Realisasi APBN Regional s.d. 31 Agustus 2025

”APBN dalam Kerangka Stabilisasi dan Akselerasi Pembangunan”

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Teddy Suhartadi Permadi

Palu, September 2025

Perekonomian nasional saat ini tengah memasuki fase transisi penting dengan hadirnya Menteri Keuangan yang baru, yang langsung mengarahkan strategi ekonomi pada penguatan daya tahan fiskal sekaligus percepatan pertumbuhan sektor riil. Perubahan strategi ini tercermin dalam langkah konsolidasi kebijakan fiskal yang lebih terukur, optimalisasi penerimaan negara, serta dorongan pembiayaan produktif yang berpihak pada ketahanan pangan, energi, dan UMKM. Dalam konteks Sulawesi Tengah, arah kebijakan ini menjadi krusial mengingat peran strategis provinsi sebagai salah satu lumbung sumber daya sekaligus simpul logistik kawasan timur Indonesia, sehingga penyesuaian strategi nasional diharapkan dapat memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Q2 2025 sebesar 7,95% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini disumbang oleh Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Pertambangan dan Penggalian. Meskipun pertumbuhan ekonomi Q2 mencatatkan nilai yang sangat positif, namun inflasi yang terjadi pada bulan Agustus 2025 cukup tinggi sebesar 4,02% (yoy), jauh di atas target pemerintah yang ditetapkan sebesar 2,5%±1. Indikator kesejahteraan petani (Nilai Tukar Petani-NTP) dan indikator kesejahteraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan-NTN) tercatat masing-masing sebesar 110,27 dan 96,27. Meskipun NTN tumbuh 2,91 poin secara mtm, nilai NTN masih di bawah 100 yang mengindikasikan kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tengah masih di bawah standar.

Sampai dengan 31 Agustus 2025, pendapatan APBN telah terealisasi sebesar Rp5,14 triliun atau 68,43% dari target dengan pertumbuhan kontraksi cukup dalam sebesar 38,31% (yoy). Pendapatan APBN didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri dengan realisasi sebesar Rp2,92 triliun (terkontraksi 54,74% yoy). Sementara dari sisi belanja APBN, sampai dengan 31 Agustus 2025 telah terealisasi sebesar Rp15,06 triliun atau 55,70% dari pagu dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 9,02% yoy. Realisasi belanja APBN didominasi oleh belanja TKD dengan rincian realisasi belanja DAU sebesar Rp6,52 triliun, DBH sebesar Rp2,24 triliun, Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,62 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp1,51 triliun, Dana Desa sebesar Rp1,13 triliun dan DAK Fisik sebesar Rp112,74 miliar.

Dari sisi pengelolaan APBD, sampai dengan 31 Agustus 2025 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar Rp13,06 triliun atau 50,81% dari target terkontraksi sebesar 5,24% yoy. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar Rp10,21 triliun. Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah di angka 21,82% atau bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Selanjutnya dari sisi belanja APBD, Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja sebesar Rp11,32 triliun atau 42,45% dari pagu belanja dengan kontraksi sebesar 9,79% yoy.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja s.d. 31 Agustus 2025, maka APBN Regional Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan defisit sebesar Rp9,91 triliun dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp1,75 triliun.

Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun diiringi tantangan inflasi tinggi, kontraksi penerimaan negara, serta rendahnya kemandirian fiskal daerah, Sulawesi Tengah berada pada persimpangan penting untuk memastikan momentum pertumbuhan dapat dijaga secara berkelanjutan. Koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sinergi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan sektor riil, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang masih menghadapi tekanan kesejahteraan.

Ke depan, implementasi strategi ekonomi nasional yang diarahkan oleh Menteri Keuangan diharapkan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih sehat dan produktif, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong percepatan transformasi ekonomi di Sulawesi Tengah. Melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, penguatan sektor industri pengolahan, serta pengelolaan fiskal yang akuntabel dan adaptif, Sulawesi Tengah diharapkan bisa memperkecil tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan.