produksi perikanan dan pertanian, termasuk berupa bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat/mesin pertanian, dan bantuan ternak di mana realisasinya telah mencapai Rp572,3 miliar s.d. 31 Agustus
  • Sektor Pendidikan, seperti penyaluran BOS, sertifikasi guru, peningkatan mutu pendidikan keagamaan, layanan pendidikan vokasi, dan pembangunan sarpras pendidikan. Hingga akhir Agustus, telah dikucurkan sebesar Rp775,5 miliar untuk belanja prioritas pendidikan di Sulteng.
  • Belanja Kesehatan yang realisasinya mencapai Rp127,1 miliar hingga akhir Agustus Belanja Kesehatan disalurkan antara lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pelatihan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan produk dan lembaga, dan pelatihan bidang kesehatan.
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp10,2 triliun (60,7% dari pagu), tumbuh 5,1% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tumbuh tinggi (164,2%) akibat naiknya Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik juga tumbuh 10,1% yoy, DAK Non Fisik tumbuh 21,7% yoy, Dana Insentif Daerah (DID) tumbuh 43,6% yoy, dan Dana Desa tumbuh 2,5% yoy. Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) penyalurannya masih lebih rendah dibanding tahun lalu, dipengaruhi oleh penyiapan syarat salur. Penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp118 M, dengan jumlah penerima sebanyak 66.486 KPM di 1.842 Desa di Sulteng.
• Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp6,7 triliun (74,8% dari Target APBN 2023), tumbuh 8,0% (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.
• Penerimaan Pajak telah mencapai Rp4,7 triliun (74,4% dari Target), tumbuh 17,8% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya 15,5% (yoy). Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, namun mulai melambat dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS.​
• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,3 triliun (62,0% dari Target), turun 21,1% (yoy) dipengaruhi penurunan Bea Keluar dan Bea Masuk. Sementara itu penerimaan Cukai tumbuh sangat tinggi yakni 3567% yoy, karena disokong tingginya penerimaan terhadap Denda Administrasi Cukai sebagai bagian dari kebijakan ultimum remedium, dimana pengenaan sanksi administratif lebih dikedepankan dibandingkan sanksi pidana. Penerimaan Bea Masuk turun 1,8% (yoy), didorong menurunnya importasi bahan prabarikasi. Bea Keluar turun 85,0% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022. 
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 31 Agustus terus mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp708,1 miliar atau mencapai 131,2% dari target, dan tumbuh positif sebesar 27,4% (yoy). Penerimaan PNBP satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Meski sempat tertekan di dua tahun periode awal covid-19, namun sejak 2022 telah terjadi kenaikan yang siginifikan pada penerimaan PNBP. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah atau Satker Pemungut PNBP dalam melakukan perbaikan layanan yang diberikan seiring membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
• Sebagai kesimpulan, meski perekonomian masih diliputi berbagai tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Sulteng pada kuartal ketiga diperkirakan tetap di atas 7%. Hal ini didukung oleh kondisi inflasi yang semakin terkendali, aktivitas konsumsi yang kian membaik, dan daya beli masyarakat yang terjaga. Kinerja APBN yang baik akan tetap dijaga dengan terus meningkatkan akselerasi belanja dan upaya antisipasi perlambatan pendapatan. APBN akan terus hadir untuk melindungi masyarakat Sulteng dan mendorong penguatan ekonomi, khususnya dalam mewaspadai berbagai tantangan kedepan.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya tealaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcame yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, telah kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTWII23

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.