”Kinerja APBN Adaptif untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat, Menjaga Stabilitas Ekonomi, dan Mendukung Berbagai Agenda Pembangunan”

Karnata – Plh. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 28 Mei 2024

• Ekonomi Sulawesi Tengah pada kuartal I tahun 2024 tumbuh sebesar 10,49%, menempati posisi tertinggi ketiga setelah Provinsi Papua dan Maluku Utara. Dalam konteks qtq, pertumbuhan ekonomi Sulteng tumbuh -4,65% dari Q4 2023. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat juga tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,64% pada Q1 tahun 2024, dan juga share sebesar 23,87% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
• Inflasi regional Sulteng di bulan April 2024 dapat terkendali di level 0,05% (mtm), 1,12% (ytd), atau 3,4% (yoy). Pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami perbaikan dan semakin terkendali. Inflasi bulanan tercatat sebesar -0,08% di Kota Palu, -0,53% di Kota Luwuk, 0,11% di Kab Morowali, dan 0,94% di Kab Tolitoli.  Harga bahan pangan mulai menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, membentuk tingkat keseimbangan harga yang baru pada bulan April 2024. Fenomena tersebut mendorong penurunan inflasi makanan pada daerah administrasi IHK di Sulteng.
• Neraca perdagangan Sulteng surplus s.d. April 2024.

Neraca perdagangan s.d. April 2024 mencatatkan surplus perdagangan total sebesar US$18,56 miliar. Ekspor Sulteng periode April tercatat sebesar US$7,48 miliar (naik 352,1% yoy). Mayoritas ekspor didominasi oleh ekspor komoditas besi dan baja dengan valuasi sebesar 6,93 miliar USD. Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada April 2024 tercatat senilai USD381,9 juta (turun 46,8% yoy atau 15,9% mom). Secara agregat, impor di Sulteng mencapai sekitar US$1,79 miliar selama Januari-April 2024. Kinerja perekonomian yang kuat juga selaras dengan kualitas pemulihan ekonomi yang terus terjaga, ditandai dengan berlanjutnya perbaikan kondisi ketenagakerjaan Sulteng 2023.

• Realisasi Pendapatan Negara regional Sulteng menunjukan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sebesar 18,89% (yoy).

Realisasi kumulatif pendapatan negara telah mencapai Rp3,68 triliun atau 32,05% dari pagu pendapatan negara. Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan, kinerja perekonomian Sulteng yang baik, aktivitas konsumsi dan produksi yang terjaga, serta kinerja penerimaan PNBP yang tumbuh tinggi.

• Penerimaan Pajak terealisasi sebesar Rp3,07 triliun (35,15% dari target 2024) yang tumbuh sebesar 32,85% (yoy). Sampai dengan 30 April 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 67,10% dari total penerimaan perpajakan. Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPh Non Migas mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 33,21% (yoy) relatif tinggi dibandingkan komponen penerimaan pajak yang lain. Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulawesi Tengah.
• Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp704,10 miliar (35,24% dari target 2024). Untuk periode Bulan April 2024, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 127,61 M (turun sebesar 12% dibanding bulan sebelumnya). Peningkatan penerimaan bea masuk tidak terlepas dari pengaruh perubahan tarif efektif bea masuk pada April 2024, naik menjadi 2,10% dari 1,48% pada tahun 2023.
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 30 April 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp364,67 miliar atau 58,77% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 9,49% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (38%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (12%), Re-entry Permit (10%) dalam naungan Kemenkum HAM, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (7%) pada Kemenhub.
• Sampai dengan 30 April 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (8,20%), ditopang oleh pertumbuhan BPP (10,08%) dan peningkatan TKD (7,42%). Penyaluran TKD sebesar Rp 5,43 T (29,66%), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp 5,06 T (25,4%).
• Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp1,1 triliun (tumbuh 23,65% yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp931,6 miliar (tumbuh 13,98% yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp5,94 triliun (30,60%).
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp434,68 miliar (22,01%).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp401,87 miliar (24,79%) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp65,88 miliar (31,55%).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp4,06 miliar (22,15%).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp5,43 triliun, tumbuh 7,42% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal I Tahun 2024, seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTahun2023Sulteng.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.