KITAPURA APBN

Provinsi Sulawesi Tengah

”APBN Aktif Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah”

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 31 Juli 2024

• Ekonomi Sulawesi Tengah selama kuartal I tahun 2024 tumbuh sebesar 10,49%, menempati posisi tertinggi ketiga setelah Provinsi Papua dan Maluku Utara. Dalam konteks qtq, pertumbuhan ekonomi Sulteng tumbuh -4,65% dari Q4 2023. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat juga tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,64% pada Q1 tahun 2024, dan juga share sebesar 23,87% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
• Inflasi regional Sulteng di bulan Juni 2024 tercatat dalam tingkat yang cukup terkendali di angka 0,18% (mtm), 1,38% (ytd), atau 2,82% (yoy). Inflasi tahunan periode Juni disumbang sebagian besar oleh peningkatan harga atas kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 2,07% dari total 2,82% (yoy). Inflasi Sulteng masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,51% (yoy).
• Neraca perdagangan Sulteng kembali surplus s.d. Juni 2024.

Neraca perdagangan s.d. Juni 2024 mencatatkan surplus perdagangan total sebesar US$32,87 miliar. Ekspor Sulteng tercatat sebesar US$7,68 miliar (turun 4,00% mtm) dalam bulan Juni 2024. Dengan demikian, kinerja ekspor Sulteng secara agregat sebesar UD$35,41 miliar dalam periode Januari-Juni 2024. Sementara itu, impor ke dalam Provinsi Sulteng pada Juni 2024 tercatat senilai USD302,98 juta (turun 33,09% mom) dan secara agregat mencapai sebesar US$2,55 miliar s.d. Juni 2024..

• Kinerja Pendapatan Negara Regional Sulteng mencapai 48,07% dari Target 2024.

Realisasi kumulatif pendapatan negara telah mencapai Rp5,52 triliun dengan kenaikan sebesar 22,1% (yoy). Kinerja penerimaan pajak dalam negeri, pajak luar negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik secara parsial maupun simultan, bertanggung jawab dalam mendorong pertumbuhan pendapatan negara.

• Penerimaan Pajak Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp4,1 triliun (47% dari target 2024) yang tumbuh sebesar 24,02% (yoy). Sampai dengan semester I tahun 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang mencapai sebesar Rp3,1 triliun. Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPN mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 79,04% (yoy). Pertumbuhan PPN menggambarkan perekonomian sektor riil terutama di wilayah perkotaan Sulawesi Tengah sedang mengalami pertumbuhan.
• Di sisi lain Penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp939,1 miliar (44,05% dari target 2024). Untuk periode Bulan Juni 2024, Direktorat Jenderal Bea Cukai berhasil menghimpul sebesar sebesar Rp101,55 M. Dalam perspektif parsial, komponen bea masuk yang menopang dalam penerimaan perpajakan internasional selama Semester I 2024 mencapai Rp939,1 miliar yang terdorong atas importasi barang prapabrikasi, kabel, pembuluh pipa, bagian dari kendaraan bermotor, reservoir tanki, dan kebutuhan pokok. Sedangkan penerimaan cukai didominasi oleh denda administrasi cukai dengan dan Minuman Mengandung Etil alcohol.
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 30 Juni 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp476,9 miliar atau 76,05% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 4,68% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (44,03%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (12,81%) yang dipungut oleh Kemenkum HAM, Penerimaan Modal TAYL (9,67%), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (8,08%) pada Kemenhub..
• Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan di kisaran 9,86%, ditopang oleh pertumbuhan BPP (2,9%) dan peningkatan TKD (13,19%). Penyaluran TKD sebesar Rp8,3 T (45,47% dari pagu), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp 7,36 T.
• Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp1,63 triliun (tumbuh 5,24% yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp1,51 triliun (tumbuh 14,66% yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp8,33 triliun (45,77% dari pagu)
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp738,21 miliar (37,49% dari pagu).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp677,41 miliar (41,66% dari pagu) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp11,76 miliar (53,52% dari pagu).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp8,36 miliar (45,58% dari pagu).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp8,33 triliun, tumbuh 13,19% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Sebagai kesimpulan, APBN terus menopang terlaksananya keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Tengah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan mengintervensi kegagalan pasar ekonomi.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRSulteng_TWI_2024.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.